Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar di Indonesia Oktaviana Hardayanti Adismana
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.7854

This study aims to analyze the qualifications of violating Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee and the probability of criminal prosecution of violations of Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee whether or not it can be carried out. The research method is normative research, data collection techniques use library research, and data analysis is descriptive-analytical with a qualitative approach. The study results show that the qualification for violating Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee is an administrative violation with provisions for administrative sanctions in the form of a verbal warning, written warning, or administrative fine. Then the violation is not included as a criminal offence with the criminal sanctions provisions in Article 10 of the Criminal Code. In the future, legislators hope to take actionIviolationIobligationIbusinessmenIincludeIdescriptionInoIhalalIonIproductImade fromIharam, with stricter sanction provisions in the form of criminal sanctions. Criminal sanctions are needed as a preventive effort to avoid the possibility that business actors will violate their obligations or repeat their actions. The possibility of criminal prosecution for violations of Article 26 Paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Law may be possible because such violations constitute unlawful acts and are also acts prohibited in Article 8 Paragraph (1) Letter i of the Consumer Protection Law by imposing criminal sanctions in the form of imprisonment or fines. Criminal prosecution for violations of Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee needs to be carried out by regulating the provisions on criminal sanctions but does not eliminate the provisions on administrative sanctions in Article 27 paragraph (2) of the Law on Guarantee of Halal Products. PenaltyIcriminallusedlaslthe last remedy, lastlusedlwhenlsuspectedlpenaltyladministrativelonlChapterl27lsentencel (2) LawlGuaranteelProductlHalallwhichlalreadylappliedlnoleffectivelforlcopelcrime basedlconsiderationljudge

Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk Adismana, Oktaviana Hardayanti; Akub, Syukri; Burhamzah, Oky Deviany
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study analyzed the criminalization and punishment of violations over Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act. The approach used in this study was a statutory approach and a case approach with a normative juridical type of research. The data collection technique used in this study was a literature study. Data were analyzed using descriptive techniques. The results indicated that criminalization of violations over Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantees could be carried out because violations over the obligation of businesspeople to include non-halal information on products could be categorized as criminal acts and include types of crime. Criminal sanctions were used as the final sanction for prevention purposes. The penalty for violating Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee was subject to criminal sanctions in confinement, fines, or imprisonment.

PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN Adismana, Oktaviana Hardayanti; Sariati, Muhamad Ali
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15770

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.

PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR PADA “KEADAAN TERTENTU” Hardayanti Adismana, Oktaviana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, karena telah memberikan kerugian besar kepada negara bahkan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pidana sanksi pada keadaan tertentu, setidaknya dapat diterapkan sesuai dengan isi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dengan baik. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasan “keadaan tertentu” diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”. Penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia, nampaknya tidak diterapkan secara maksimal. Dalam prakteknya, penjatuhan pidana mati hanya pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, seperti kasus narkotika dan terorisme. Belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi “keadaan tertentu”. Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup.

PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN Oktaviana Hardayanti Adismana; Muhamad Ali Sariati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15770

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.

Efektivitas Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oktaviana hardayanti adismana; Aulia Pasca Diprina
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.26001

Advokat memiliki peranan penting dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya dalam memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat dijamin hak imunitas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum. Namun dalam praktiknya, hak ini kerap kali tidak diakui secara konsisten dan menyebabkan advokat dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada advokat, khususnya ketika ia ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan profesionalnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip itikad baik dan due process of law menimbulkan multitafsir terhadap hak imunitas advokat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi serta penguatan peran organisasi advokat dalam membela anggotanya dari kriminalisasi. Dengan begitu, keberadaan advokat sebagai pilar keadilan dapat dijaga secara utuh dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Game Online Aulia Pasca Diprina; Oktaviana Hardayanti Adismana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.25371

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat termasuk pada anak-anak, salah satu ruang interaksi yang digemari oleh anak-anak adalah platform game online seperti roblox, mobile legend, dan game lain. Meskipun menghadirkan ruang interaksi yang edukatif dan kreatif, platform tersebut juga menimbulkan ancaman serius berupa kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku yang memanfaatkan dan menyalahgunakan platform tersebut melalui fitur interaktif seperti chat, avatar, dan permainan peran virtual. Keterbukaan fitur ini memberikan celah bagi pelaku untuk membangun komunikasi manipulatif yang sulit terdeteksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe inventarisasi bahan hukum untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan anak di ruang digital, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus kekerasan seksual di platform permainan daring meliputi child grooming, sextortion, dan virtual groping. Selain itu, kelemahan dalam regulasi yang ada mengindikasikan perlunya segera memperkuat perlindungan hukum melalui peningkatan literasi digital bagi anak, penyempurnaan regulasi yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual dalam simulasi permainan, kewajiban pengawasan serta sinergi antara pemerintah, industri permainan, dan lembaga perlindungan anak

Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Legal Analysis of the Death Penalty for Corruption Offenders in Indonesia Muhamad Ali Sariati; Oktaviana Hardayanti Adismana; Mahda; Rissa Melvyanasari
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7564

Urgensi perihal Hukum di Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Salah satu aspek dalam hukum yaitu hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat merusak ekonomi dalam suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi para koruptor terkadang masih dinilai kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif.

Legal Protection for Victims of Domestic Violence Rospita Adelina Siregar; Endah Labati Silapurna; Wilnan Fatahillah; Oktaviana Hardayanti Adismana; Wahab Aznul Hidaya
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5762

Domestic violence is any action that causes suffering or misery in the form of domestic violence, whether physical, sexual, psychological, or neglect of someone, especially women, within the household, victims of domestic violence are those who have a social position or status. the weak, which makes someone a victim, especially women and children. The method used in this research is a normative juridical legal research approach which then results in the conclusion that perpetrators of domestic violence will receive legal consequences in accordance with their motives for violence as explained in the Law on the Elimination of Domestic Violence, while the victims receive protection. their rights include protection from family, law enforcement agencies, social institutions, medical needs, confidentiality, legal assistance and assistance as well as spiritual guidance services

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search