Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Devotion: Journal of Research and Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Masri Rumita
Universitas Trisakti
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERUBAHAN NORMATIF PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN Andari Yurikosari; Narita Adityaningrum; Masri Rumita Br. Sibuea
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.75 KB) | DOI: 10.25105/hpph.v4i2.14770

Abstract

Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus dan mengganti banyak pasal yang semula berlaku dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi berubah pengaturannya. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap syarat-syarat hubungan hukum berupa hubungan kerja antara para pihak baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pada awalnya, ketentuan jangka waktu PKWT termuat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian ketentuan itu dihapus dan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya. Pengubahan jangka waktu PKWT ini menimbulkan beberapa kerugian bagi tenaga kerja kontrak sehingga mengancam hak asasi manusianya seperti kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Perubahan jangka waktu PKWT menjadi lebih lama dan tidak adanya jaminan tenaga kerja kontrak untuk mendapat jaminan pekerjaan yang secara menetap. Sehingga kerugian yang dihasilkan ini, memberikan dampak pada kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja kontrak, meskipun demikian, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT setelah berakhirnya masa kontrak, dapat memperoleh uang kompensasi yang perhitungannya adalah 1 bulan upah setelah bekerja 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan. Pada pekerja yang terikat hubungan hukum PKWTT, justru telah terjadi pengurangan perhitungan pesangon berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana masalah di dalam Pemutusan Hubungan Kerja pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dalam Putusan-putusan Pengadilan dan bagaimana masalah Pemberian Kompensasi dan Pesangon dalam PHK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam Putusan-putusan Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SESUSUAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Masri Rumita br. Sibuea
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16666

Abstract

Bayi baru lahir sangat mudah terkena infeksi yang disebabkan oleh paparan bakteri dan virus. Pencegahan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara salah satunya pemberian air susu ibu dalam waktu 30 (tiga puluh) menit pertama setelah lahir. Adapun seorang ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu bagi bayinya dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi, pemberian air susu ibu dapat dilakukan oleh pendonor air susu ibu. Pemerintah belum mengakomodasi pencatatan penerima dan pendonor air susu ibu. Hal inilah yang menjadi masalah, ada kemungkinan terjadinya perkawinan antara penerima (bayi) air susu ibu kawin dengan anak dari pendonor air susu ibu. Perkawinan ini disebut perkawinan sesusuan. Penelitian ini mengkaji perkawinan sesusuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian difokuskan pada (1) Apa kedudukan anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan? (2) Bagaimana hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak-anak yang secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah. Hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah tetap mempunyai kedudukan hukum secara resmi sebagai anak sah yang memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sehingga anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SESUSUAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Masri Rumita br. Sibuea
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16666

Abstract

Bayi baru lahir sangat mudah terkena infeksi yang disebabkan oleh paparan bakteri dan virus. Pencegahan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara salah satunya pemberian air susu ibu dalam waktu 30 (tiga puluh) menit pertama setelah lahir. Adapun seorang ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu bagi bayinya dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi, pemberian air susu ibu dapat dilakukan oleh pendonor air susu ibu. Pemerintah belum mengakomodasi pencatatan penerima dan pendonor air susu ibu. Hal inilah yang menjadi masalah, ada kemungkinan terjadinya perkawinan antara penerima (bayi) air susu ibu kawin dengan anak dari pendonor air susu ibu. Perkawinan ini disebut perkawinan sesusuan. Penelitian ini mengkaji perkawinan sesusuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian difokuskan pada (1) Apa kedudukan anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan? (2) Bagaimana hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan sesusuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak-anak yang secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah. Hak waris anak dari perkawinan sesusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah tetap mempunyai kedudukan hukum secara resmi sebagai anak sah yang memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sehingga anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.
Borrowing the Womb of a Second Wife: An Indonesian Legal Perspective Br. Sibuea, Masri Rumita
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8235

