Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Arka Atyanta
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE BAGI MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL Ikama Dewi ST; Arif Awaludin; Arka Atyanta
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.326

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak sering kali menimbulkan masalah hukum, termasuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, melalui sosialisasi UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan peningkatan pengetahuan tentang UU ITE dari 30% menjadi 85% setelah penyuluhan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi pelanggaran hukum di media sosial dan memahami pentingnya etika digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi, pengembangan materi edukasi yang lebih variatif, dan pelatihan praktis untuk masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ASET DIGITAL SERTA DEKONSTRUKSI MAKNA “BARANG” DALAM KUHP Arka Atyanta; Prosawita Ririh Kusumasari; Argya Basanta
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1092

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun tidak berwujud secara fisik. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menggunakan istilah "barang" sebagai unsur utama. Pasal tersebut masih dimaknai secara klasik sebagai benda berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam melindungi kepemilikan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemungkinan perluasan makna "barang" agar dapat mencakup aset digital melalui pendekatan hukum pidana progresif, teori kepemilikan digital, dekonstruksi hukum, serta perbandingan hukum dari beberapa negara. Dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan legalistik konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi ulang terhadap Pasal 362 KUHP yang mampu mengakomodasi realitas ekonomi digital, tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh jenis kekayaan, baik fisik maupun digital.
Co-Authors Argya Basanta Arif Awaludin, Arif Ikama Dewi ST Kusumasari, Prosawita Ririh