Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA HUKUM PERDATA Imam Wahyudi Makkawaru; Abdul Rahman Nur; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9663

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi, fokus pada implementasi dan efektivitas sarana hukum perdata dalam menangani pelanggaran terhadap privasi individu. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, serta tinjauan terhadap regulasi internasional yang relevan, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan privat dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, penguatan peran otoritas perlindungan data pribadi, dan pengembangan sarana hukum perdata yang lebih efisien, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak privasi individu.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WOTU DIKABUPATEN LUWU TIMUR Ahmadi Abbas; Abdul Rahman Nur; Hj. Salmi; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9664

Abstract

Latar belakang dalam penulisan ini yaitu mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor territoria (wilayah). Peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat dapat menjadi upaya hukum untuk memberikan dasar hukum dan menegaskan identitas dan eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan daerah (perda) ini juga dapat mewujudkan kearifan lokal dengan membina dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat secara terbuka. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.