Latar Belakang : Tantangan dalam menerapkan hak asasi manusia (HAM) dalam pencegahan HIV masih besar, ditandai dengan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengn HIV/AIDS, ibu hamil, pekerja seks, pengguna narkoba, dan komunitas LGBTQ+. Kebijakan represif dan kurangnya partisipasi masyarakat yang terkena dampak membuat intervensi pencegahan HIV kurang efektif dan tidak inklusif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan HIV di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya untuk memastikan akses yang adil dan setara terhadap layanan. Metode : Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis publikasi ilmiah terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencegahan HIV pada periode 2015–2025. Sumber data diperoleh dari database seperti Scopus, PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dengan kata kunci spesifik seperti "HIV dan Hak Asasi Manusia" dan "pengurangan bahaya". Kriteria inklusi meliputi artikel empiris atau konseptual dalam bahasa Inggris, Arab, atau Indonesia yang relevan dengan hak asasi manusia dan HIV, sedangkan analisis dilakukan secara tematik melalui pendekatan analisis konten untuk menyoroti pola, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap HIV justru memperburuk stigma dan menghambat akses ke layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Sebaliknya, pendekatan berbasis hak asasi manusia yang memastikan akses yang sama dan melibatkan masyarakat telah terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat penularan HIV. Pelanggaran hak asasi manusia seperti privasi, kesehatan, dan diskriminasi merupakan kendala utama, sehingga reformasi kebijakan berbasis hak asasi manusia sangat dibutuhkan. Kesimpulan : Pendekatan berbasis hak asasi manusia yang memastikan akses yang sama dan melibatkan masyarakat telah terbukti lebih efektif dalam menanggulangi HIV daripada pendekatan kriminalisasi yang justru memperburuk stigma dan menghambat layanan kesehatan.