Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial LEX JUSTITIA
Muhsin Lambok Ilvira
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias di Era Digitalisasi dan Legalitasnya Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Tonna Balya; Muhsin Lambok Ilvira; Muhammad Ihsan; Stivani Ismawira Sinambela; Rika Fitri Ilvira
Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v2i1.918

Abstract

This community service activity aims to develop ornamental plant agribusiness in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District, North Sumatra, through the use of digital technology and increasing understanding of business legality. Bangun Sari Village has great potential in cultivating ornamental plants, but is still limited in terms of using technology for marketing and business management. Therefore, this activity involves training and workshops that focus on the use of social media and e-commerce platforms to expand market reach, as well as providing knowledge regarding the importance of business legality. The results of this activity show that the majority of participants succeeded in adopting digital technology to market their products more efficiently, increase their awareness of the importance of business legality, and expand their market network to outside the region and international markets. Thus, this activity not only improves digital skills, but also encourages significant social change, with agribusiness actors starting to see the potential of ornamental plant agribusiness as a professional and sustainable business. In the future, it is hoped that the application of digital technology in ornamental plant agribusiness will become more widespread, provide new economic opportunities for society, and support the sustainable growth of the agribusiness sector at the local and national levels.
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Menggunakan Microsoft Acces Bagi Siswa SMK Pangeran Antasari Untuk Pengolahan Data Silvia Lestari; Dani Manesah; Suryanto Suryanto; Muhsin Lambok Ilvira; Leni Deli; Afandi Maulana; Lutfi Zaidi
Ekspresi : Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia
Publisher : Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/ekspresi.v2i3.880

Abstract

This training aims to enhance the skills of students at SMK Pangeran Antasari in using Microsoft Access as a tool for data processing. In today's digital era, mastering database software is a crucial competency, especially for vocational school students who are being prepared to enter the workforce. The training methods included lectures, demonstrations, and hands-on practice using a participatory approach. The materials covered an introduction to databases, table creation, relationships between tables, queries, forms, and basic reporting. The results of the training indicated an improvement in students' understanding and ability to process data using Microsoft Access. Through this program, students are expected to gain practical knowledge in managing data systematically and efficiently, as well as applying it in academic tasks and real-world industry settings.
Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga Muhsin Lambok Ilvira; Fitri Yani; Tonna Balya; Revita Sari
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.74-84

Abstract

Kreditur dan debitur yang telah saling percaya diantara keduanya, yang mana kepercayaan tersebut juga didasarkan karena adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kredit/Bank. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal Jaminan terebut berupa benda bergerak maka jaminan tersebut dinamakan Jaminan Fidusia. Seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan akan sesorang tersebut akan meningkat, hal ini akan memungkinkan sesorang untuk menggadaikan barang tertentu yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhannya. Bukan tidak mungkin debitor akan menggadaikan barang yang sudah dibebankan jaminan fidusia diatasnya menggadaikan barang tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Hasil penelitian menyatakan jaminan fidusia jika digadaikan selama objek fidusia tersebut benda bergerak maka dapat digadaikan. Selain atas dasar tersebut, dalam Pasal 23 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam hal persetujuan tertulis tersebut sudah barang tentu tidak semua penerima Fidusia akan mengijinkan objek fidusia yang di terimanya di gadaikan, penerima fidusia akan beranggapan akan menjadi masalah dikemudian hari jika objek fidusia tersebut digadaikan, kesimpulan yang dpat diatarik adalah Objek jaminan fidusia dapat digadaikan sepanjang diketahui oleh penerima gadai dan adanya persetujuan yang diberikan secara tertulis oleh penerima gadai dengan pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang no 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bunyinya “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.2.2021.188-202

Abstract

Lazimnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia antara seorang laki-laki dengan perempuan berada dalam lingkup satu daerah atau satu provinsi dan sangat jarang sekali antar lintas daerah atau provinsi, hal ini dikarenakan terbatasnya interaksi antar calon pasangan jika berada tidak dalam satu daerah ataupun satu provinsi. Namun sejak era globalisasi dimana akses informasi, kemudahan dalam berinteraksi, perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin pesat sehingga memudahkan interaksi dan komunikasi antar orang-orang semakin mudah dilakukan walaupun berbeda provinsi/daerah, bahkan dapat dilakukan antar lintas negara. Keadaan tersebut kemudian dapat memungkinkan terjalinnya ikatan perkawinan baik antar provinsi maupun antar lintas negara karena sarana dalam komunikasi yang kian maju membuka ruang akan hal tersebut. Ikatan perkawinan yang terjalin karena perbedaan bangsa dan negara antara calon suami dan calon Isteri di Indonesia dikenal dengan nama Perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang terjadi akan menimbulkan Hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjalin tersebut tentu akan mempengaruhi persoalan hukum dikemudian hari. Salah satu persoalan hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari ikatan perkwinan Campuran yaitu Status Kewarganegaraan, Kedudukan anak jika terjadi perceraian, Status harta dari pasangan suami/isteri tersebut, baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan/atau harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Apa Urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran? Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Urgensi dari perjanjian perkawinan yang diadakan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran agar hak-hak warga negara yang seharusnya dapat ia peroleh seperti hak milik atas tanah dapat terjamin dan dilindungi dengan dasar perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut oleh kedua mempelai.
PTSL SEBAGAI SARANA MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH LEGALITAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Muhsin Lambok Ilvira; Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.1.2021.79-98

Abstract

Keberadaan tanah semakin dibutuhkan dewasa ini disebabkan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang ada di tengah-tengah masyarakat dan meningkat dengan pesatnya pembangunan yang juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah, disisi lain keberadaan tanah relatif tetap dan tidak berubah, sehingga dapat dikatakan keberadaan tanah sangat terbatas di tengah-tengah pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan. Sedemikian pentingnya keberadaan tanah bagi manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga negara hadir untuk mengatur kebutuhan akan tanah agar terhindar dari conflict of interest akan tanah. Salah satu sebab banyaknya sengketa/konflik pertanahan adalah bermacam-macamnya alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah dan sarana apa yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh legalitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Legalitas kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan tanah-tanah yang berada dibawah kekuasaan calon pemegang hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana tanah tersebut berada, yang karena pendaftarannya tersebut Kantor pertanahan akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah dan Sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah adalah dengan memanfaatkan program pemerintah mengenai pendaftaran tanah, dalam hal ini adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.Sus/2018/PN.Yyk DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Muhsin Lambok Ilvira; Dara Puspita
Lex Justitia Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.130-142

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.42/pid.sus/2018/PN dalam perspektif Undang-Undang No. 8 tahum 1999 tentang perlindungan konsumen. Kasus ini melibatkan penipuan dalam transaksi jual beli tiket pesawat secara online yang dipromosikan dengan harga diskon, mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan anlasisi deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumen resmi terkait putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan ini memperlihatkan upaya penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi elektornik. Penerapan pasal 45A ayat (1) jo, pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini sejalan dengan tujuan UU perlindungan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan konsumen. Penelitian ini memberikan konstribusi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang.
Co-Authors Afandi Maulana Dani Manesah Dara Puspita Fani Budi Kartika Fitri Yani Fitri Yani Leni Deli Lutfi Zaidi Muhammad Ihsan Muhsin Lambok Ilvira Revita Sari Rika Fitri Ilvira Silvia Lestari Sinambela, Stivani Ismawira Suryanto Suryanto Tonna Balya Tonna Balya