Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Atau Buruh dI UMKM Rasji, Rasji; Vaustine, Griselda; Nathasya, Nathasya; Marina, Marina
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2893

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang selanjutnya disebut hak-hak konstitusional. Akan tetapi dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Seiring waktu buruh yang merasa hak Konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU Ketenagakerjaan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsepsi perlindungan hak-hak buruh. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengupahan yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang standar upah yang layak bagi pekerja dalam perspektif hukum. Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan perspektif hukum. Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang pengupahan , hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global.

Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rasji, Rasji; Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4595

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e- Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak- pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Efek Water Birth Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan dan Kepuasan Ibu: Literature Review Latifahanum, Lilis; Rahmadina, Adilla; Larasati, Fitria Tasya; Khoir, Ifanatul; Nurfadila, Riska; Dealova, Salsabila; Nathasya, Nathasya; Nabilla, Nabilla; Widyaningsih, Artika Dwi; Effendi, Abang Muhammad Qamal; Hidayah, Hidayah
Science: Indonesian Journal of Science Vol. 1 No. 5 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/science.v1i5.213

Water birth atau kelahiran dalam air merupakan salah satu metode persalinan yang mulai populer di berbagai belahan dunia. Metode literature review ini menganalisis berbagai penelitian yang membahas efek water birth terhadap tingkat nyeri persalinan dan kepuasan ibu pasca- persalinan. Data dikumpulkan dari jurnal medis, artikel penelitian, dan studi terkait yang diterbitkan dalam periode lima tahun terakhir. Hasil dari tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang menjalani water birth melaporkan pengurangan signifikan dalam tingkat nyeri persalinan, dengan beberapa studi menyatakan bahwa proses kelahiran dalam air dapat memberikan rasa kenyamanan yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Kesimpulan secara keseluruhan, meskipun water birth dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kepuasan ibu. Saran water birth bisa menjadi pertimbangan oleh ibu yang akan melahirkan karena daat mengurangi nyeri pada persalinan

Peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak di Indonesia WN, Santy Fitnawati; Winarso, Cepi; Juniyato, Dwi; Paradises, Sofia Billa; Nathasya, Nathasya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.46

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap peradilan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengatasi suatu sengketa. Disini penulis lebih memfokuskan kepada sengketa dalam bidang administrasi terutama perpajakan, yang dimana tempat penyelesaiannya itu dapat dilakukan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari paparan singkat tersebut, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan diantaranya apakah penyebab timbulnya sengketa pajak dan bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.

Analisis Masalah Perceraian di Dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Rya: Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya; Natanael, Natanael; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.106

Pernikahan merupakan ikatan emosional dan legal antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, dinamika rumah tangga seringkali menghadirkan konflik, baik internal antara pasangan maupun eksternal yang melibatkan pihak ketiga seperti mertua. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perceraian antara selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang memunculkan diskursus mengenai peran konflik mertua-menantu dalam keretakan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif terhadap isu perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan studi kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat bersumber dari ketidakharmonisan relasi antarkeluarga, minimnya komunikasi, serta ketimpangan peran dan ekspektasi sosial. Dalam kasus Ria Ricis, hubungan yang kurang harmonis dengan mertua serta ketidakadilan dalam relasi keluarga menjadi latar belakang utama perceraian. Proses hukum telah dilakukan sesuai ketentuan UU Perkawinan, termasuk mediasi dan penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Perceraian sebaiknya ditempuh sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya damai gagal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun komunikasi terbuka, menetapkan batasan keluarga yang sehat, serta menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan, bukan semata penyelesaian konflik.

Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case Romdoni, Muhamad; Nathasya, Nathasya
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1275

Corruption remains a persistent and deeply rooted challenge within Indonesia’s legal and economic frameworks. It typically manifests through the intentional misuse of authority for personal or collective gain, often leading to substantial state financial losses. This study highlights the case of Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), who allegedly issued a sugar import permit without following proper procedural protocols, particularly bypassing coordination meetings—an act that resulted in state losses exceeding IDR 578 billion. Despite occurring in 2016, significant delays in legal action—where one suspect was only apprehended in late 2024 and another in early 2025—underscore critical deficiencies in Indonesia’s legal enforcement mechanisms. Utilizing a normative juridical approach grounded in secondary data and analyzed through descriptive-analytical methods, this research demonstrates the urgency of reforming law enforcement practices. The prolonged impunity in high-profile corruption cases not only hampers justice but also erodes public trust in the rule of law. Therefore, systemic strengthening of Indonesia’s legal apparatus is imperative to ensure accountability and prevent future misuse of authority

Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha; Nathasya, Nathasya; Afriansyah, Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.73

Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.

Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus Us Steel Safeguards dan Implikasi Lebih Lanjut Untuk Tata Kelola Perdagangan Global Nathasya, Nathasya; Lie, Gunardi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7164

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif penerapan hukum dalam sistem perdagangan internasional melalui studi kasus US Steel Safeguards pada tahun 2002–2003, yang merupakan salah satu sengketa penting di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Analisis utama difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dioperasikan oleh WTO dalam merespons kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat terhadap impor baja, serta dampak kebijakan tersebut terhadap negara berkembang dan tata kelola perdagangan global secara luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, putusan WTO memaksa AS untuk mengubah kebijakan tarif yang tidak sesuai dengan aturan multilateral, menegaskan peran vital WTO dalam menjaga keseimbangan yang kompleks antara kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional yang disepakati bersama. Selain itu, studi ini juga menelaah dampak jangka panjang kasus tersebut terhadap reformasi sistem perdagangan global yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam menghadapi tantangan proteksionisme dan dinamika kepentingan yang beragam antar negara besar. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum perdagangan internasional yang efektif serta berkelanjutan demi mendukung terciptanya tatanan perdagangan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Dan junal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan serta dengan peraturan perundang-undangan.

Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rasji, Rasji; Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4595

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e- Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak- pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search