Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMNESTI : Jurnal Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal of Innovative and Creativity Soedirman Law Review Jatijajar Law Review
Herlan, Asep
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di kebumen, Indonesia) Rizqi, Aditya Maulana; Herlan, Asep; Kurniawan, Dimas Amal; Mukaromah, Aliza Amalina; Setiawan, Deni
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengisyaratkan perlunya mekanisme pelindungan yang integratif dan holistik untuk melindungi para pekerja migran. Pelindungan pekerja migran masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, terutama di daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan pendekatan hukum yang integratif holistik dalam menanggulangi masalah pelindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeval__uasi peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya yang nyata untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui integrasi inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan pekerja migran di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan transformatif, yang mengintegrasikan inisiatif akar rumput dan kolaborasi antar lembaga, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Temuan-temuan ini memberikan pelajaran bermanfaat bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan daerah, peningkatan kapasitas layanan pemerintah, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital Masturi, Frida Nurrahma; Herlan, Asep; Iryatin, Al Fiani Nenden; Mardianto, Agus
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16095

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dalam transaksi bisnis, dimana sekarang ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital, tantangan hukum yang dihadapi, serta perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia, China, dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi lintas negara. Tantangan utama meliputi celah hukum, kurangnya literasi konsumen, serta kelemahan penegakan hukum. Dibandingkan dengan China dan Jepang, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kebijakan adaptif, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Kata Kunci: Tantangan dan Peran Hukum; Perlindungan Konsumen; Ekonomi Digital.
Keabsahan Peralihan Hak Kepemilikan Benda Di Bawah Tangan Sebagai Akibat Hutang Piutang Dalam Perjanjian Distribusi Perusahaan Herlan, Asep; Rizqi, Aditya Maulana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2047

Abstract

Perusahaan atau biasa disebut pula korporasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya akan selalu berupaya untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah melakukan perniagaan. Didalam perniagaan upaya melegitimasi perbuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian distribusi menjadi perjanjian yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis, mengingat perkembangan jumlah perusahaan nasional yang bergerak dibidang distributorship terus mengalami peningkatan. Didalam prakteknya perjanjian distribusi ternyata membuka pulang timbulnya perjanjian hutang piutang baru antara para pihak dan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan adanya proses peralihan hak kepemilikan benda milik distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dari hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan hak kepemilikan benda di bawah tangan yang tidak melalui lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang (benda bergerak) dan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang (benda tidak bergerak) tidak sah dan dianggap cacat sejak lahirnya sehingga dianggap semula tidak pernah ada. Penyelesaian hutang piutang dapat sah secara hukum jika melalui 2 (dua) skema penyelesaian yaitu pertama melalui jalur litigasi yang diawali dengan somasi terlebih dahulu dengan mendasarkan pada gugatan wanprestasi, kedua melalui perjanjian novasi objektif dengan syarat sebelumnya telah dibuat perjanjian pinjam meminjam dan diikuti dengan surat pengakuan hutang dan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 621 KUH Perdata.
Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Sewa Komersial: Perspektif Yuridis dalam Hukum Kontrak Indonesia Herlan, Asep; Rizqi, Aditya Maulana; Masturi, Frida Nurrahma; Iryatin, Al Fiani Nenden
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i1.1588

Abstract

The difference of opinion among judges regarding the obligation to use Indonesian in rental agreements, as seen in District Court Decision Number 101/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel and Supreme Court Decision Number 3230 K/Pdt/2018, creates legal uncertainty. This stems from confusion in interpreting whether the use of Indonesian is a halal causa requirement or merely a formality. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that halal causa relates to the substance of an agreement, not the language used. The South Jakarta District Court mistakenly viewed the obligation to use Indonesian as a halal causa requirement, while the Supreme Court misinterpreted it as a mere formality. In reality, the use of Indonesian is a formality condition, not a halal causa requirement. When drafting business agreements, parties must understand the validity conditions and legal requirements. To prevent inconsistencies, improving judicial decision-making quality is essential.
Force Majeure Clause in the Covid-19 Vaccine Purchase Contract between Kimia Farma Tbk and Sinopharm Herlan, Asep; Masturi, Frida Nurrahma; Iryatin, Al Fiani Nenden
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 1 (2025): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i1.1694

Abstract

Force majeure clauses in contracts are usually used as a complement to business agreements. The absence of special regulations that regulate in detail the force majeure clause often causes problems in the preparation of contracts. The force majeure clause became important and was widely used during the Covid-19 pandemic as a legal basis to overcome obstacles in the implementation of the parties' obligations due to unforeseen circumstances., through the Contract for the Purchase of Sars-Cov-2 Vaccine (Vero Cells), Inactivity or Covid-19 Vaccine (Vero Cells), Until now, the force majeure benchmark in the applicable legal provisions in Indonesia is regulated in a limited manner in Articles 1244-1245 of the Civil Code. The research method used was juridical normative by analyzing the force majeure clause in the Sars-CoV-2 Vaccine Purchase Contract (Vero Cell), Inactive or Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactive between PT. Kimia Farma Tbk and Sinopharm China. The results of the study show that Article 10 Paragraph (4) of the Sars-CoV-2 Vaccine Purchase Contract (Vero Cell), Inactivation or Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Deactivated between PT. Kimia Farma Tbk and Sinopharm China did not comply with one of the provisions in Articles 1244-1245 of the Civil Code, namely: elements that were not anticipated beforehand. Based on the results of the analysis, this study is expected to provide legal recommendations for the preparation of force majeure clauses in international business contracts in the future to be more in line with the principles of Indonesian civil law.
Co-Authors Agus Mardianto DENI SETIAWAN Iryatin, Al Fiani Nenden Kurniawan, Dimas Amal Masturi, Frida Nurrahma Mukaromah, Aliza Amalina Rizqi, Aditya Maulana