Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

A Model of Implementing Restorative Justice Perspective of Trong Yowari Traditional Jurisdiction, Jayapura Regency Maryani, Desy; Elvis Rahael, Arie; Rahawarin, Ahmad; Ariyanto; Muslim; Farida Tuharea; Rumalean, Zonita Zirhani; Wahyudi BR
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.069 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.17390001

Abstract

This study aims to know and understand the policy of implementing restorative Justice in the judiciary. As well as to know and understand the model of implementing restorative Justice from the perspective of the customary Justice of the Trong Yowari tribe, Jayapura Regency. The method used in this study is empirical juridical research that takes place in the Trong Yowari tribe, Jayapura Regency, with secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal data sources, the population of the entire Trong Yowari tribe and samples in Yongsu Desoyo village, data collection techniques through literature study or documents with data analysis techniques using descriptive qualitative data analysis. The results of the study indicate that the policy of implementing restorative Justice in the prosecutor's office is the authority of the public prosecutor to stop prosecution if a case has been settled outside the court provided that: (a) for certain matters of crime, the maximum fine is paid voluntarily or (b) has recovery occurs back to its original state by using a Restorative Justice approach  
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG UNTUK USAHA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE Rumalean, Zonita Zirhani; Sari, Liani; Mamonto, Samuel; Tuhumurry, Harry A.; Tahir, Arlan; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Upara, Rahman
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 2 No. 2 (2024): April
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v2i2.632

Abstract

Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Usaha Budidaya Ikan Lele telah menjadi bagian dari masyarakat khususnya melalui pemanfaatan usaha warga sekitar. Dilihat dari tempatnya yang stategis memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan agribisnis, sehingga perlu dilakukan pendampingan dalam rangka pemanfaatan usaha budidaya ikan lele. Sehingga dalam konteks kekinian dan strategis, membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan yang tak kalah penting untuk diperhatikan di tengah era kontestasi ekonomi yang makin mengeras. Proritas Program Pemanfaatan usaha melalui Budidaya Ikan lele ini adalah pemberdayaan kewirausahaan agribisnis Masyarakat/Pribadi pada sektor Perikanan yakni budidaya Ikan Lele serta pembibitan ikan nila dengan pemanfaatan lahan kosong dan kolam ikan yang ada dilingkungan lingkungan rumah warga itu sendiri. Strategi yang digunakan dalam program pengabdian ini sebagai berikut: 1. Identifikasi Potensi, 2. Sosialisasi Program, 3. Desain aksi, 4. Pelatihan/Pembekalan, 4. Penguatan Kewirausahaan, 5. Pendampingan dan Pembinaan.
The effect of the Application of Restorative Justice System on the settlement of Criminal Cases in Indonesia in the perspective of Customary Law Medan, Karolus Kopong; Lewokeda, Kornelia Melansari Deran; Rumalean, Zonita Zirhani; Rois, Nur
Journal of Adat Recht Vol. 1 No. 5 (2025): JANUARI-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/05scdp40

Abstract

The application of the Restorative Justice System (RJS) in Indonesia offers an alternative approach to resolving criminal cases by prioritizing reconciliation, victim recovery, and offender accountability. This study explores the impact of RJS on the resolution of criminal cases from the perspective of customary law, which plays a significant role in many Indonesian communities. By integrating customary practices into the formal legal framework, restorative justice fosters community involvement and strengthens social harmony. The research highlights successful case studies from regions such as Papua, Aceh, and Bali, demonstrating the effectiveness of customary law in promoting peaceful conflict resolution. However, challenges such as legal inconsistencies, limited public awareness, and lack of mediator training persist. The study concludes with policy recommendations to enhance the synergy between customary law and the national legal system, aiming to build a more inclusive and equitable criminal justice process in Indonesia.
When the Law Is No Longer Sharp Upwards: A Critical Study of Elite Impunity in Corruption Crimes Fadhilah, Nurul; Samsidar, Samsidar; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 2 (2025): JOSI - MAY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pw8kan34

