Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Keperdataan Anak yang Dikeluarkan dari Kartu Keluarga Sidabutar, Jesamine Margareth Kayla; Muhammad, Muhammad Ilyas Afin Ghani; Shahab, Nabil; Girsang, Ovhelya Audrey Rondang; Az-Zahra, Nazwa Fatimah; Kadafi, Alifio; Tampubolon, Virginia Tarida Ronauli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subjek hukum adalah salah satu konsep sentral dalam sistem hukum yang mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu atau entitas hukum. Artikel ini meneliti bagaimanakah hak keperdataan seorang anak yang dikeluarkan dari Kartu Keluarganya dan apa saja yang menjadi syarat dapat dikeluarkannya anak dari Kartu Keluarga. Untuk mengeluarkan seseorang dari kartu keluarga terdapat syarat peristiwa perdata yaitu pengakuan anak, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan, sedangkan syarat lainya yaitu peristiwa kependudukan antara lain pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Seorang anak tidak dapat dikeluarkan begitu saja dari identitas kekeluargaan karena Ia memiliki hak perorangan/pribadi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak dalam sosial kemasyarakatan (Sosialitas) dan hak atas hukum. Sehingga pengeluaran identitas anak dari kartu keluarga tidak bisa sembarang dan harus melewati berbagai syarat dan prosedur.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN SINGAPURA Az-Zahra, Nazwa Fatimah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12185

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan pelaksanaan putusan pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban antara negara Indonesia, Korea Selatan, dan Singapura. Ketiga negara ini memiliki persamaan dalam pelaksanaan putusan pemidanaan, dimana pelaku dikenakan pidana penjara ataupun denda. Meskipun sama, dalam penerapannya tentu saja berbeda karena dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan pun memiliki persamaan yaitu dengan adanya dukungan pemulihan psikologis bagi para korban pasca trauma akibat kekerasan seksual. This research discusses the comparison of the implementation of criminal judgements for perpetrators of sexual violence and legal protection for victims between Indonesia, South Korea and Singapore. These three countries have similarities in the implementation of punishment decisions, where the perpetrators are subject to imprisonment or fines. Although the same, the application is of course different because it is seen from the actions committed by the perpetrator. The legal protection provided also has similarities, namely with the support of psychological recovery for victims after trauma due to sexual violence.