Garuda - Garba Rujukan Digital

TRADISI NGUTANG DI PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Tradisional Gunungpati) Baidhowi, Baidhowi
Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Vol 10, No 1: 2015
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

The traditional market is an important place in the life of the Java community. For society, the market not only as a meeting place for sellers and buyers, but also as a forum for social interaction and representation of traditional values indicated by market actors (traders, buyers and banks thithil / renten). The actors in offering their goods prioritizing personal approach and familial / social networking. Established market atmosphere is not just a formal relationship of buying and selling between sellers and buyers, but more than that, that they greet each other and chat. So for the people shopping at a crowded market and not too clean it into the enjoyment of life of its own. Capital constraints for traders to be one of a phenomenon that is addressed to "ngutang". On the other hand not a few traders in traditional markets by way of its trading strategy are debted. What is interesting how the tradition owe both by traders and buyers as well to whom they debt.This is Qualitative research with phenomenological approach. Collect data with interview techniques. The results showed that the tradition of debt for the traditional market actors Gunungpati done with some motive or model. First group owe a shopper to traders in the market. In this group, in fact the buyer does not merely want to owe. Debt settlement, the traders wait for repayment by the buyer. The second group, the debt carried by traders to moneylenders / bank thithil. Capital constraints often encourage traders to seek additional capital. Their interest in debt to loan sharks, although the excess returns occur because of several motives, among other things, increase business capital, join friends / tempted by the offer attractive, need urgent funds for other purposes. While the model of the solution is the moneylenders who seized merchandise, no patient by giving time. Instead models of debt repayment by merchants a variety of characters, there is the discipline to pay any bank thithil paramedics came. There are â€œendoâ€/ evoid with unsold merchandise reason. Finally been booked to trust banks thithil real customers also remedy immediately pay off, not rare bicker.

PENCEGAHAN MENINGKATNYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DENGAN INISIASI PEMBENTUKAN KADARKUM DI DUSUN CEMANGGAL DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS Suhadi, Suhadi; Baidhowi, Baidhowi; Wulandari, Cahya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.842 KB)

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya.Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Komitmen ini bisa diwujudkan dengan pembentukan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjsama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

ISLAM TIDAK RADIKALISME DAN TERORISME Baidhowi, Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 2 (2017): L. Research Rev. Q. (May 2017) "Supervision of Immigration in the Control of Radi
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Tindakan yang merugikan berbagai pihak merupakan ujung ideologi terorisme. Faktor, alasan atau motif munculnya terorisme sangatlah komplek dan saling terkait. Paling tidak ada tiga faktor munculnya terorisme. Pertama, faktor domistik yang terkait dengan alasan kemiskinan, ketidakadilan dan kecewa kepada pemerintah. Kedua, faktor kultural dengan alasan religius, yakni masalah pemahaman sempit tentang kitab suci, terutama Alquran yang ditafsirkan secara bebas kitab suci agama. Tidak sedikit yang menafsirkan teks Ã¢â‚¬ËœjihadÃ¢â‚¬â„¢ sebagai perang melawan para orang kafir karena mereka dianggap menjajah Negara Islam. Berawal dari pemahaman agama yang sepotong-sepotong tersebutlah, Ketiga. Faktor internasional, dikarenakan ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan serta imperialisme modern negara super power. Kemajuan teknologi khusunya bidang informasi memberikan pengaruh pemahaman seakan teritorial negara dunia ini tidak ada ruang pembatas. Media digunakan oleh teroris untuk menyampaikan pesan ketidakadilan dan ancaman psikologis dalam penyebaran ketakutan kepada masyarakat secara luas. Upaya pencegahan secara deradikalisasi salah satunya adalah disengagement yakni menarik pelaku dari kelompok untuk melakukan radikalisme terorisme.

