This Author published in this journals
All Journal Sinteks JPM SMI
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Terjemahan Papan Tanda Umum Di Destinasi Wisata Yogyakarta Rathdiktaningrum, Bela
Sinteks : Jurnal Teknik Vol 12 No 1 (2023): Vol 12 No 1 Tahun 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerjemahan berperan penting dalam sebuah komunikasi, baik lisan maupun tulis. Penerjemahan tidak hanya berfokus pada mengubah kata, tetapi juga mentransfer kesepadanan budaya pada budaya bahasa target dan penerima bahasa dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penerjemahan yang dilakukan pada papan tanda umum di destinasi wisata Yogyakarta. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan terjemahan meliputi ketidaktepatan pada aspek leksikal (pemilihan diksi, pemborosan kata, dan kesalahan ejaan) dan aspek gramatikal (kesalahan kelas kata, terjemahan kata demi kata dan ketidaklengkapan kalimat). Sehingga, untuk dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, proses penerjemahan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terkandung di dalam teks sehingga mendapatkan hasil terjemahan yang sepadan.
Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Tri Wulandari, Ratna; Rathdiktaningrum, Bela; Faiza Suraya, Lies; Rahadi Wicaksono, Didit; Suliyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata dalam memahami dan menerapkan hukum pariwisata, protokol kesehatan, serta perlindungan wisatawan guna mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program dilaksanakan melalui penyuluhan, workshop interaktif, simulasi SOP kesehatan, serta pendampingan lapangan kepada pelaku wisata, pengelola destinasi, dan pedagang lokal di kawasan wisata. Materi meliputi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, protokol CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) [1], manajemen risiko kesehatan, dan standar perlindungan konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, yang dibuktikan melalui perbedaan nilai pre-test dan post-test dengan rata-rata kenaikan sebesar 35%. Peserta juga mulai menerapkan protokol kesehatan dan prosedur hukum yang relevan di lapangan, seperti pemasangan papan informasi hak dan kewajiban wisatawan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum, perbaikan kualitas pelayanan wisata, dan penguatan citra destinasi sebagai kawasan wisata yang aman dan ramah bagi pengunjung. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan pelaku wisata yang berkelanjutan, dengan integrasi aspek hukum dan kesehatan sebagai pilar utama pengelolaan pariwisata modern.
Kajian Normatif Peraturan Perundang-undangan terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pariwisata dalam Upaya Pelayanan terhadap Konsumen Tri Wulandari, Ratna; Rathdiktaningrum, Bela
Sinteks : Jurnal Teknik Vol 14 No 1 (2025): Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Keberhasilan bidang kepariwisataan tidak terlepas dari peran pelaku usaha pariwisata. Pelaku usaha wisata dalam menjalankan perannya di bidang kepariwisataan perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum. Sebagai pelaku usaha wisata disamping mempunyai kewajiban mentaati hukum dalam menjalankan perannya, hukum dalam hal ini juga berfungsi sebagai hak yang dimiliki oleh pelaku usaha wisata berupa perlindungan hukum terhadap dirinya. Bentuk instrumen hukum yang paling nyata adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan industri parisata. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perudang-undangan yang digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen kepariwisataan pada industri pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah dan para legislatif untuk lebih seimbang dalam mengakomodir perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha pariwisata ke dalam produk hukum, mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur perlindungan hukum kepada para konsumen pengguna pada jasa industi kepariwisataan.