Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS: PENERAPAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT COVID-19 Silaban, Christian Joseph; Sambarana, Ilyasa Laits; Santika, Syahirah Rafah; Suharno, Rayhan Algiffari; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Ardiansyah, Aldizar Fikri; PramestiPramesti, Febrina Dwi; Kadafi, Alifio; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7796

Abstract

The COVID-19 pandemic has introduced new challenges in various aspects, including employment relations. One significant issue is the use of force majeure clauses by companies in the termination of employment contracts. This study aims to analyze the legal implications of applying force majeure in employment contract terminations triggered by the COVID-19 pandemic, as well as its impact on workers’ rights. In this context, companies often argue that the pandemic constitutes an uncontrollable event that qualifies as force majeure, thus legitimizing contract terminations. However, the application of force majeure raises legal questions regarding the protection of workers’ rights, including compensation and other benefits. The study finds that the use of force majeure in cases of employment termination due to COVID-19 requires careful legal interpretation, as not all terminations during the pandemic can be classified under force majeure. These findings highlight the importance of clear legal guidelines and balanced protection between corporate interests and workers’ rights in times of crisis. Therefore, the results of this study are expected to contribute to a more comprehensive legal understanding of force majeure in the context of employment contract terminations due to extraordinary circumstances. Pandemi COVID-19 telah memunculkan tantangan baru dalam berbagai aspek, termasuk hubungan kerja. Salah satu isu yang signifikan adalah penggunaan klausul force majeure oleh perusahaan dalam pemutusan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan force majeure dalam pemutusan kontrak kerja yang dipicu oleh pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, perusahaan seringkali berargumen bahwa pandemi merupakan peristiwa di luar kendali yang memenuhi syarat force majeure, sehingga pemutusan kontrak kerja dianggap sah. Namun, penerapan force majeure ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas kompensasi dan tunjangan lainnya. Studi ini menemukan bahwa penerapan force majeure dalam kasus pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 memerlukan interpretasi hukum yang hati-hati, karena tidak semua kasus pemutusan kontrak kerja selama pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure. Temuan ini menyoroti pentingnya adanya pedoman hukum yang jelas dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja dalam situasi krisis seperti pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai force majeure dalam konteks pemutusan kontrak kerja akibat kondisi luar biasa.
Hak Keperdataan Anak yang Dikeluarkan dari Kartu Keluarga Sidabutar, Jesamine Margareth Kayla; Muhammad, Muhammad Ilyas Afin Ghani; Shahab, Nabil; Girsang, Ovhelya Audrey Rondang; Az-Zahra, Nazwa Fatimah; Kadafi, Alifio; Tampubolon, Virginia Tarida Ronauli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subjek hukum adalah salah satu konsep sentral dalam sistem hukum yang mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu atau entitas hukum. Artikel ini meneliti bagaimanakah hak keperdataan seorang anak yang dikeluarkan dari Kartu Keluarganya dan apa saja yang menjadi syarat dapat dikeluarkannya anak dari Kartu Keluarga. Untuk mengeluarkan seseorang dari kartu keluarga terdapat syarat peristiwa perdata yaitu pengakuan anak, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan, sedangkan syarat lainya yaitu peristiwa kependudukan antara lain pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Seorang anak tidak dapat dikeluarkan begitu saja dari identitas kekeluargaan karena Ia memiliki hak perorangan/pribadi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak dalam sosial kemasyarakatan (Sosialitas) dan hak atas hukum. Sehingga pengeluaran identitas anak dari kartu keluarga tidak bisa sembarang dan harus melewati berbagai syarat dan prosedur.
Penurunan Pendapatan Pedagang Pasar Pondok Labu, Dampak Munculnya Marketplace Putra, Candra Galang Gemilang; Hanif Arkan, Muhammad; Shanti Levianita, Maulvina; Kadafi, Alifio; Putri Lapian, Nesia; Azzahra, Ulfia; Azhari Syah Putra, Zidhan; Hizkia Nathanael, Kevin; Akbar Hakim, Muhammad; Siti Karaniya, Avishtya
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12541384

Abstract

This study shows that there is a significant impact on the income of traders in Pondok Labu Market, South Jakarta, Indonesia due to technological developments and rapid online market penetration. Key influencing factors include more competitive prices on online platforms, promotions by celebrities and influencers, and the superior convenience of online shopping. The government's response to this decline was to take tough action to close Tiktok Shop. In a traditional and conventional market context, this study used a qualitative Grounded Theory Design approach involving 15 sources and several respondents. Questionnaire results highlight seller perceptions of falling revenue, while potential solutions include more effective marketing strategies, product innovation, and collaboration between traditional and online marketplaces. Through its contributions, this research plays a vital role in supporting local traders, shaping government policy and understanding the economic and social impacts arising from technological change. This research therefore makes a valuable contribution to maintaining the sustainability of traditional markets in the digital age.