Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEWUJUDKAN KEADILAN ADMINISTRATIF: ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Ritonga, Joni Sandri; Puspita, Amalia Dwi; Ardiani, Cyntia Febri; Dewi, Elma Puspita; Wardina, Kayla Nazwa; Hasanah, Melia Dwi; Husaini, Nur Jihan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.544

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) has a very important role in the Indonesian legal system, especially in providing administrative justice for people who feel aggrieved by government decisions or actions. This journal aims to analyze the procedural law of the state administrative court in Indonesia, starting from the procedure to its role in maintaining administrative justice. The discussion began with an explanation of the legal basis of the PTUN, the scope of cases that can be handled, and the procedures that apply in resolving state administrative disputes. Furthermore, this journal analyzes the legal effectiveness of the PTUN procedure, its advantages and disadvantages, as well as its contribution to the protection of human rights and legal certainty. Through case studies and comparisons with administrative justice systems in other countries, it was found that although the PTUN has some weaknesses, its function in providing legal protection to individuals and legal entities is very important. For this reason, improvements are needed in procedures so that the PTUN is more effective in resolving administrative disputes, as well as providing a more optimal sense of justice for the community
Analisis Perlindungan Pekerja Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dalam Sistem Outsourcing Hasibuan, Nurjannah; Husaini, Nur Jihan; Ramadhani, Suci; Ardiani, Cyntia Febri
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v3i2.1336

Abstract

Sistem outsourcing telah menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan tenaga kerja di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dalam sistem outsourcing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak-hak dasar pekerja outsourcing, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, ketidakjelasan tanggung jawab antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna, serta pelanggaran hak-hak pekerja terkait upah, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi bagi pekerja agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.