Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Annurdi, Annurdi
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.7

Abstract

Dalam sebuah perjanjian baku, isi dari perjanjian tersebut hanya ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dimungkinkan adanya pencantuman klausula ekonerasi yang merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen. Sehingga diperlukan adanya regulasi dan pengawasan terhadap hal tersebut dalam rangka terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mengupayakan adanya  perlindungan hukum terhadap konsumen.
PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL Damaryanti, Henny; Alkadrie, Sy Abdullah; Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan pembayaran upah minimum sebgai pemenuhan hak tenaga kerja yang dijamin sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha miliknya haruslah memperhatikan pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan sehingga terwujud pemenuhan upah minimum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.
PENERAPAN FIKSI HUKUM (FICTIE VAN WIL EN VERTROUWEN) DALAM KONTRAK BAKU Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.11

Abstract

Penggunaan kontrak atau perjanjian baku dalam kegiatan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memperoleh efisiensi waktu, tenaga dan biaya, namun terhadap penggunaan kontrak baku dinilai pihak yang kedudukan ekonominya lebih lemah “terpaksa” sepakat terhadap isi kontrak baku tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum terhadap pleksanaan kontrak baku yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya penerapan fiksi “fictie van will en vertrouwen” yang menegaskan bahwa adanya keadaan dimana para pihak seolah-olah memperoleh kesepakatan dengan dasar adanya kepercayaan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan dan pelaksanaan terhadap kontrak baku tersebut.
Juridical Analysis of Bankruptcy Statement Based on Commercial Court’s Verdict to Commanditaire Vennootschap Henny Damaryanti; Aleksander Sebayang; Annurdi Annurdi
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Number 1 February 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.423

Abstract

In conducting businessactivity, it is possible that a commanditaire vennootshcap (CV) has some debts to other parties, which is the debt is one of the requirements in the petition for bankruptcy statement. Based on this matter, it is interesting to examine the verdict of commercial court related to the declaration of bankruptcy decision experienced by CV as a non-legal entity. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislations, documents and books relating bankcruptcy law. The result of this research revealed that CV is a non-legal entity. Thus, it should not be a CV. Maju Jaya Bogor that is declared bankrupt in this case, but complementary ally (active) from CV Maju Jaya Bogor.
SOSIALISASI ETIKA DAN ASPEK HUKUM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA KALANGAN REMAJA SISWA DI SMK NEGERI 3 PONTIANAK Aleksander Sebayang; Agung Dwi Prabowo; Annurdi Annurdi; Klara Dawi
MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat UKIM Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37429/mjppm.v2i1.573

Abstract

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi secara daring. Hasil dari kegiatan ini yaitu: 1) perubahan pengetahuan dan perilaku siswa SMK Negeri 3 Pontianak terkait etika dalam memanfaatkan sosial media; 2) penambahan wawasan siswa SMK Negeri 3 Pontianak tentang aspek hukum sosial media; 3) siswa SMK Negeri 3 Pontianak memperoleh bekal pengalaman tentang pemanfaatan sosial media yang bijak dan berdampak positif.
The Attendance of Independent Candidates in Local Head Election as a Effort to Improvement The Government System Joko Martono; Budimansyah Budimansyah; Annurdi Annurdi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i2.543

Abstract

The nature of political party is accentuated their interest that causes the decrease of public confidence in the political party. It affects the election of local heads when the candidate supported by the political party in the election process. So that the presence of regulation that opens the opportunity for independent candidates in the election of local head, raises the hope to improve the government system. This research type is normative juridical research, and the data used for this research are some legislation, documents, and books relating the election of local head. The result of this research revealed that independent candidates that elected as local head face problems when they must be able to maintain a balance with the local parliament as a consequence of did not get support from political parties.Keywords: Independent Candidate, Local Head Election
Co-Authors Agung Dwi Prabowo Aleksander Sebayang Aleksander Sebayang Alkadrie, Sy Abdullah Budimansyah Budimansyah Damaryanti, Henny Henny Damaryanti Joko Martono Klara Dawi