Khilafah in the Context of the State of Pancasila Baidhowi, Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 4 (2016): L. Research Rev. Q. (November 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges an
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21330

Indonesia with a diversity of religions, ethnicities and cultures is a characteristic of national life. The slogan "Unity in Diversity" is able to show the attitude of unity. The choice of Pancasila as the nation's ideology has been tested for some time. Reform is a sign of dissatisfaction with the implementation of Pancasila. But reform is not merely free freedom. Reform must be interpreted as a reminder that the Pancasila agreement as the basis of a single binary state Ika must continue to be developed and strengthened. Pancasila, is the formulation and guideline of national and state life for all Indonesian people. Pancasila as the ideology of the nation is the result of exploring the values Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹that live in society, must be conveyed and taught to the community. It must be convinced that this country was founded by the founders of the nation to be united, sovereign, just and prosperous. The goal of the Indonesian nation must still be its realization. It does not necessarily conclude that the reformation of the Indonesian people, showing the State of Indonesia with Pancasila has failed and must change the ideology of the nation. The Khilafah as an invitation to form a state based on religion for the Pancasila state seems to be less relevant. This can be viewed from the historical, normative and philosophical side of the Indonesian nation.

REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN) Baidhowi, Baidhowi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

This research tries to answer the question on how the implementation of akad murabahah (murabahah agreement) in BMT NU Pekalongan? Is there any requirement which possibly violating the agreement? And how is the solution so that the agreement complies with syariâ€™ah? This is a descriptive qualitative research. Both primary and secondary data were collected through documentation. Data were analyzed in three steps: reduction, display and verification. Result shows that: 1. There are two kinds of agreement of murabahah in BMT NU Pekalongan: with wakalah and without wakalah. The implementation of murabahah in BMT NUPekalongan is complicated in its contract. There are at least four kinds of agreements, namely: murabahah loan, rent agreement, ijarah contract, and loan. 2. In the murabahah agreement with wakalah, there is some requirement which is not complied with shariâ€™ah namely fake transaction. 3. There are two alternative of agreement reconstruction so the requirements are complied with shariâ€™ah.

Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas Suhadi, Suhadi; Baidhowi, Baidhowi; Wulandari, Cahya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27277

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya.Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Komitmen ini bisa diwujudkan dengan pembentukan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjsama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

ISTBAT OF MARRIAGE IMPLEMENTATION FOR MARRIAGE AFTER ENACTMENT OF LAW NO. 1 OF 1974 Baidhowi, Baidhowi; Latifiani, Dian
Journal of Islamic Law Studies Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Itsbat of marriage reserved for marriage have not been recorded and the case before Law No. 1 of 1974 (Marriage Law). The problem arises when many marriages that have been performed and are not listed that under the Act including marriage under hand, confirmed that happened after Marriage Law, then how is marriage legitimacy? Statement of problems is how is Judge Consideration in the Religious Court Judgment No. 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd granted that itsbat marriage happened after enactment of Law No. 1 of 1974? This study uses normative legal research, critical and ana- lytical and many library research. The data collection method data carried out in the documentation and analyzed qualitatively. Discussion is composed of two sub, the decision analysis, and offer legal alternatives. Conclusion of Religious Court (Pengadilan Agama/PA) Mungkid which granted itsbat of marriage to the marriage after Marriage Law enacted was recognized as ijtihad by maslahah murs- alah method. This method used to give a benefit for child with the deviations of Art. 7 (d) Islamic Law Compilation. But, this judgment still have not enough legal considerations, so that should be added other legal considerations such as the Child Protection Law, Regulations on Citizenship Ad- ministration, and also the stressing on understanding of Art. 2 (1) of Marriage Law. The condition of acceptance (itsbat) of marriage which occurred in Judgment No. 11/pdt/2016/Mkd submitted by the husband and wife, can be categorized as the application of voluntair, that the products is designation.

