Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Fatwa Hukum Jurnal Medika Malahayati Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Soedirman Law Review INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Agus Mardianto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN GUGATAN PIHAK KETIGA Mardianto, Agus
Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 1 (2010)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.1.137

Abstract

The right of a trademark is an exclusive right granted by government. A registered trademark can be cancelled from the General List of Trademark. Cancellation of registration of a trademark can be claimed by a third party through a dispute to a Commercial Court based on article 61 paragraph (2) letter b of Trademark Law 2001. This research is aimed at studying the use of article 61 paragraph (2) letter b of Trademark Law 2001 as the base of dispute for cancelation of the registration of a trademark by a third party, and studying the legal consequences of a trademark cancelation. A qualitative juridicial normative method with descriptive analyses approaches was used to analyze secondary data derived from documents of decisions of Commercial Court of Central Jakarta Number 06/Merek/205/PN.Niaga.JKT.PST and documents of decisions of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 031K/N/HaKI2005. The result of the research showed that the application of article 61 paragraph (2) letter b of Trademark Law 2001 for the base of decision of the judges of Commercial Court of Central Jakarta was inappropritate. In judging at the use of a trademark, the judges only looked at the inconsistency of writtting styles or fonts or colours, but not taking into considerations of the purpose and intention of the parties that claimed the dispute. Cancelation of regitration of a trademark based on the dispute of a third party automatically resulted in the termination of legal protection of the related trademark.Keywords: trademark, cancelation of a trademark, third party, good intention, Commercial Court
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN RAHASIA DAGANG RUMAH MAKAN AYAM GORENG KREMES KHAS SOLO 2 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012131135, AGUS MARDIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Rahasia Dagang  Rumah  Makan Ayam Goreng  Kremes  Khas Solo 2  Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang  rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang  rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang  rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan atas rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rumah makan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang  rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak dikarenakan pelanggaran atas rahasia dagang harus dapat dibuktikan dengan pengaduan terlebih dahulu oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak yang berwajib. Selain itu faktor ekonomi yang sangat menguntungkan menyebabkan orang melakukan pelanggaran atas rahasia dagang. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang rumah makan Ayam Goreng Kremes Khas Solo 2 di Kota Pontianak terhadap pelaku pelanggaran adalah dengan melakukan upaya musyawarah atau bernegosiasi dengan pihak yang mengambil atau menjplak rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rumah makan dikarenakan para pihak sebelumnya telah memiliki hubungan baik dengan pelaku sehingga upaya yang ditempuh adalah dengan cara damai dalam menyelesaikan persoalan.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan, Rahasia Dagang
MODEL OF SISTER CITY COOPERATION IN ORDER TO IMPROVE REGIONAL DEVELOPMENT IN BANYUMAS REGENCY Noer Indriyati; S Sanyoto; Aryuni Yuliantiningsih; Agus Mardianto; W Wismaningsih
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.2.562

Abstract

The world has entered an era of openness, the nation that choose to close from international relations will be excluded from modern civilization. Sister city is the concept of coupling of two different cities and political administration with the aim of establishing relationships of cultural and social contact between people. This paper used statutory approach, with a qualitative analysis of the juridical. Cooperation with overseas regions are snowball, which mean begins with one thematic cooperation and can be resume in other fields. Sister city cooperation can increase foreign exchange thereby increasing regional development. Cooperation in the Regency of Banyumas has yet to be realized, and reach new level of offerings to the country's area contact.Keywords: Authority, Banyumas Regency, Sister City.
HAK ATAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Implementasi Kebijakan Di Kabupaten Banyumas) Tedi Sudrajat; Agus Mardianto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.2.43

