Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias di Era Digitalisasi dan Legalitasnya Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Tonna Balya; Muhsin Lambok Ilvira; Muhammad Ihsan; Stivani Ismawira Sinambela; Rika Fitri Ilvira
Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v2i1.918

This community service activity aims to develop ornamental plant agribusiness in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District, North Sumatra, through the use of digital technology and increasing understanding of business legality. Bangun Sari Village has great potential in cultivating ornamental plants, but is still limited in terms of using technology for marketing and business management. Therefore, this activity involves training and workshops that focus on the use of social media and e-commerce platforms to expand market reach, as well as providing knowledge regarding the importance of business legality. The results of this activity show that the majority of participants succeeded in adopting digital technology to market their products more efficiently, increase their awareness of the importance of business legality, and expand their market network to outside the region and international markets. Thus, this activity not only improves digital skills, but also encourages significant social change, with agribusiness actors starting to see the potential of ornamental plant agribusiness as a professional and sustainable business. In the future, it is hoped that the application of digital technology in ornamental plant agribusiness will become more widespread, provide new economic opportunities for society, and support the sustainable growth of the agribusiness sector at the local and national levels.

Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Azan Nurohim; Tonna Balya; Yusuf Hidayat
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.85-99

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam kontrak atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kafasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma - Cuma dan fasilitas lainnya. indentifikasi masalahnya adalah adanya kasus gratifikasi pada civitas akademic universitas potensi utama sehingga adanya peraturan gratifikasi di Universitas Potensi Utama Medan untuk melihat implementasinya bagi civitas akademik. Rumusan masalahnya bagaimana bentuk Peraturan Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan? Dan Bagaimana efektifitas tentang Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian normative- empiris, dimana penulis memerlukan bukti nyata seperti apa peraturan gratifikasi pada civitas akademik Universitas Potensi Utama Medan.karena penulis membutuhkan beberapa fakta seputar peraturan gratifikasi yang ada di kampus tersebut. Universitas Potensi Utama dalam kegiatan kerja setiap karyawannya sudah berbasis komputer, yang mana setiap bidang kerja di Universitas Potensi Utama telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, dimulai dari sistem penggajian karyawannya, sistem absensi karyawan, pendataan laboratorium komputer, perpustakaan, administrasi dosen, sistem pengisian jadwal perkuliahan, juga fasilitas untuk mahasiswa yaitu pengisian KRS secara online yang semua bagian tersebut terhubung dalam satu jaringan lokal komputer. Untuk mencegah perbuatan gratifikasi di lingkungan universitas potensi utama

Euforia Investasi Antara Cryptocurrency Dengan Saham Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia Fani Budi Kartika; Tonna Balya
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.34-47

Fokus pada penelitian ini menitikberatkan sejauh mana berbagai persoalan terkait investasi Virtual Cryptocurrency dan investasi saham dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitik beratkan pada fungsionalisasi budaya hukum, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berinvestasi pada Cryptocurrency dan saham. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan kegiatan investasi terhadap saham dan Cryptocurrency di Indonesia, terjadi bukan hanya karena adanya peraturan tertulis yang terbentuk, namun adanya gerakan dari masyarakat itu sendiri yakni permintaan dan penawan yang mempengaruhi sistem hukum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat berbondong-bondong berinvestasi pada Cryptocurrency dan saham faktor fundamental, Perbedaan saham dan Cryptocurrency dalam melakukan analisis fundamental pada bursa saham melibatkan berbagai macam data yang diharapkan akan berdampak pada nilai suatu saham. Data yang dimaksudkan antara lain, return of asset, aliran kas, dan gearing ratio yang mana digunakan untuk mengukur modal pinjaman perusahaan untuk membiayai operasional. Sedangkan, Cryptocurrency memiliki fundamental yang dapat dikatakan jauh berbeda dengan saham. Cryptocurrency memiliki fundamental yang dapat dilihat dari Whitepaper atau semacamnya. Whitepaper berisikan mengenai peta pengembangan dari proyek Cryptocurrency. Dari peta pengembangan tersebut, trader atau investor Cryptocurrency dapat melihat prospek sebelum melakukan transaksi, dimana tujuannya untuk mendapatkan profit besar dengan jangka pendek ataupun dengan jangka panjang.

Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram Fani Budi Kartika; Muhamamd Ihsan; Atchaun Parnihotan
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.216-230

Maraknya penggunaan media sosial seperti instagram saat ini membuat penggunanya banyak menikmati hiburan melalui instagram tersebut, termasuk kreatifitas postingan video cover version (cover lagu). Di dalam cover lagu di media sosial seperti instagram ini, terdapat kegiatan memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukan, dan mengkomunikasikan karya cipta. Seiring perkembangannya muncul masalah yang cenderung menimbulkan kerugian kepada pemilik hak cipta lagu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dan rumusan masalahnya bagaimana pengaturan terhadap hak cipta lagu di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum atas penggunaan cipta lagu yang dicover melalui instagram. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hak cipta lagu di Indonesia merujuk pada UUHC tahun 2014 tentang hak cipta. Instagram memiliki sistem yang kuat untuk memberikan proteksi pelanggaran hak cipta, namun pengguna Instagram juga harus bertanggung jawab untuk menggunakan aplikasi dengan benar. Penghapusan hak cipta dilakukan ketika yakin bahwa penggunaan materi digunakan tanpa seizin pemilik hak cipta, agen atau badan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial di media internet atau media sosial bertujuan agar hak-hak dari pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu melalui internet merupakan pelanggaran hak cipta, apalagi jika pelaku cover mendapatkan keuntungan dari lagu yang memiliki hak cipta tersebut.

Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System Fani Budi Kartika; Rendi Rizaldi; Muhsin Lambok Ilvira
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.162-180

Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Sifat cryptocurrency yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak cryptocurrency disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan. Perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital Fani Budi Kartika; Muhammad Ihsan; Tiopan Siagian; Nur Fadillah
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.104-116

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta. Terutama era yang serba canggih akan teknologi saat ini. Permasalahan hak cipta lagu sering terjadi, banyaknya para artis ataupun masyarakat melalukan performing right terhadap hak cipta lagu melalui platform media digital. Namun beberapa pihak belum begitu memahami apa hal-hal yang dilarang ataupun di lindungi dalam melakukan performing right atas lagu yang dinyanyikan melalui platform media digital. Sehingga permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsepsi performing right karya cipta lagu dan aspek hukumnya dan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu melalui platform media digital dan penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik analisis penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Hasil penelitian yaitu pada hakikatnya menyiarkan, membawakan lagu orang lain melalui platform media digital atau media sosial, bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang dan menyiarkan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (KHUSUSNYA PROVINSI SUMATERA UTARA) Fani Budi Kartika; Bambang Indra Gunawan
Lex Justitia Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.27-46

Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum/regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum/regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimmah Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus terus menerus dilakukan refleksi dan evaluasi, apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesehjateraan. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Penerapan Politik Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Sejauhmana efektifitas politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mampu mendukung kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa penegakkan hukum atas kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak memberikan efek positif yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Padahal Sumatera Utara adalah salah satu provinsi masuk dalam 5 (lima) besar provinsi yang paling banyak menciptakan kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dipahami pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipaparkan tidak hanya memperhatikan penegakkan hukum tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi lainnya dan memperhatikan kebijakan ekonomi serta regulasi pemerintahan pusat.

PERSPEKTIF HUKUM HAK PATEN DALAM KASUS SENGKETA HAK PATEN PADA PRODUK APPLE VS SAMSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search