Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Nadilah Andini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Joni Sandri Ritonga; Rahma Fitri Amelia Hasibuan; Annisa Putri Sinaga; M. Fazli Pratama; Vressilia Witama; Faiz Putra Ramadhan Lubis; Nadilah Andini
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4731

Abstract

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan AUPB memengaruhi kualitas dan keadilan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN yang relevan. AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas, merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB dalam PTUN membantu menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan. Putusan PTUN yang berlandaskan AUPB mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi AUPB dan lemahnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip AUPB. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, dan sosialisasi AUPB kepada aparatur pemerintah. Dengan penerapan AUPB secara konsisten, PTUN dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Kontrak Kerja vs Kontrak Platform : Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital Rahma Fitri Amelia Hasibuan; Muhammad Abdillah; Nadilah Andini; Fitria Mukhtar Siregar; Annisa Putri Andini Tanjung
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Juni : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i3.941

Abstract

The rapid development of the digital economy has transformed the labor landscape with the emergence of a new type of employment contract known as platform contracts, which differ from conventional formal employment contracts. This phenomenon poses significant challenges regarding legal protection for workers, especially in ensuring basic rights and social justice in the digital era. This study aims to analyze the comparison of legal protection between workers bound by formal employment contracts and digital platform workers. The research method used is qualitative descriptive with a literature review from various relevant primary and secondary sources. The results reveal that formal workers receive stronger and more comprehensive legal protection through existing labor regulations, whereas platform workers face legal status ambiguity, leading to minimal protection and risks of exploitation. This study emphasizes the importance of adaptive legal reforms to accommodate changes brought by the digital economy by expanding the definition of workers and providing equal legal protection for platform workers. In conclusion, regulatory updates and collaboration among various stakeholders are necessary to create a fair and sustainable work ecosystem in the digital era.
Co-Authors Annisa Putri Andini Tanjung Annisa Putri Sinaga Faiz Putra Ramadhan Lubis Fitria Mukhtar Siregar Joni Sandri Ritonga M. Fazli Pratama Muhammad Abdillah Rahma Fitri Amelia Hasibuan Vressilia Witama