Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmiah Research Student Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Prasida Alya Putri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia Prasida Alya Putri
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1581

Abstract

A wedding is one of the most essential public ceremonies in life. This matters is based on the fact that marriage involves more than simply the bride and husband.; it also involves parents and other families from both sides, as well as some tricky issues. In case with mixed relationships, the issue of the child’s nationality often comes up. Under the old Citizenship Law, which was constructed on the concept of a single nationality, children from mixed marriages were allowed only one nationality; the law dictates that the nationality of the father must be obeyed. This arrangement caused problems down the road of course, the mother would have a hard time finding care for her child if her parents’ marriage broke up. However, considering that Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship has been in effect. Mixed-marriage kids have a variety of options. Due to the assurance of their status, they can apply to become citizens of the Republic of Indonesia after they turn 18 or are legally married. When a child turns 18 or marries, they must choose a nationality and they can no longer have dual citizenship.
EKSISTENSI LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Prasida Alya Putri; Dimas Andrianto Kusuma; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 1 No. 5 (2024): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v1i5.1362

Abstract

ABSTRACT It cannot be denied that currently, environmental management is still quite often carried out with no regard to laws and regulations and environmental sustainability, which can lead to disputes. In Indonesia, the parties who are impacted by environmental damage can seek a settlement that goes into the civil realm by filing a lawsuit to the court. One of these lawsuits can be filed by environmental organizations based on their legal standing. The legal status of environmental organizations in resolving environmental disputes in Indonesia is a matter of concern in the context of environmental protection in this country. Therefore, this article aims to explore the existence and dynamics of environmental organizations in Indonesia in actively participating in environmental protection efforts by conducting legal standing related to disputes in the existing environmental scope. This article is based on a normative juridical method in which the data collection approach is carried out by examining primary legal materials and secondary legal materials. Keywords: Legal Standing, Environmental Organization, Environmental Dispute. ABSTRAK Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pengelolaan lingkungan hidup masih cukup sering dilaksanakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundangan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat menimbulkan sengketa. Di Indonesia, pihak yang terdampak atas kerusakan lingkungan dapat mengupayakan penyelesaian yang masuk ke ranah keperdataan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut salah satunya dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup berdasarkan adanya kewengan menggugat atau legal standing yang dimiliki. Status hukum organisasi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia merupakan hal yang mendapat perhatian dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di negeri ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengupas mengenai bagaimana keberadaan dan dinamika organisasi lingkungan di Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan dengan melakukan legal standing terkait sengketa di lingkup lingkungan hidup yang ada. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang pendekatan pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kata Kunci: Legal Standing, Organisasi lingkungan,Sengketa Lingkungan Hidup.
PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT MISKIN Estri Banjaransari; L.ma Naf’iyyah Hasibuan; Mohammad Hayqal Rafi Khamid; Prasida Alya Putri; Rifki Pebriananta
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12256

Abstract

Kebutuhan Masyarakat akan Realita yang ada dalam lingkup Masyarakat bahwa “HukumTajam ke Bawah, Hukum Tumpul ke Atas.’’ Merespon hal tersebut memunculkan sebuah konsep yaitu Bantuan Hukum untuk dapat menjawab kebutuhan Masyarakat tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebuah reformasi hukum untuk dapat menjamin seluruh warga Negara Indonesia dapat menikmati akses terhadap keadilan (access to justice) serta hak untuk mendapatkan proses peradilan yang berimbang dan tidak berpihak (fair trial) melalui penyediaan layanan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini menjadi point penting bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hak-hak hukum mereka secara adil dan setara di hadapan hukum. Indonesia mengakui dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Negara menjamin kesamaan kedudukan hukum bagi seluruh warganya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial ekonomi mereka. Melalui pelayanan Hukum yang disediakan, advokat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam memperjuangkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Hal ini mencakup upaya memberdayakan masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak-hak dasar mereka di bawah sistem hukum yang berlaku. Advokat berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap individu dapat mengakses dan memperoleh perlindungan hukum yang menjadi hak mereka.
INOVASI FINTECH DALAM PERBANKAN: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN EFESIENSI LAYANAN KEUANGAN DI ERA DIGITAL L.ma Naf’iyyah Hasibuan; Prasida Alya Putri; Rifki Pebriananta; Belinda Ayu Sabina Putri; Baidhowi, Baidhowi
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 16 No. 6 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v16i6.12310

Abstract

Inovasi fintech telah mengubah lanskap perbankan dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan di era digital. Teknologi canggih, seperti aplikasi mobile dan sistem pembayaran digita memungkinkan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan perbankan, tetapi juga meningkatkan pengalaman nasabah. Selain itu, fintech berkontribusi pada efisiensi operasional bank dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses layanan. Secara keseluruhan, inovasi fintech memiliki potensi besar untuk merevolusi cara layanan keuangan disediakan, menjadikannya lebih inklusif dan efisien di era digital ini. Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya regulasi yang tepat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara fintech, lembaga perbankan, dan regulator sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan.
Co-Authors Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Belinda Ayu Sabina Putri Dimas Andrianto Kusuma Estri Banjaransari L.ma Naf’iyyah Hasibuan Mohammad Hayqal Rafi Khamid Rayi Kharisma Rajib Rifki Pebriananta