Abstract

Design of services and health protection for mothers and children in Banyumas directed by a strategic policy to reducing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). In its implementation, especially in Maternal Mortality, the policies were still exceeded the target of Millennium Development Goals (MDGs). In the term of legal protection, the policy not mention the sanction and it’s influence the implementation that not optimal. But if there are omissions or errors that indicated malpractice will be subject by criminal, civil, administrative and ethics sanctions.                                                                                      Key words: health service, legal protection, maternal and child health 
HUBUNGAN RIWAYAT ATOPI DAN MASA KERJA TERHADAP KEJADIAN DERMATITIS KONTAK PADA PEKERJA CUCI MOTOR DI KEMILING BANDAR LAMPUNG Agus Mardianto; Arif Effendi; Ringgo Alfarizi
Jurnal Medika Malahayati Vol 1, No 1 (2014): Volume 1 Nomor 1
Publisher : Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.182 KB) | DOI: 10.33024/jmm.v1i1.1064

Abstract

Penyakit kulit akibat kerja (PKAK) merupakan suatu kelainan kulit yang terjadi karena pekerjaan seseorang.Penyakit akibat kerja ini biasanya terdapat di daerah industri, pertanian, dan perkebunan. Lingkungan industri akanmempengaruhi insidensi dari PKAK. Tujuan penelitian ini adalah diketahui adanya hubungan antara riwayat atopi dan masakerja terhadap kejadian dermatitis kontak pada pekerja cuci motor di Kemiling Bandar Lampung.Rancangan Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik. Rancangan penelitian yang digunakanadalah cross sectional.Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15-17 desember 2013. Populasi penelitian ini adalah 120pekerja.Responden penelitian ini adalah 92 pekerja.uji yang digunakan adalah uji chi square, confidence interval (CI) 95%.Dari 92 pekerja cuci motor diketahui bahwa 71 (77,2%)yang memiliki riwayat atopi lebih banyak dibandingkandengan yang tidak memiliki riwayat atopi sebesar 21 (22,8%). Diketahui 69 (75,0%) yang mempunyai masa kerja lebih dari1 tahun, lebih banyak dibandingkan dengan masa kerja kurang dari 1tahun 23 (25,0%). Diketahui 65 (70,7%) yangmengalami dermatitis kontak, lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mengalami dermatitis kontak sebesar 27(29,3%). Hasil uji chi square di dapatkan hasil tidak ada hubungan bermakna antara riwayat atopi dengan dermatitis kontak,(p value 0,069). Ada hubungan bermakna antara masa kerja sengan dermatitis kontak, (p value 0,012). Sedangkanconfidence interval (CI) 95% odds ratio (OR) 0,255 (0,094-0,691) .Tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat atopi dengan dermatitis kontak. Namun terdapat hubunganbermakna antara masa kerja dengan dermatitis kontak.Kata Kunci :
Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek “Novec 1230” Dalam Putusan Nomor No. 12/Pdt.Sus-Merk/2018/Pn.Niagajkt.Pst Lydia Verginia Nadeak; Sukirman Sukirman; Agus Mardianto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.39

Abstract

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mempunyai peranan paling penting untuk membedakan asal usul  produk barang dan jasa. Suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga tercipta kemasyuran dalam suatu merek tersebut. Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Dalam hal ini pengaturan tentang merek bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang telah medaftarkan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Metode analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitati. Berdasarkan Hasil penelitian pada Putusan Nomor No. 12/PDT.SUS-MERK/2018/PN.NIAGAJKT.PST diketahui bahwa Merek “Novec 1230” terdapat kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek “NOVEC” milik Penggugat dengan Merek “Novec 1230” milik tergugat. Merek “Novec 1230” milik penggugat dapat dibatalkan karena telah memenuhi usur-unsur yang ada di dalam  ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah tepat. Kata Kunci : Merek; Merek Terkenal; Perlindungan Merek; Pembatalan Merek.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Agus Mardianto; Sukirman Sukirman; Suyadi Suyadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Khrisnoe Kartika; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14196

