Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor : 31/KPPU-I/2019) Rizqi, Aditya Maulana; Prihatinah, Tri Lisiani; Sulistyandari, Sulistyandari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.333

AbstractThe purpose of this study to analyze the application of a juridical approach to the issue of Closed Agreements and to analyze legal protection for other business actors who suffer losses due to the existence of Closed Agreements in KPPU Decision Number: 02/KPPU-I/2013 and KPPU Decision Number 31/KPPU-I/2019. The approach method used in this research is normative juridical, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data source used is secondary data with primary and secondary legal materials. The analytical method used in this research is a qualitative normative analysis method. The research results show that the KPPU in resolving the issue of Closed Agreements in Decision No. 02/KPPU-I/2013 and Decision no. 31/KPPU-I/2019 is not based on Perkom no. 5 of 2011, so both decisions are considered inappropriate. Preventive and repressive legal protection for other business actors in Decision No. 02/KPPU-I/2013 has been accommodated. However, in Decision no. 31/KPPU-I/2019 has not accommodated it repressively. Therefore, the KPPU should, in resolving the issue of Closed Agreements, base it on Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 5 of 2011 and Law Number 5 of 1999. Decision No. 02/KPPU-I/2013 a rule of reason approach should be taken. Meanwhile, Decision No. 31/KPPU-I/2019 a per se illegal approach should be taken. Apart from that, Law Number 5 of 1999 and the KPPU should provide legal protection for other business actors who are harmed both preventively and repressively due to the existence of Closed Agreements.Keywords : Juridical Approach, Legal Protection, Closed Agreement. AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan pendekatan yuridis terhadap permasalahan Perjanjian Tertutup. Selain itu,penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya Perjanjian Tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam menyelesaikan permasalahan Perjanjian Tertutup pada Putusan No. 02/KPPU-I/2013 dan Putusan No. 31/KPPU-I/2019 tidak berdasarkan Perkom no. 5 Tahun 2011, sehingga kedua keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap pelaku usaha lain dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 telah diakomodir. Namun dalam Keputusan no. 31/KPPU-I/2019 belum mengakomodir hal tersebut secara represif. Oleh karena itu, hendaknya KPPU dalam menyelesaikan persoalan Perjanjian Tertutup harus mendasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 harus menggunakan pendekatan rule of Reason. diambil. Sementara itu, Keputusan Nomor 31/KPPU-I/2019 yang pendekatannya per se illegal harus diambil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat adanya Perjanjian Tertutup.Kata Kunci : Pendekatan Yuridis, Perlindungan Hukum, Perjanjian Tertutup.

E-Commerce Liability to Consumers For the Sale of Black Market Products Rizqi, Aditya Maulana; Ramli, Muhammad
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5867

The rapid expansion of e-commerce has significantly transformed consumer purchasing behaviors, but it has also given rise to the sale of black market goods through online platforms, raising critical concerns about consumer protection and regulatory oversight. This study investigates the responsibilities of e-commerce platforms regarding the sale of black market products and evaluates the effectiveness of legal and regulatory frameworks currently in place. Adopting a normative juridical research method, this study involves a thorough analysis of existing laws, regulations, and industry standards pertaining to e-commerce and black market transactions. By examining legal texts, regulatory guidelines, and case law, this research identifies gaps in the current legal framework and assesses its adequacy in addressing black market activities. The results indicate that while legal provisions exist, they are often insufficiently enforced and lack clarity in their application to emerging e-commerce practices. The study concludes that e-commerce platforms must advocate for stronger legal reforms and clearer regulations to enhance consumer protection. Additionally, improved transparency in platform policies and heightened regulatory scrutiny are necessary to better address the challenges posed by black market goods. Future research should explore the development of more comprehensive legal strategies and frameworks to effectively combat black market transactions in the digital realm.

