Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Ekonomi dan Bisnis JIMT: Jurnal Informatika, Multimedia dan Teknik
Puspita, Amalia Dwi
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEWUJUDKAN KEADILAN ADMINISTRATIF: ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Ritonga, Joni Sandri; Puspita, Amalia Dwi; Ardiani, Cyntia Febri; Dewi, Elma Puspita; Wardina, Kayla Nazwa; Hasanah, Melia Dwi; Husaini, Nur Jihan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.544

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) has a very important role in the Indonesian legal system, especially in providing administrative justice for people who feel aggrieved by government decisions or actions. This journal aims to analyze the procedural law of the state administrative court in Indonesia, starting from the procedure to its role in maintaining administrative justice. The discussion began with an explanation of the legal basis of the PTUN, the scope of cases that can be handled, and the procedures that apply in resolving state administrative disputes. Furthermore, this journal analyzes the legal effectiveness of the PTUN procedure, its advantages and disadvantages, as well as its contribution to the protection of human rights and legal certainty. Through case studies and comparisons with administrative justice systems in other countries, it was found that although the PTUN has some weaknesses, its function in providing legal protection to individuals and legal entities is very important. For this reason, improvements are needed in procedures so that the PTUN is more effective in resolving administrative disputes, as well as providing a more optimal sense of justice for the community
Analisis Permasalahan Ketengakerjaan dan Pengangguran di Indonesia Wardina, Kayla Nazwa; Puspita, Amalia Dwi; Siregar, Nova Maulana Sofa; Dewi, Elma Puspita
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v3i2.1335

Abstract

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar menghadapi tantangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran dan tidakmerataan distribusi tenaga kerja di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap data sekunder dari berbagai jurnal ilmiah nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperparah masalah pengangguran di Indonesia, dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan lowongan kerja secara signifikan. Faktor penyebab pengangguran meliputi kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya keahlian pencari kerja, kurangnya informasi, serta ketidakmerataan lapangan kerja. Upaya penanganan pengangguran memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja baru
Perkembangan Regulasi dan Etika dalam Transaksi E-Commerce di Era Digital Rangkuty, Putri Ramadhani; Wardina, Kayla Nazwa; Dewi, Elma Puspita; Hasibuan, Nurjannah; Puspita, Amalia Dwi
Jurnal Informatika, Multimedia dan Teknik Vol 1 No 2 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/jimt.v1i2.1329

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan e-commerce secara pesat di Indonesia, mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi serba daring. Fenomena ini tidak hanya membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait regulasi dan etika dalam transaksi elektronik. Pemerintah Indonesia telah merespons dinamika ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mendukung kepercayaan dalam bertransaksi digital. Selain itu, aspek etika seperti transparansi, kejujuran, keamanan data, dan tanggung jawab sosial menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kajian hasil penelitian terdahulu secara kualitatif untuk menganalisis perkembangan regulasi dan etika dalam transaksi e-commerce di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan penerapan etika terus berkembang, tantangan seperti pelanggaran hak cipta, keamanan data, dan literasi digital masih menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan.
Co-Authors Ardiani, Cyntia Febri Dewi, Elma Puspita Hasanah, Melia Dwi Hasibuan, Nurjannah Husaini, Nur Jihan Rangkuty, Putri Ramadhani Ritonga, Joni Sandri Siregar, Nova Maulana Sofa Wardina, Kayla Nazwa