Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Gentur Cahyo Setiono
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
JERAT PEMIDANAAN DIBALIK MERIAHNYA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Gentur Cahyo Setiono; Fitri Windradi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat media sosial di era digital membawa dampak besar dalam interaksi sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, di balik kemeriahan ini, terdapat potensi pelanggaran hukum yang dapat menjerat pengguna media sosial, terutama terkait dengan penyalahgunaan informasi yang disebarkan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jerat pemidanaan yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya, termasuk penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dipidana dalam konteks media sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, penghinaan, serta ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
ANALISIS HUKUM JASA NETFLIX DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GATS DAN SOC INDONESIA Gentur Cahyo Setiono; Irham Rahman
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6769

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai jasa Netflix di Indonesia dalam lingkup General Agreement on Trade in Services. Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistiribusikan secara digital. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS). Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply dan diklasifikasi pada sektor Komunikasi sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) dapat mempengaruhi jasa Netflix di Indonesia, walapun sesuai dengan Indonesia Schedule of Specifix Commitment yang menyatakan Unbound. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat peraturan menteri dengan muatan pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS. Kata kunci: Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS); Netflix; Jadwal Komitmen Khusus (SoC); Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Gentur Cahyo Setiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6777

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) karena menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu unsur yang mendasardalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuanganNegara. Selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana,melalui berbagai sanksi pidana, serta adanya lembaga independen yang khususbertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana. Meksipun demikian, tindakpidana korupsi tetap masif terjadi di Indonesia yang mana hal ini akan berpengaruhpula terhadap kerugian negara. Artikel ini akan membahas terkait kausalitaspenegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara.Terdapat suatu kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana yang belumdilaksanakan dengan maksimal dengan keuangan negara yang menjadi tidak mencapaistabilitas. Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh pula dengan jumlahkerugian negara yang semakin tinggi pula. Mekanisme pengembalian kerugian negaradapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai stabilitas keuangannegara tetap terjamin.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Stabilitas, Keuangan Negara
Co-Authors Irham Rahman Rizki Yudha Bramantyo Windradi, Fitri