Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Jurnal Media Hukum
Nazah, Farida Nurun
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN Farida Nurun Nazah; Husnia Husnia
Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.438 KB) | DOI: 10.31000/jhr.v6i2.1525

Abstract

Itsbat Nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta bersama. Status perkawinan dimaksud adalah aspek legalitas formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama selama praktek perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa salah satu syarat dikabulkan Itsbat Nikah adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun faktanya, hasil penelitian menemukan bahwa Pengadilan Agama lebih banyak mengabulkan Itsbat Nikah pasca disahkan Undang-Undang Perkawinan dari pada sebelum disahkan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada msyarakat supaya tidak menyalahgunakan perlindungan hukum berupa Itsbat Nikah.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Itsbat Nikah, Hukum Perkawinan
IMPLIKASI BANK ASI TERHADAP KETENTUAN HUKUM RADHA’AH SEBAGAI WUJUD DINAMIKA ISLAM DI INDONESIA farida nurun nazah
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Vol 23, No 1 (2019): Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/dakwah.v23i1.13927

Abstract

AbstractOfficially, there is no ASI Bank institution in Indonesia. But in practice, the legal facts are found in the community in the form of breastfeeding donors (donor ASI). In principle, the performance process of distributing breast milk banks and breast milk donors has many similarities. However, the breastfeeding donors in the community are not always redeemed by payment, in contrast to the concept of Bank ASI which is clear and clearly trades breast milk. From an Islamic legal perspective, these two legal facts have the same legal effect on the provisions of radha'ah (mahram sepersusuan). If the process of distributing breastfeeding donors is not carried out according to the provisions of Islamic law, then the practice of breastfeeding donors can violate the provisions of radha'ah so that Islam cannot justify it. AbstrakSecara resmi, belum ada lembaga Bank ASI di Indonesia. Namun secara praktek, fakta hukumnya ditemukan di masyarakat dalam bentuk donor ASI. Pada prinsipnya, proses kinerja pendistribusian Bank ASI dan donor ASI punya banyak kesamaan. Hanya saja,  donor ASI di masyarakat tidak selalu ditebus dengan pembayaran, berbeda dengan konsep Bank ASI yang terang dan jelas memperjualbelikan ASI. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kedua fakta hukum tersebut memiliki akibat hukum yang sama terhadap ketentuan radha’ah (mahram sepersusuan). Apabila proses pendistribusian donor ASI itu tidak dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, maka praktek donor ASI tersebut dapat melanggar ketentuan radha’ah sehingga Islam tidak dapat membenarkannya.
The Support System Synergy on Working Productivity From The Perspective of Economic Sharia Law Farida Nurun Nazah; Saiful Bahri; Dwi Nur Fauziah Ahmad
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 2 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v3i2.7495

Abstract

This study discusses the synergy of support systems on work productivity from the perspective of Islamic economic law. Support system or work productivity support system, is not only interpreted by the quality of human resources, but the whole system that supports each other for the implementation of effective and efficient performance. The research method uses qualitative research that focuses on literature study, including collecting bibliographical sources and processing data or citing references. Support systems that support work productivity include: the quality of human resources, efforts to provide motivation, technological excellence, availability of funds, completeness of facilities, and also infrastructure. Indicators of work productivity will be achieved in the ability to form good work professionalism, increase the results achieved from targets, high morale, self-development in increasing maximum performance, as well as quality as an output of performance results and work efficiency. Work productivity in accordance with Islamic economic law standards is one that reflects Islamic principles and ethics, including: good and useful, diligent at work and able to respect time, doing the best or better, working hard and optimally, competing and helping honest, consistent, has a high sense of belonging to work, responsibility, and is able to grow stronger and more solid human relations.
DEMOKRASI GUNA KEMAJUAN BERSAMA SUATU TINJAUAN PENTINGNYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Slamet, Sri Redjeki; Widarto, Joko; Olivia, Fitria; Daryono, Guntur; Puspita, Ari Isnaeni; Safitri, Apriyani Eka; Nazah, Farida Nurun; Arianto, Henry; Akbar, Sachrial; Lelono, Gatot; Sartika, Ika; Aristi, Farra Amalia; Rizqi, Radithya Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 04 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i04.7619

