Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Ethnic Rohingya Identity Crisis In Myanmar: Politicization Of Identity And Implications On Human Rights Sinaga, Kezia Marlinata; Charren Galuh Indaswari; Princess Ngozi Chika; Ummah, Aniqotul
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3421

Abstract

This research examines the identity crisis experienced by the Rohingya Ethnic group in Myanmar and how the politicization of identity impacts human rights violations against this minority group. The Main focus of the research is to analyze the politicization process of Rohingya ethnic identity conducted by the Myanmar government through discriminatory policies, as well as to identify its implications for the fulfillment of basic human rights. Using a qualitative approach with literature study methods, this research finds that the Rohingya ethnic identity crisis stems from the Myanmar government's systematic refusal to recognize their existence as an official ethnic group. Identity politicization is reflected through the implementation of the 1982 citizenship law that revokes Rohingya citizenship, restrictions on access to education, health, and employment, as well as acts of violence resulting in mass displacement. The implications of this identity politicization include severe human rights violations such as murder, torture, rape, and village burning that have forced hundred of thousands of Rohingya to seek refuge in neighboring countries. This research concludes that the identity crisis and politicization experienced by the Rohingya ethnic group has created a cycle of violence and ongoing human rights violations that requires serious attention and handling from the international community Keywords : Rohingya, Myanmar, Identity Crisis, Identity Politicization, Human Rights.
Implikasi Komunikasi Organisasi dalam Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Integrasi Polri ke Dalam Kemendagri Sinaga, Kezia Marlinata; Fita Lestari, Agustina; Gilbert Sinaga , Daniel; Fadila , Yusuf; Fatkhuri, Fatkhuri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.995

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak integrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap komunikasi organisasi dan proses pengambilan keputusan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini menghadirkan tantangan komunikasi, termasuk perbedaan budaya organisasi, hambatan hierarki, dan kurangnya koordinasi lintas institusi. Meskipun integrasi dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, tantangan ini berisiko memengaruhi independensi Polri dan memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih inklusif dan strategi adaptif untuk menyatukan nilai-nilai organisasi, memperkuat jalur komunikasi, serta mencegah resistensi terhadap kebijakan baru.
Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018 Chika, Princess Ngozi; Natalia Siregar, Gabriella Dofani; Sinaga, Kezia Marlinata; Ummah, Aniqotul
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.258

Abstract

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NTT