Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia Forschungsforum Law Journal Jurnal Hukum Statuta
Fath, Al
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee Fath, Al; Brian Maulana Muhammad Syaihuputra; Zainab Cahya Rosuli
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7741

Abstract

Berkembangnya e-commerce di Indonesia mengakibatkan munculnya banyak variasi dalam pembayaran e-commerce di Indonesia. Sistem Shopee COD Cek Dulu merupakan salah satu opsi pembayaran e-commerce yang baru saja diluncurkan. Sistem pembayaran ini merupakan pembaruan dari sistem pembayaran COD yang umumnya dipakai serta menjadi salah satu opsi pembayaran di e-commerce terkemuka yaitu Shopee. Sistem COD Cek Dulu ini menimbulkan banyak persoalan yang mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan mengatur tiap-tiap warganya diharuskan memiliki perlindungan hukum terhadap penjual sebagai pelaku yang sering dirugikan. Tulisan ini akan membahas Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee. Adapun metode yang digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penjual pada e-commerce dalam sistem pembayaran Shopee COD Cek Dulu. Dengan menggunakan landasan pada peraturan setingkat Undang-Undang yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku usaha di e-commerce menggunakan sistem pembayaran Shopee COD Cek Dulu.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan Zachrie, Danindra; Izzati, Inayatu Dzil; Fath, Al; Lestari, Widya Tri
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8982

Abstract

Besarnya rata-rata biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak sebanding dengan besarnya pendapatan yang didapatkan orang tua sebagai pemberi fasilitas pendidikan. Pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan bantuan pendidikan KIP dan KIP Kuliah bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Selain itu, Masyarakat golongan menengah menghadapi beban berat dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi karena pemerintah cenderung fokus pada masyarakat miskin. Maka dari itu, student loan dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini membahas mengenai student loan yang dapat diterapkan Indonesia, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan Indonesia dapat mengusung kembali lahirnya KMI 2.0 yang berlandaskan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Dikti yang dapat dirumuskan secara matang dan komprehensif. Konsep student loan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengalami permasalahan.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Fath, Al; Fawwaz, Razky
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i01.7196

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, khususnya konflik yang terjadi di Pulau Rempang, menjadi sorotan karena kompleksitasnya terkait hak asasi manusia, adat, dan kepentingan investasi pemerintah. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis isu ini. Pengadaan tanah di Pulau Rempang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perjuangan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dalam konteks hak asasi manusia, penentuan ganti rugi yang adil dan seimbang menjadi esensial, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Aspek partisipasi dan konsultasi masyarakat, serta prinsip non-diskriminasi, harus diintegrasikan dalam keputusan pengadaan tanah. Transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk mendukung implementasi hak asasi manusia. Kesimpulannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap proses.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.168

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan tanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan prinsip strict liability dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deskriptif-analitis, dengan sumber data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum optimal, khususnya dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tanggung jawab mutlak, serta adanya tumpang tindih norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar prinsip strict liability dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Implementasi yang tepat atas prinsip ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
REFORMULASI HUKUM DAN PERBAIKAN ETIKA TERHADAP KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA STADION KANJURUHAN Akbar, Sahda Saraswati; Safitri, Nadila; Yulistio, Muhammad Raihan; Fath, Al; Maula, Putri Ni’matul
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i1.9159

Abstract

The police as a state tool that functions to maintain security, maintain order, protect and serve the community should be able to provide protection to the community. However, what is happening now is quite the opposite. As happened at the Kanjuruhan stadium where the police in controlling the crowd actually committed human rights violations. Human rights violations committed by the police show that at this time the police have not been able to position themselves proportionally. The purpose of this study was to determine the legitimacy of the use of tear gas in controlling the crowd at the Kanjuruhan Stadium by the police and to find out the legal reformulation and ethical improvement of the violation of mass control at the Kanjuruhan Stadium by the police. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach regarding the rules that should be the basis for mass control carried out by the police. Based on the results of the study, in terms of the validity of the actions taken by the police, it was stated that they did not take into account the level of threat or the safety of the community. Therefore, the way that can be done by the police in order to build a civilian character and improve their image is to carry out legal reformulation and ethical improvement over the violation of the Kanjuruhan Stadium crowd control by the police. The recommendations that the author gives to the PSSI institution, the match organizers, the police, the general public to the government so that this paradox does not happen again.
IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Kusuma, Aditama Candra; Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.149

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan komunitas adat. Konflik ini muncul akibat ketimpangan akses dan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengadaan. Di sisi lain, reforma agraria yang diharapkan menjadi solusi struktural terhadap ketimpangan agraria belum diimplementasikan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merumuskan strategi implementasi reforma agraria yang ideal sebagai instrumen penyelesaian konflik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, makalah ini menemukan bahwa integrasi antara kebijakan reforma agraria dan sistem pengadaan tanah, penguatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak atas tanah secara substantif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Upaya tersebut harus didukung oleh keberpihakan politik, harmonisasi regulasi, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proyek pembangunan..
Co-Authors Akbar, Sahda Saraswati Brian Maulana Muhammad Syaihuputra Fawwaz, Razky Izzati, Inayatu Dzil Kusuma, Aditama Candra Lestari, Widya Tri Maula, Putri Ni’matul Safitri, Nadila Yulistio, Muhammad Raihan Zachrie, Danindra Zainab Cahya Rosuli