Halal Tourism in Indonesia: Challenges of Fairness in Policy Implementation Novita, Diana; Novitasari, Dewi; Rizqi, Aditya Maulana
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16082

Indonesia, with the world’s largest Muslim population, holds strong potential for developing halal tourism. However, inconsistent regulation across regions creates inequalities that limit fair and sustainable growth in this sector. This study aims to address a gap in the literature by analyzing how uneven regulation impacts destination competitiveness and the distribution of economic benefits. Using a qualitative, descriptive approach, this research examines regulatory implementation through case studies in diverse regions, highlighting local factors causing disparity, such as institutional capacity, government support, and public awareness. Findings reveal that the absence of a cohesive national policy on halal tourism results in regulatory imbalances, with local differences in capacity and support affecting outcomes. This study underscores the need for a more inclusive national policy to ensure fair economic distribution and promote sustainable halal tourism throughout Indonesia. By offering a fresh equity-based perspective on the implementation of halal tourism regulations, this research provides a valuable contribution to existing literature on the subject.Keywords: Halal; Tourism; Regulation.

Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di kebumen, Indonesia) Rizqi, Aditya Maulana; Herlan, Asep; Kurniawan, Dimas Amal; Mukaromah, Aliza Amalina; Setiawan, Deni
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tingginya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengisyaratkan perlunya mekanisme pelindungan yang integratif dan holistik untuk melindungi para pekerja migran. Pelindungan pekerja migran masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, terutama di daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan pendekatan hukum yang integratif holistik dalam menanggulangi masalah pelindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeval__uasi peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya yang nyata untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui integrasi inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan pekerja migran di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan transformatif, yang mengintegrasikan inisiatif akar rumput dan kolaborasi antar lembaga, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Temuan-temuan ini memberikan pelajaran bermanfaat bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan daerah, peningkatan kapasitas layanan pemerintah, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Law Enforcement of Sexual Violence on Social Media: An Islamic Restorative Justice Perspective Setiyawan, Deni; Hadi, Ismet; Rahmad, Noor; Rizqi, Aditya Maulana; Arifah, Kuni Nasihatun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.28185

Justice for victims of sexual violence on social media is still not fully realised, although positive law has accommodated the restorative justice approach. The existing legal framework is suboptimal, particularly in the aspect of psychological recovery and reconciliation for female victims. This research explores the application of Islamic restorative justice as an alternative approach to dealing with sexual violence in the digital space. The normative research methods used include statutory, comparative, and conceptual approaches. This research analyses the limitations of existing restorative justice practices and the potential of Islamic principles in providing a more holistic solution. The results show that although positive law recognises restorative justice, its application remains weak due to the lack of legal framework, social stigma, the anonymity of perpetrators, and the dominance of retributive punishment. Islamic restorative justice is relevant in the context of sexual violence on social media because it can overcome the existing challenges through the concepts of sulh, diyat, kaffarat, ta’zir punishment, and istighfar. This approach considers not only the legal aspects but also the spiritual, psychological, and social recovery of victims. Strengthening the legal framework that accommodates Islamic restorative justice is crucial in handling cases of sexual violence in the digital era.

Tanggung Jawab Hukum Bank Digital terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Kurniawan, Dimas Amal; Aliyah, Rahma; Rizqi, Aditya Maulana
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2024): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v3i2.1584

he development of digital banking in Indonesia presents various legal challenges related to consumer protection. Although digital innovation provides easy access to financial services, there are still weaknesses in legal protection for consumers due to the lack of regulations that allow for the complexity of digital banking transactions. This study aims to analyze the legal responsibility of digital banks in protecting consumers and review the suitability of applicable regulations with the needs of consumer protection in the digital era. The research method used is normative legal research with a regulatory-statutory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). Data were obtained through a literature review of regulations, court decisions, and relevant academic literature. The results of the study show that banking regulations in Indonesia still do not fully anticipate the risks of digital transactions, so it is necessary to strengthen regulations in terms of information transparency, data security, and settlement mechanisms for consumers. This study contributes to the development of legal policies that are more adaptive to the development of digital banking and increasing legal protection for consumers in Indonesia.

Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Properti: Analisis Hukum terhadap Hak Konsumen fajarianti, amalia tri; Novitasari, Dewi; Rizqi, Aditya Maulana
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2024): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v3i2.1586

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti, khususnya terkait keterlambatan serah terima rumah oleh pengembang, menjadi permasalahan hukum yang signifikan bagi konsumen. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti, mengidentifikasi hak-hak konsumen yang terdampak, serta mengeksplorasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan optimal bagi konsumen, terutama dalam aspek kepastian hukum dan akses terhadap pemulihan hak. Penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum yang lebih adaptif guna meningkatkan posisi tawar konsumen dalam transaksi properti. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan implementatif guna melindungi hak konsumen dalam transaksi jual beli properti.

Keabsahan Peralihan Hak Kepemilikan Benda Di Bawah Tangan Sebagai Akibat Hutang Piutang Dalam Perjanjian Distribusi Perusahaan Herlan, Asep; Rizqi, Aditya Maulana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2047

Perusahaan atau biasa disebut pula korporasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya akan selalu berupaya untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah melakukan perniagaan. Didalam perniagaan upaya melegitimasi perbuatan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian distribusi menjadi perjanjian yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis, mengingat perkembangan jumlah perusahaan nasional yang bergerak dibidang distributorship terus mengalami peningkatan. Didalam prakteknya perjanjian distribusi ternyata membuka pulang timbulnya perjanjian hutang piutang baru antara para pihak dan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan adanya proses peralihan hak kepemilikan benda milik distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dari hasil penelitian menunjukan bahwa peralihan hak kepemilikan benda di bawah tangan yang tidak melalui lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang (benda bergerak) dan hipotek, hak tanggungan, dan fidusia sebagai jaminan utang (benda tidak bergerak) tidak sah dan dianggap cacat sejak lahirnya sehingga dianggap semula tidak pernah ada. Penyelesaian hutang piutang dapat sah secara hukum jika melalui 2 (dua) skema penyelesaian yaitu pertama melalui jalur litigasi yang diawali dengan somasi terlebih dahulu dengan mendasarkan pada gugatan wanprestasi, kedua melalui perjanjian novasi objektif dengan syarat sebelumnya telah dibuat perjanjian pinjam meminjam dan diikuti dengan surat pengakuan hutang dan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 621 KUH Perdata.

Urgensi Pendaftaran Perjanjian Bersama Hasil Perundingan Bipartit Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia Akmalia, Iftita; Rizqi, Aditya Maulana
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i2.1881

Disputes between employers and employees are a common occurrence in industrial relations. Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that bipartite settlement must be attempted before resorting to litigation. The results of bipartite agreements are outlined in a Collective Agreement, which is binding and must be registered with the Industrial Relations Court. This article aims to examine the urgency of registering Collective Agreements to strengthen legal certainty and protect both parties. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The study shows that registering a Collective Agreement has important legal consequences in streamlining the implementation of the agreement and serving as a basis for enforcement in the event of default. Therefore, fulfilling this registration obligation is a strategic step in creating legal certainty in industrial relations.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Sewa Komersial: Perspektif Yuridis dalam Hukum Kontrak Indonesia Herlan, Asep; Rizqi, Aditya Maulana; Masturi, Frida Nurrahma; Iryatin, Al Fiani Nenden
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 1 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i1.1588

The difference of opinion among judges regarding the obligation to use Indonesian in rental agreements, as seen in District Court Decision Number 101/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel and Supreme Court Decision Number 3230 K/Pdt/2018, creates legal uncertainty. This stems from confusion in interpreting whether the use of Indonesian is a halal causa requirement or merely a formality. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that halal causa relates to the substance of an agreement, not the language used. The South Jakarta District Court mistakenly viewed the obligation to use Indonesian as a halal causa requirement, while the Supreme Court misinterpreted it as a mere formality. In reality, the use of Indonesian is a formality condition, not a halal causa requirement. When drafting business agreements, parties must understand the validity conditions and legal requirements. To prevent inconsistencies, improving judicial decision-making quality is essential.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search