Abstract

AbstrakDemokrasi  saat ini  menjadi pembahasan di masyarakat terutama mengenai konsep demokrasi yang ideal, apalagi menjelang  Pemilu 2024. Di  dalam masyarakat telah timbul kesadaran  tentang  demokratisasi, namun perlu diperkuat di antara para peserta didik.  Terkait  hal tersebut, SMA Negeri 1 Tambun Selatan  dalam kegiatan  Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila  (P5)  yang  ke 2 kurikulum merdeka bagi  kelas X telah  mengadakan Talk Show  yang  bertajuk “Demokrasi Untuk Kemajuan Bersama” dengan materi  khusus yang  dibawakan oleh narasumber tentang Kajian Teori Demokrasi, Pentingnya Demokrasi  Dalam Kehidupan Sehari-hari,  Peran Serta Masyarakat Dalam Demokrasi, dan  Peran BEM Dalam Menegakkan Demokrasi”. Hasil dari kegiatan  ini   adalah bahwa pendidikan demokrasi sangatlah penting  untuk dilakukan  guna menumbuh kembangkan kesadaran demokrasi siswa di lingkungan sekolah   mengingat  semakin kurangnya pemahaman  nilai demokrasi dan  lunturnya kesadaran demokrasi.  Pemahaman nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan  di sekolah bertujuan untuk mendidik dan mengantarkan peserta didik menuju kedewasaan agar mereka mandiri, secara piskologis dan sosial.  Dengan upaya pembudayaan nilai demokrasi di sekolah  akan terciptanya peserta didik yang bersikap demokratis. Kata Kunci : Demokrasi,  Pentingnya Demokrasi, Nilai Nilai Demokrasi Di Sekolah. AbstractDemocracy is now being discussed in society, especially on the idea of ideal democracy, especially in the run-up to the 2024 elections. A sense of democratisation has emerged in society, but it needs to be strengthened among the students.  In connection with this, 1st Tambun South State High School in the Pancasila (P5) Student Profile Strengthening Project, the 2nd independent curriculum for classes X has held a Talk Show entitled “Democracy for Joint Progress” with special material sponsored by the source on the Study of Democracy Theory, the Importance of democracy in Everyday Life, the Role of Society in Democracies, and the role of BEM in Implementing democracies.  Understanding the democratic values implanted in schools is aimed at educating and bringing students to maturity so that they are independent, psychologically and socially. Keywords: Democracy, the importance of democracy, Values of Democracy in Schools.
PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Ernawati, Ernawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Menwih, Menwih; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 03 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i3.7350

Abstract

AbstractNot all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute. Keywords: Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute AbstrakTidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerajasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul. Kata kunci: Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
PROBLEMATIKA KETENTUAN INDUSTRI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAPAT MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL Kurniawan, I Gede Hartadi; Taher, Irmanjaya; Nazah, Farida Nurun
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7305

Abstract

AbstrakKemajuan zaman menuntut segala hal untuk dapat terus berubah , tidak terkecuali industry Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pertumbuhan digitalisasi di segala sektor, tidak terkecuali yang juga terjadi di industri Perbankan, dan khususnya di Bank Perekonomian Rakyat. Industri Digitalisasi membutuhkan sumber dana permodalan kuat yang berkorelasi dengan kebutuhan perangkat sistem komputerisasi serta jaringan sistem layanan interkoneksi dari berbagai jaringan. Digitalisasi tentunya berhubungan erat dengan kelayakan sistem serta tentunya sangat berkaitan apabila industry BPR ikut terjun di dalam industri pasar modal dan berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa Industri BPR diperbolehkan melakukan penawaran saham secara publik di industry pasar modal. Industri Pasar Modal di era sekarang sudah tentu menuntut kemampuan sistem yang mumpuni bagi seluruh industry yang terdaftar di pasar modal. Hal ini karena ketika sebuah industry turut serta sebagai pelaku di pasar modal, maka industry tersebut tentunya akan dipantau secara luas oleh pasar secara global. Tentunya hal ini masih menjadi kendala bagi industry Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar masih menjalankan sistem perbankannya secara tradisional.Kata kunci    :  Bank , Digitalisasi, Pasar AbstractThe progress of the times requires everything to continue to change, including the People's Economic Bank industry. With the growth of digitalization in all sectors, this is no exception in the banking industry, and especially in the People's Economic Bank. The digitalization industry requires strong capital funding sources that correlate with the need for computerized system equipment and interconnection service system networks from various networks. Digitalization is of course closely related to the feasibility of the system and is of course very related if the BPR industry is involved in the capital markets industry and is related to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, one of the provisions of which is that the BPR Industry is allowed to make offers. shares publicly in the capital market industry. The capital market industry in the current era certainly demands capable system capabilities for all industries registered on the capital market. This is because when an industry participates as an actor in the capital market, that industry will of course be widely monitored by the global market. Of course, this is still an obstacle for the Rural Bank industry, most of which still run a traditional banking system. Keywords: Bank, Digitalization, Market
INTERPRETASI NILAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM LEGAL REASONING HAKIM PADA PERKARA HADANAH Nazah, Farida Nurun
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7715

