Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal
Muhamad Ali Sariati
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis Of Advocacy Switching Reviewed From Advocate Law Muhammad Ali Sariati
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 16, No 4 (2021): December 2021
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v16i4.19288

Abstract

This study aims to determine and analyze the mechanism for taking the Advocate's oath after the issuance of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73/KMA/HK./IX 2015, as well as analyzing the suitability of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 in accordance with Article 28 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This type of research is included in the typology of normative legal research, which is a research based on legal materials, both primary and secondary legal materials.Second,The provisions of Article 28 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates emphasize that there is only one organization of Advocates with the aim and purpose of improving the quality of the advocate profession but in fact the purpose of the establishment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is to limit the Advocate Organization to only one the organization has changed so that there is no longer a limit on the organization of advocates, so that the organization of advocates becomes more and more controlled as a result of the enactment of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 073/KMA/HK.01/IX/2015
Peran Ombudsman dalam Mendukung Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Good Governance Sariati, Muhamad Ali
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13788293

Abstract

This paper analyzes the role of the Ombudsman as an independent state institution in supervising the implementation of public services in Indonesia. The Ombudsman was established to accommodate the dynamics of society and ensure good governance. With seven main characteristics of an independent state institution, the Ombudsman has the authority to supervise maladministration of public service providers. This study shows that the Ombudsman carries out an important external oversight function in the Indonesian government system. The Ombudsman's supervision is repressive, namely responding to public complaints regarding violations in the implementation of public services. Nevertheless, the existence of the Ombudsman is an important mechanism in ensuring that state administrators are accountable for their actions and provide quality public services. Looking at the role of the Ombudsman in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of good governance. The importance of the Ombudsman's role in supervising the implementation of public policies that have an impact on the achievement of the SDGs. In addition, it also provides policy recommendations to strengthen the role of the Ombudsman in supporting the realization of sustainable development, including strengthening institutions, increasing coordination, and socialization to the community.               
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Munawar, Akhmad; Rahmathoni, Lutfi Yusup; Sariati, Muhamad Ali; Jannah, Noor; Inayati, Rizkiah; Adhani, Muhammad Fadhan
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829

Abstract

ABSTRAKBullying di kalangan remaja sekolah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan perhatian dan pendekatan yang tepat. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum pencegahan Bullying dalam guna memberikan pemahaman dalam Upaya meminimalisir dampak negative bullying serta melindungi generasi muda, Penyuluhan hukum tentang pencegahan Bullying dikalangan remaja sekolah di daerah merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten BanjarKata kunci: Penyuluhan Hukum, Bullying, remaja, sekolah
PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN Adismana, Oktaviana Hardayanti; Sariati, Muhamad Ali
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Akhmad Munawar; Lutfi Yusup Rahmathoni; Muhamad Ali Sariati; Noor Jannah; Rizkiah Inayati; Muhammad Fadhan Adhani
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829

Abstract

ABSTRAKBullying di kalangan remaja sekolah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan perhatian dan pendekatan yang tepat. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum pencegahan Bullying dalam guna memberikan pemahaman dalam Upaya meminimalisir dampak negative bullying serta melindungi generasi muda, Penyuluhan hukum tentang pencegahan Bullying dikalangan remaja sekolah di daerah merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten BanjarKata kunci: Penyuluhan Hukum, Bullying, remaja, sekolah
Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Legal Analysis of the Death Penalty for Corruption Offenders in Indonesia Muhamad Ali Sariati; Oktaviana Hardayanti Adismana; Mahda; Rissa Melvyanasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7564

Abstract

Urgensi perihal Hukum di Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Salah satu aspek dalam hukum yaitu hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat merusak ekonomi dalam suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi para koruptor terkadang masih dinilai kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN, DAMPAK, DAN SANKSI PIDANA BULLYING DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR Munawar, Akhmad; Hidayatullah, Hidayatullah; Aini, Muhammad; Sariati, Muhamad Ali; Adhani, Fadhan; Alfathudzikri, Gusti; Riswanda, Bima Aditya
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 3 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i3.20831

Abstract

Anak merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup manusia dan masa depan bangsa. Untuk mendukung tumbuh kembang optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, anak memerlukan perlindungan dan kesempatan yang memadai. Salah satu ancaman terhadap kesejahteraan anak adalah praktik bullying, yang dapat menimbulkan dampak serius seperti depresi, kecemasan, bahkan risiko bunuh diri. Korban bullying sering kali enggan bersekolah karena takut menjadi sasaran kekerasan.Di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan, Kabupaten Banjar, belum ada penyuluhan mengenai bullying, sehingga banyak siswa yang kurang memahami dampaknya, jenis-jenisnya, serta sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa mengenai bullying. Metode yang digunakan meliputi ceramah dan dialog interaktif, dengan materi tentang pengertian, jenis, dampak bullying, serta upaya pencegahan dan sanksi pidana bagi pelaku. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman siswa. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis mengatasi masalah bullying di sekolah.
Juridical Issues of Legal Certainty in the Legality of Micro and Small Enterprises (MSEs) Following the Implementation of the OSS-RBA System Muhamad Ali Sariati
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 4, No 2 (2026): March 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18644947

Abstract

The Online Single Submission (OSS) system was introduced as a strategic instrument of bureaucratic reform aimed at streamlining licensing procedures, enhancing efficiency, and ensuring legal certainty for business actors. However, the operationalization of the Online Single Submission (OSS) system continues to face several structural challenges, including regulatory disharmony across sectors, inadequate technological infrastructure, and low levels of digital literacy among the public. Through a normative juridical approach examining Law Number 11 of 2020 and Government Regulation Number 5 of 2021, this study finds that although the issuance of the Business Identification Number (NIB) has accelerated access to legal status, implementation obstacles remain persistent. Therefore, system optimization necessarily requires precise regulatory harmonization, strengthening of digital infrastructure, and comprehensive educational strategies.
PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN Oktaviana Hardayanti Adismana; Muhamad Ali Sariati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.
Co-Authors Adhani, Fadhan Adhani, Muhammad Fadhan Adismana, Oktaviana Hardayanti Akhmad Munawar Alfathudzikri, Gusti hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Inayati, Rizkiah Lutfi Yusup Rahmathoni Mahda Muhammad Aini, Muhammad Muhammad Fadhan Adhani Munawar, Akhmad Noor Jannah Noor Jannah, Noor Oktaviana Hardayanti Adismana Oktaviana Hardayanti Adismana Rahmathoni, Lutfi Yusup Rissa Melvyanasari Riswanda, Bima Aditya Rizkiah Inayati