Abstract

The purpose of marriage is to form a happy and eternal family, one way to achieve this is to have offspring that come from the husband and wife's own gamete cells. One of the obstacles faced by a married couple is when the wife is unable to conceive and give birth to a child due to a problem with the wife's uterus. One way that can be taken to overcome this obstacle is through surrogacy, namely the husband and wife rent another woman's uterus as a surrogate mother to conceive and give birth to their fetus in exchange for a sum of money. Currently, renting another woman's uterus without a valid marriage bond is prohibited in Indonesia, making this act illegal. Renting a uterus to be valid in the eyes of the law must be based on a valid marriage, namely by marrying a surrogate mother. The problem is how to arrange borrowing the womb of a second wife based on Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 2019 concerning Marriage and the legal status of children born from the first wife by the second wife based on the Civil Code. The type of research used in this study is normative library research. The type of data used is secondary data. Drawing conclusions is done by starting from general things to then be applied to specific things. The purpose of a husband's marriage with more than one wife because the wife cannot bear children changes the term rent to borrow. The marriage law has accommodated this, where the court grants permission to a husband who will have more than one wife if one of the requirements is that the wife cannot bear children. A husband who applies to the court to have more than one wife must meet the requirements, namely obtaining approval from the wife; certainty that the husband is able to guarantee the necessities of life for his wife and children; guarantee that the husband will be fair to his wife and children. The legal status of a child can be determined from the marital status of the child's parents or the qualification of not being related by blood to the parents as determined by the court. The legal status of a child born to a second wife for a first wife based on the Civil Code (KUHPer) is determined by whose the gamete belongs. The KUHPer states that a legitimate child is a child who is born or raised during a marriage, has a husband as his father, so if the gametes come from the husband and first wife, then the legal status of the child is a legitimate child of the first wife, because the child born is not genetically related to the surrogate mother because it does not use the surrogate mother's ovum cells. If the gamete involves the surrogate mother's ovum cells, then the child is the legitimate child of the second wife.
Women Worker Protection: A Systematic Review On Maternity Protection In Indonesia Amriyati, Amriyati; Nurbaiti, Siti; Rumita, Masri; Layola Nainggolan, Fraya
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 2 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/devotion.v4i2.394

Abstract

Implementing maternity protection at the workplace is found significant benefits and cost savings to businesses, but many young women workers in garment factories in Indonesia remained vulnerable within their maternity period. This research was focused on why to have a clear and comprehensive overview on the need of women workers protection; how is women worker maternity protected. Through a Systematic Literature Review, data base was obtained through seven prominent publishers by writing key words “women worker protection and maternity protection”; inclusive articles were sorted by publication time 2012 – 2022; and the considerations of specific relevance of the article with this research questions. Other literature sources were also used to be added for more comprehensive literature review for the the research questions. It was found that breastfeeding was neglected by 33.6 million young working women in Indonesia, which costed US$1.5–9.4 billion annually, despite the prescription of the Constitution that worker shall have humane livelihood; fair treatment, and human dignity, in line with ILO and the SDG. Rights and measures on family leave, maternity leave, childcare and family services, social security and working conditions provisions will resulted in improved work performance, enhance female workers loyalty and reduce turnover. State shall more tightly supervise on the implementation of Law for protection of women worker rights and employer’s social solidarity, communality, and brotherhood
Comparative Constitutional Law: A Literature Study on Systems of Government, Elections, and Parliament in the United Kingdom and America with Indonesia Eko Primananda; Masri Rumita Br Sibuea; Rinandu Kusumajaya Ningrum
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3493

Abstract

Abstract: Each country has a distinct constitutional legal system influenced by its history, culture, politics, and social conditions. Governance systems, elections, and parliaments play a role in shaping the stability and effectiveness of a country's government. This study aims to analyze and compare various aspects of constitutional law in several countries with systems different from Indonesia's. The research employs a qualitative literature study method. The findings indicate that constitutional legal systems across countries reflect diverse values, traditions, and political needs shaped by their respective social, cultural, and historical contexts. Indonesia's electoral system, parliamentary structure, and mechanisms of checks and balances provide an inclusive model but often result in complex decision-making processes. Efforts to strengthen the constitutional legal system are expected to ensure the sustainability of democracy and social justice for all Indonesian citizens.
Co-Authors Aditya Purnama Amriyati Amriyati Andari Yurikosari, Andari Dedy Handoko Layola Nainggolan, Fraya Narita Adityaningrum Primananda, Eko Rinandu Kusumajaya Ningrum Siti Nurbaiti