Freedom of Religion and Belief in Higher Education: Between Policy and Practices Zainurohmah, Zainurohmah; Izza, Rizqiya Lailatul; Firdaus, Indriana; Damayanti, Fitria; Baidhowi, Baidhowi
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 5 No 2 (2023): Legal Education in Current Development: Problems and Challenges
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v5i2.74117

is a set of rules formed to regulate the order of social life. Regulations also regulate various lines of life including religion. Religion is defined as man's belief in the existence of God including the ordinances of worship. Freedom of religion also needs to be applied in universities as evidence of Freedom of Religion and Belief. This study aims to find out how the regulation of religious freedom in Higher Education (Semarang State University Campus Study) from the point of view of Freedom Of religion And Belief. This study used normative juridical methods. In this study, it can be concluded that the procurement of houses of worship in universities is still very rare. This is because there are no regulations or policies that regulate this matter. However, there are also several universities that already have multi-religious houses of worship, one of which is Semarang State University. The construction of the house of worship aims to strengthen religious moderation through tolerance.

The Legal Basis of Electronic Signatures in Civil Dispute Evidence in Indonesia: A Study of the Indonesian Information and Electronic Transactions Law (ITE Law): Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Sengketa Perdata di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (UU ITE) Arbaya, Nisma Raditya; Baidhowi, Baidhowi
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i2.6498

Documents signed electronically using electronic signatures are governed by the Indonesian Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), which regulates electronic information, electronic documents, and/or their printed results. According to the ITE Law, printed results, electronic documents, and/or electronic information are all considered valid additional evidence that can be used in court. These pieces of evidence constitute an extension and valid evidence according to the applicable procedural law in Indonesia and are also valid evidence in court. The research technique used to compile this article is literature research or normative juridical method, classified as legal research. Several court decisions have defined the legal authority of electronic signatures from the perspective of civil law. Thus, it is clear that from the perspective of civil law, electronic signatures have the same legal force as traditional signatures made with wet ink and have legal consequences. The considerations of judges in civil judgments consist of two parts: factual considerations, which are the evidence submitted by the parties, which party's evidence reaches the minimum threshold of proof, what arguments are proven, and to what extent the probative value held by the parties. The second part relates to legal considerations, including articles in statutory regulations and unwritten law as the basis for making judgments.

Beneath The Same Sky, Different Faiths: Why is Interfaith Marriage Prohibited in Islam? Setyawati, Dewi Zahra; Olivia, Veyza; Ardiyanto, Armanda N; Melinda, Qlarissa; Baidhowi, Baidhowi; Novita, Yustina Dhian; Akbar, Hisyam Maliki
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol 3 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Interfaith marriage remains a contentious issue in many legal and religious traditions, particularly in Islam, where it is explicitly regulated. This study explores the theological, legal, and sociocultural reasons behind the prohibition of interfaith marriage in Islam, with a focus on its implications for Muslim communities. Islamic law, derived from the Quran, Hadith, and scholarly interpretations, generally prohibits Muslim women from marrying non-Muslim men, while permitting Muslim men to marry women from the People of the Book (Christians and Jews) under specific conditions. This distinction is rooted in concerns about religious continuity, family structure, and the spiritual well-being of future generations. From a legal perspective, many Muslim-majority countries incorporate these religious principles into their national laws, restricting or entirely prohibiting interfaith unions. The justification for this prohibition is often linked to the preservation of Islamic values and the potential conflicts arising from differing religious obligations within a marriage. Sociologically, interfaith marriages can lead to identity struggles, legal uncertainties, and challenges in raising children with a unified religious identity. However, critics argue that such prohibitions may conflict with contemporary human rights principles, including freedom of marriage and religious choice. By examining Islamic jurisprudence alongside modern legal and social perspectives, this study seeks to provide a nuanced understanding of why interfaith marriage is restricted in Islam and how these regulations impact Muslim communities globally. It also explores the evolving discourse on this issue, particularly in pluralistic societies, where legal frameworks and personal freedoms increasingly challenge traditional religious interpretations.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search