Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Multidisiplin
Ibrahim, Ilman
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Keabsahan suatu perjanjian Mu’awanah, Yayatul; Marhamah, Siti Habibah; Azizah, Afwa Nur; Fauzan, Ahmad; Ibrahim, Ilman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.40

Abstract

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku,Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur keabsahan suatu perjanjian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan hal yang krusial untuk memastikan keabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.
The Function of State Administrative Courts in Supporting Good Government Free From Corruption Mabsuti, Mabsuti; Fithroh, Muidatul; Anfal, Sofiatul; Mulyani, Intan Tri; Fasya, M. Farhan Aishwar; Ibrahim, Ilman
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) holds a strategic role in promoting a transparent, accountable, and corruption-free government. As a judicial mechanism to review the legality of state administrative decisions (KTUN), PTUN serves as an essential instrument for ensuring transparency, accountability, and legal certainty—core pillars of good governance. Additionally, PTUN contributes to anti-corruption efforts by addressing abuses of power within bureaucratic decision-making. Despite its importance, PTUN's effectiveness is hampered by several challenges, including low public legal awareness, limited jurisdictional reach, and insufficient integration with national anti-corruption enforcement bodies. Strengthening PTUN's institutional capacity, reforming the administrative justice system, and enhancing inter-agency collaboration are necessary steps to empower PTUN as a more effective actor in the fight against corruption. This article explores the role of PTUN in supporting good governance, identifies key obstacles to its optimal performance, and offers strategic recommendations to strengthen its contribution to a clean, law-abiding government. Ultimately, PTUN should be positioned as a vital component of Indonesia's long-term governance reform agenda.
Tindak pidana perdagangan orang: analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perspektif hukum Indonesia Mu’awanah, Yayatul; Listyani, Nilam Cahya; Saputra, Bayu Aditya; Ibrahim, Ilman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.64

Abstract

Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin perkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudahdiatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasiatau mengakibatkanorang tereksploitasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan modus perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah rawan. Pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, bahaya TPPO, serta cara melindungi diri sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.
Hukum pajak: Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara Anfal, Sofiatul; Rahmawati, Ima; Kasjana, Kasjana; Ibrahim, Ilman; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.88

Abstract

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berperan penting Dalam pembiayaan kegiatan publik dan pengaturan ekonomi. Penggolongan pajak Berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek, subjek, dan sifatnya, memungkinkan pemerintah Untuk mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif. Artikel ini menganalisis klasifikasi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Peranan pajak bagi Negara melampaui fungsi fiskal semata, meliputi redistribusi kekayaan, stabilisasi ekonomi, Dan regulasi perilaku masyarakat. Selain itu, implikasi penggolongan pajak terhadap Kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang Adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi. Melalui kajian ini, penulis Menyoroti pentingnya harmonisasi antara klasifikasi pajak dan kebijakan fiskal untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis didasarkan pada data dari Direktorat Jenderal Pajak dan teori ekonomi terkait, menunjukkan bahwa penggolongan yang tepat Dapat memperkuat peran pajak sebagai pilar utama kesejahteraan negara.
Co-Authors Ahmad Fauzan Anfal, Sofiatul Azizah, Afwa Nur Fasya, M. Farhan Aishwar Fithroh, Muidatul Ima Rahmawati Kasjana, Kasjana Listyani, Nilam Cahya Mabsuti, Mabsuti Marhamah, Siti Habibah Mulyani, Intan Tri Mu’awanah, Yayatul Saputra, Bayu Aditya WN, Santy Fitnawati