Abstract

ANALYSIS OF ARTICLE 177 LETTER (D) LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS REGARDING WOMEN'S REPRESENTATION QUOTAS IN LEGISLATIVE ELECTIONS 2019 IN TANGERANG CITY Nilasari, Nur Apisha; Nazah, Farida Nurun; Ahmad, Dwi Nur Fauziah
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.11058

Abstract

Women's participation in politics is essential for the policy formation process. The aim of women's participation in parliament is to create accommodative and substantial political policy making. The right of politicized women was legislated through Law Number 68 of 1945. The aim of the research is to determine the representation of female legislative candidates who have met the qualifications of the Tangerang City Electoral Commission in the 2019 Election and to assess the contribution of women in parliament at the Tangerang City Regional Legislative Council to political policy making. This research is empirical, utilizing data collection methods such as observation, interviews, and documentation at the Electoral Commission and Regional Legislative Council offices in Tangerang City. The research results show a significant disparity in the representation of female legislative candidates in Tangerang City who have met the qualifications set by the Tangerang City Electoral Commission qualifications has a very unequal number. In the 2019 election, 648 candidates qualified for the permanent candidate list, comprising 411 men and 234 women from a total of 16 political parties. Meanwhile, 50 people were appointed as members of the Tangerang City Regional Legislative Council, comprising 44 men and 6 women, with a percentage of 12%. The contribution of women as members of the Tangerang City Regional Legislative Council in making political policies has been sufficiently considered. This is proven by the implementation of socialization programs at the women's protection service and the establishment of policies related to public health services (Kesta).Keywords : Women's Representation, Legislative Elections, Political Policy
The Judges Legal Reasoning on Child Welfare’s Perspective in the Hadanah Cases at Banten Religious Courts Nazah, Farida Nurun; Muslimin, Muslimin
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.36621

Abstract

This research analyzes the interpretation of the children welfare values in the juridical, sociological and philosophical perspective towards the judges legal reasoning in the hadanah cases at Banten Religious Courts. This research is classified as juridical normative research align with the qualitative descriptive data analysis towards the law approach as well as the Religious Courts Decision approach concerning the divorce and custody that had the legal impact for hadanah. The research result indicates that the hadanah cases decided by Judges legal reasoning at Banten Religious Court still tend to utilize the legal positivitistic considerations. Meanwhile, at the sociological level, it refers to the Article 5 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power stipulates that judges must explore, follow, and understand the legal values and society living law as as justice senses. The interpretation of this article depends on the custodian of hadanah towards the personality (morality) aspect. These includes moral and health aspects as well as the education and nurturing children opportunities aspects. Meanwhile, from the philosophical level, it is demonstrated by the law exploration derived from the Qur'an, Hadith, and fiqh principles that prioritize the children interests based on Maqasid al-Shariah.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agustina, Ajeng Ana Ahmad, Dwi Nur Fauziah Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anggraini, Naswa Fiolla Anna Triningsih, Anna Aristi, Farra Amalia Arkananta, Rakha Purwa Astutik, Eka Ayu Astri Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Daryono, Guntur Dwi Nur Fauziah Ahmad Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih Husnia Husnia I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Lelono, Gatot Menwih, Menwih Muslimin Muslimin Nilasari, Nur Apisha Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Ramadan, Aesa Rizki Renanta, Yunesia Amelia Rizqi, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sahputra, Dedi Saiful Bahri Salsabil, Aida Hanan Putri Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Taher, Irmanjaya Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wijaya, Friska Nova Winda Agustina Zulfikar Judge