Abstract

The phenomenon of elite impunity in corruption cases in Indonesia shows that there is a sharp gap between ideal legal norms and the reality of law enforcement practices that are full of power intervention. Although legal instruments such as the Corruption Law and the 2023 Criminal Code have normatively regulated sanctions against corruption, their implementation often favors the interests of political and economic elites. The judicial process is often characterized by weak independence of legal institutions, judicial mafia practices, and multiple interpretations of legal articles that open up space for abuse of authority. This inequality not only violates the principle of equality before the law, but also results in the erosion of the legitimacy of legal institutions and a decline in public trust in the democratic system. This study uses a normative juridical approach with critical legal theory analysis to dismantle power relations in the Indonesian legal system. The results emphasized the need for structural reform through strengthening the independence of law enforcement agencies, progressive regulatory revisions, and the formation of a critical legal culture with integrity. Without comprehensive reform, the law will only be a tool for the perpetuation of power, not an instrument of justice. This study recommends a transformation of the legal paradigm in order to ensure substantive justice and prevent the systemic practice of impunity of the elite.
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pribadi dan Harta Bersama Suami Istri di Indonesia Rumaherang, Titi Susan Karmila; Sari, Liani; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.164

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status, pengelolaan, dan pembagian harta pribadi serta harta bersama suami istri di Indonesia. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa perjanjian perkawinan yang disusun secara sah dan memenuhi persyaratan formil maupun materil akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, mencegah timbulnya sengketa, dan memastikan keadilan dalam pembagian harta maupun penanganan utang. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, serta fakta empiris dari studi kasus. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang jelas dan terdaftar secara resmi memberikan kepastian hukum terhadap status harta, perlindungan terhadap aset pribadi, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Implikasi: Implikasi temuan ini mendorong perlunya pembaruan regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia.
Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif Budiman, Budiman; Aituru, Yulianus P.; Muri, Dewi Padusi Daeng; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.166

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan sidang adat serta sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Kajian ini berangkat dari urgensi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan statute approach, didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah daerah, serta analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Proses pembuktiannya telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam peradilan formal. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan living law dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Implikasi: Implikasi penelitian ini mendorong penguatan regulasi melalui pengakuan formal hasil keputusan adat dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.
Pengaruh Adat Dalam Kehidupan Perempuan Masyarakat Adat Suku Ravenirara Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Jayapura Matiseray, Linda Junita; Rumalean, Zonita Zirhani; Anwar, Anwar
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.167

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adat dalam kehidupan perempuan masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa norma adat dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama partisipasi politik perempuan, meskipun kebijakan afirmatif secara formal telah diterapkan. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, dilaksanakan di Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perempuan Suku Ravenirara, tokoh adat, anggota DPRD, serta pemangku kepentingan lokal. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan serta lemahnya dukungan regulasi lokal. Keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan perubahan paradigma di tingkat komunitas adat. Implikasi: Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada komunitas adat lainnya dan mengkaji lebih dalam peran faktor struktural dalam partisipasi politik perempuan.
Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Suwito, Suwito; Ningrum, Jayanti Puspita; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.171

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasi yuridis. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal berupa lemahnya ekonomi, ketiadaan sanksi hukum, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Implikasi: Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan rekayasa sosial.
Implementation of the Land Dispute Peace Agreement Mediated by the National Land Agency of Jayapura Regency Siolemba, Yosafat; Muslim, Muslim; Rumalean, Zonita Zirhani
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 1 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/4x2dqs72

Abstract

The National Land Agency (BPN) as a government agency has been given authority by laws and regulations in the field of land in resolving land disputes or conflicts. The Process of Resolving Land Disputes and Conflicts according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 11 of 2016 BPN as a mediator in resolving land disputes Settlement of Land Disputes and Conflicts in this ministerial regulation is also carried out based on 2 things, namely the initiative of the ministry and public complaints Dispute resolution, in this case civil disputes can be carried out either conventionally through the courts (litigation) or through alternative dispute resolution mechanisms outside the courts (non-litigation). peace outside the courts is the basis for handling land dispute resolution by BPN through mediation.