Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sinteks JPM SMI
Tri Wulandari, Ratna
Unknown Affiliation
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Perlindungan Hukum Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis Tri Wulandari, Ratna
Sinteks : Jurnal Teknik Vol 13 No 2 (2024): Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwujudan kesehatan melalui bentuk upaya kesehatan terhadap masyarakat tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan, yang salah satunya adalah tenaga keperawatan. Seiring dengan perkembangan peran dan fungsi perawat kearah profesional terkadang perawat dan dokter berada pada posisi yang overlapping artinya tindakan perawat dalam memberikan pelayanan medis idealnya merupakan kewenangan dokter. Sehingga merupakan hal yang perlu untuk diangkat dalam suatu penelitian tentang dasar tindakan medis perawat melakukan tindakan diluar kewenangannya dan pertanggungjawaban perawat dalam melakukan tindakan medis, khususnya dari segi hukum pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami dasar tindakan medis yang dilakukan perawat diluar kewenangannya, serta menganalisis kebijakan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban perawat dari aspek pidana. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan diperkuat dengan adanya penambahan unsur empiris terhadap bahan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan yang patut dijadikan dasar perawat melaksanakan tindakan medis di luar kewenangannya. Dan dasar tersebut digunakan pula sebagai pembenaran perawat dalam kaitannya dengan melakukan tindakan medis diluar kewenangannya, sehingga dimungkinkan perawat untuk tidak terkena pertanggungjawaban secara pidana dalam kaitannya dengan unsur kelalaian.
PELATIHAN PENTINGNYA KESADARAN HUKUM BAGI MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI Isa Ansori, Moch.; Tri Wulandari, Ratna; Lesmana, Reza; Cahyaningtyas, Alif Dian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2024): Vol 2 No 3 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum guna mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Pelatihan tentang kesadaran hukum bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta membentuk sikap kritis dan proaktif dalam menghadapi potensi kekerasan. Metode pelatihan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang relevan. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum mahasiswa, yang tercermin dalam kemampuan dalam mengidentifikasi tindakan kekerasan, memahami mekanisme pelaporan, serta mengetahui hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan.
Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Tri Wulandari, Ratna; Rathdiktaningrum, Bela; Faiza Suraya, Lies; Rahadi Wicaksono, Didit; Suliyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata dalam memahami dan menerapkan hukum pariwisata, protokol kesehatan, serta perlindungan wisatawan guna mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program dilaksanakan melalui penyuluhan, workshop interaktif, simulasi SOP kesehatan, serta pendampingan lapangan kepada pelaku wisata, pengelola destinasi, dan pedagang lokal di kawasan wisata. Materi meliputi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, protokol CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) [1], manajemen risiko kesehatan, dan standar perlindungan konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, yang dibuktikan melalui perbedaan nilai pre-test dan post-test dengan rata-rata kenaikan sebesar 35%. Peserta juga mulai menerapkan protokol kesehatan dan prosedur hukum yang relevan di lapangan, seperti pemasangan papan informasi hak dan kewajiban wisatawan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum, perbaikan kualitas pelayanan wisata, dan penguatan citra destinasi sebagai kawasan wisata yang aman dan ramah bagi pengunjung. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan pelaku wisata yang berkelanjutan, dengan integrasi aspek hukum dan kesehatan sebagai pilar utama pengelolaan pariwisata modern.
Kajian Normatif Peraturan Perundang-undangan terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pariwisata dalam Upaya Pelayanan terhadap Konsumen Tri Wulandari, Ratna; Rathdiktaningrum, Bela
Sinteks : Jurnal Teknik Vol 14 No 1 (2025): Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Keberhasilan bidang kepariwisataan tidak terlepas dari peran pelaku usaha pariwisata. Pelaku usaha wisata dalam menjalankan perannya di bidang kepariwisataan perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum. Sebagai pelaku usaha wisata disamping mempunyai kewajiban mentaati hukum dalam menjalankan perannya, hukum dalam hal ini juga berfungsi sebagai hak yang dimiliki oleh pelaku usaha wisata berupa perlindungan hukum terhadap dirinya. Bentuk instrumen hukum yang paling nyata adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan industri parisata. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perudang-undangan yang digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen kepariwisataan pada industri pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah dan para legislatif untuk lebih seimbang dalam mengakomodir perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha pariwisata ke dalam produk hukum, mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur perlindungan hukum kepada para konsumen pengguna pada jasa industi kepariwisataan.
Co-Authors Cahyaningtyas, Alif Dian Faiza Suraya, Lies Isa Ansori, Moch. Lesmana, Reza Rahadi Wicaksono, Didit Rathdiktaningrum, Bela Suliyani