Abstract

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-Undangan yang mendasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention For the Protection of Industrial Property yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs) yang merupakan bagian dari World Trade Organization Agreement. Konvensi tersebut salah satunya membahas mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau state approach, pendekatan kasus atau case approach, dan juga metode pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki “legal standing” yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA PRODUK GULA PASIR IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw) Alfina Julita Noor Asriani; Agus Mardianto; Khrisnoe Kartika
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.70

Abstract

Masalah label khususnya mengenai label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen atas pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk gula pasir impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999      tentang      Perlindungan      Konsumen      (Studi      Putusan      Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw, hakim dalam putusannya telah menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI, tetapi hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap karena hanya menerapkan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim tidak menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label
PENERAPAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Dheya Rahmawati; Agus Mardianto; Sukirman Sukirman
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.66

Abstract

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dalam pengelompokan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) berfungsi untuk membedakan asal maupun kualitas barang dan/atau jasa sejenis antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Peraturan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (atau disingkat UUMIG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  yang terkumpul  diolah  dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST  mengenai  pendaftaran  merek-merek  HUGO  BOSS milik Penggugat dan merek-merek HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UUMIG. Bahwa merek milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum milik Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai  itikad  baik  dalam  mendaftarkan  merek  tersebut.  Karena  merek HUGO BOSS merupakan bagian dari nama grup badan hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Maka merek terdaftar dapat berupa nama lengkap maupun sebagian nama badan hukum pemilik merek. Oleh karena itu merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah. Kata Kunci : Pembatalan Merek, Badan Hukum, Hugo Boss.
Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027 Lubis, Muhammad Ikhsan; Mardianto, Agus; Wakhid, Nur; Wahyoeningsih, Krisnhoe Kartika
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16077

Abstract

Aceh dikenal dengan kultur dan budayanya yang sangat kental berkaitan erat dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berkembang di Aceh sejak awal masuknya Islam di nusantara, yaitu dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai. Sejak saat itu Hukum Islam menjadi landasan norma dan aturan hukum yang berlaku di tanah rencong ini yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Adat dan budaya masyarakat Aceh mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan bagian etnis di setiap daerah yang ada di Aceh. Keaneragaman itu mencerminkan betapa kaya serta beragamnya etnis masyarakat Aceh tersebut. Hukum adat sejalan dengan pelaksanaan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh telah menjelma menjadi pemersatu serta perekat dalam susunan dan bagian dalam sendi kehidupan masyakat Aceh, yang akhirnya dapat sebagai modal dalam susunan pembangunan di Aceh. Karena itu, sendi dan nilai adat istiadat serta kebudayaan Aceh harus dijaga kelestariannya, diberdayakan dan dirawat di dalam bingkai persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027. Penelitian ini membahas mengenai pembahasan sudut pandang dan peran serta hukum adat di Aceh; pengertian adat dan hukum adat dalam tinjauan terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di dalam masyarakat Aceh, dasar dari penerapan Hukum Adat di Aceh, legalitas lembaga adat Aceh, lembaga adat pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan peran serta lembaga adat dalam penegakan syari’at Islam di Aceh menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027.Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh.
Co-Authors Afwa, Ulil Alfina Julita Noor Asriani Andhi Nur Rahmadi, Andhi Nur Arif Effendi Aryuni Yuliantiningsih Dheya Rahmawati Herlan, Asep Imam Sucahyo Iryatin, Al Fiani Nenden Khrisnoe Kartika Khrisnoe Kartika Lydia Verginia Nadeak M.I. Wiwik Yuni Hastuti Maria Mu’ti Wulandari Masturi, Frida Nurrahma Muhammad Ikhsan Lubis, Muhammad Ikhsan Nadeak, Lydia Verginia Noer Indriyati Nur Wakhid Prasaja, Farisa Awanis Ringgo Alfarizi S Sanyoto Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Suyadi, Suyadi Tedi Sudrajat Wahyoeningsih, Krisnhoe Kartika Wismaningsih Wismaningsih