Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Vressilia Witama
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Joni Sandri Ritonga; Rahma Fitri Amelia Hasibuan; Annisa Putri Sinaga; M. Fazli Pratama; Vressilia Witama; Faiz Putra Ramadhan Lubis; Nadilah Andini
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4731

Abstract

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan AUPB memengaruhi kualitas dan keadilan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN yang relevan. AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas, merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB dalam PTUN membantu menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan. Putusan PTUN yang berlandaskan AUPB mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi AUPB dan lemahnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip AUPB. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, dan sosialisasi AUPB kepada aparatur pemerintah. Dengan penerapan AUPB secara konsisten, PTUN dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan Vressilia Witama; Dinda Ayu Arini Chaniago; Irpan Mauliandi Damanik; M Rangga Syahputra Saragih; Siti Salmiah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Juni : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i3.942

Abstract

Occupational health and safety (OHS) is a crucial aspect that must be addressed by companies to protect employees from the risks of accidents and health issues in the workplace. This study aims to examine the legal responsibilities of companies regarding the implementation of OHS and to explore the challenges they face in fulfilling these obligations. The research method used is descriptive qualitative, by collecting data through literature studies and in-depth interviews with relevant parties. The results show that companies generally have a good understanding of their legal obligations related to OHS, which is reflected in policies and routine training provided to employees. However, the implementation still faces several obstacles such as limited facilities, lack of supervision, and low work discipline, all of which affect the effectiveness of OHS practices. Legally, the regulations governing OHS are adequate, but law enforcement and monitoring must be improved to ensure that companies fulfill their responsibilities optimally. Furthermore, the social and ethical dimensions are also essential in building a safety culture that supports employee well-being and business continuity. In conclusion, the legal responsibility of companies for OHS must be implemented comprehensively and sustainably to ensure a safe and productive work environment.
Co-Authors Annisa Putri Sinaga Dinda Ayu Arini Chaniago Faiz Putra Ramadhan Lubis Irpan Mauliandi Damanik Joni Sandri Ritonga M Rangga Syahputra Saragih M. Fazli Pratama Nadilah Andini Rahma Fitri Amelia Hasibuan Salmiah, Siti