Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM Kusuma, Aditama Candra; Tesalonika, Ligina; Ayyasy, Rofi; Halim, Wahidul; Fauzan, Anis; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9930

Abstract

Penelitian ini membahas peran lembaga legislatif dalam menghadapi dilema antara memperjuangkan aspirasi publik dan kepentingan politik partai dalam proses legislasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pengesahan anggaran negara. Namun, anggota legislatif sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan publik dan tuntutan politik dari partai yang mendukung mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis faktor-faktor hukum, politik, dan sosial yang memengaruhi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem pemilihan umum dan dominasi partai politik menciptakan tekanan pada anggota legislatif, serta pengaruh lobi dari kelompok kepentingan ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengatasi dilema ini, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi dipandang sebagai solusi penting untuk menciptakan produk hukum yang adil dan inklusif
Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia) Kusuma, Aditama Candra; Rahmani, Ayu Diah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.721

Abstract

Kemajuan globalisasi yang semakin cepat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Sistem perkembangan teknologi, informatika dan elektronik yang semakin pesat merupakan suatu kemajuan zaman yang semakin dinamis. Pengembangan teknologi informatika dan sistem elektronik ini tentu merupakan salah satu sebab dari keberhasilan peningkatan yang selalu dievaluasi dari kegagalan dan kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penindakan kejahatan peretas data di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menindak pelaku pencurian data dan pertanggungjawaban semua aspek yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sumber data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku   peretas   data    dimuat    dalam    Undang-Undang    Nomor    36    tahun    1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Serta upaya pemerintah yg diperlukan yaitu dengan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, lantaran bila RUU tersebut disahkan sebagai undang-undang,  akan menjadi payung hukum bagi perlindungan data pribadi serta dapat memberikan kepastian hukum bagi korban serta mengingat posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah seharusnya keamanan data milik Bank Indonesia terjaga secara ketat dan terkontrol oleh pihak terkait.Kata kunci— Bank Indonesia, Kebocoran data, perbankan
Pendekatan Spiritual Religius Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Perempuan dalam Rumah Tangga Ibrahim, Aji Lukman; Kusuma, Aditama Candra; Rahmawati, Putri
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.2.463-483

Abstract

The purpose of this study was to determine the permissibility of hitting children who do not pray and a nuzyus wife in Islamic law and to find out that violence against children and women in the household is associated with the values ​​contained in Pancasila. The results showed that although hitting children who do not pray and wives who are nuzyus in Islam is permissible, the Prophet SAW taught to treat children and wives with respect, compassion, and gentleness. Not by hitting arbitrarily when the wife and children make mistakes. Because in Islam, if you are going to hit you must pay attention to the conditions for hitting in Islam, it cannot be done arbitrarily. Domestic violence which is increasingly cruel day by day does not at all reflect the human values ​​contained in Pancasila, Some Indonesian people no longer understand the philosophical values ​​that should be a guide in social life and also guidelines for behavior, so that domestic violence that often occurs today does not reflect the real Indonesian people according to the ideals of the ancestors.  
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI Kusuma, Aditama Candra; Fadillah, Fachri Fadillah; Pratiwi, Ni Wayan Widya
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 2 (2022): Volume 1, Nomor 2, April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i2.3758

Abstract

Infeksi virus Corona atau yang lebih dikenal dengan covid-19 masih sangat masif, hal tersebut membuat semua negara yang rakyatnya terjangkit virus ini menjadi lebih waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan covid-19, salah satu cara yang ditempuh adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat preventif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi serta untuk mengkaji sanksi ideal terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. sifat penelitian ini adalah literer atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 93 Undang- Undang Karantina Kesehatan bersifat Lex Specialis Sistematis sehingga dapat mengesampingkan Undang - Undang yang lainnya, maka sudah tepat penggunaannya sebagai upaya paksa pemerintah untuk kekebalan komunitas.
IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Kusuma, Aditama Candra; Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.149

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan komunitas adat. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses dan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengadaan. Di sisi lain, reforma agraria yang diharapkan menjadi solusi struktural terhadap ketimpangan agraria belum diimplementasikan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merumuskan strategi implementasi reforma agraria yang ideal sebagai instrumen penyelesaian konflik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, makalah ini menemukan bahwa integrasi antara kebijakan reforma agraria dan sistem pengadaan tanah, penguatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak atas tanah secara substantif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Upaya tersebut harus didukung oleh keberpihakan politik, harmonisasi regulasi, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proyek pembangunan..