Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge International Journal of Economics, Business and Innovation Research Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Abdul Rahman Nur
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA HUKUM PERDATA Imam Wahyudi Makkawaru; Abdul Rahman Nur; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9663

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi, fokus pada implementasi dan efektivitas sarana hukum perdata dalam menangani pelanggaran terhadap privasi individu. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, serta tinjauan terhadap regulasi internasional yang relevan, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan privat dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, penguatan peran otoritas perlindungan data pribadi, dan pengembangan sarana hukum perdata yang lebih efisien, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak privasi individu.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WOTU DIKABUPATEN LUWU TIMUR Ahmadi Abbas; Abdul Rahman Nur; Hj. Salmi; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9664

Abstract

Latar belakang dalam penulisan ini yaitu mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor territoria (wilayah). Peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat dapat menjadi upaya hukum untuk memberikan dasar hukum dan menegaskan identitas dan eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan daerah (perda) ini juga dapat mewujudkan kearifan lokal dengan membina dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat secara terbuka. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.
Price Volatility and Correlation of Animal Protein Food Commodities in South Sulawesi Abdul Rahman Nur; Mohammad Natsir; Amruddin; Sri Mardiyati; Muh. Arifin Fattah
International Journal of Economics, Business and Innovation Research Vol. 5 No. 02 (2026): February - March, International Journal of Economics, Business and Innovation
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijebir.v5i02.2998

Abstract

This study aims to analyze the price fluctuations of beef, broiler chicken, and chicken eggs as sources of animal protein, as well as to analyze the correlation between commodity prices and food inflation in South Sulawesi Province, during 2021–2025. Secondary monthly time series data were obtained from the Strategic Food Price Information Center (PIHPS) and the Central Statistics Agency (BPS). Data were analyzed using coefficient of variation (CV) analysis and Pearson correlation. The results show that beef prices in modern markets fluctuate more (CV 9.16%) than in traditional markets (CV 8.01%), while wholesalers experience the highest volatility in the beef supply chain (CV 11.11%) compared to producers (CV 8.86%) and retailers (CV 8.51%). Broiler chicken prices were more stable in modern markets (CV 12.64%) than in traditional markets (CV 19.82%), but wholesalers again experienced the highest volatility (CV 31.07%), followed by producers (CV 28.56%) and retailers (CV 10.17%). Egg prices were slightly more stable in modern markets than in traditional markets (CV 19.45 vs. 20.24%), while producers recorded the highest volatility (CV 24.06%), followed by wholesalers (CV 21.13%) and retailers (CV 18.54%). Monthly food inflation averaged 0.331% and was highly volatile (CV 5.228%). Pearson correlation analysis revealed a strong and highly significant positive correlation between beef and egg prices (r=0.759; p<0.01), while the correlations between beef and broiler chicken, and between broiler chicken and eggs, were weak and insignificant. The correlation between each animal protein price and food inflation is negative and statistically insignificant, indicating that food inflation in South Sulawesi is mainly driven by other staple commodities.
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
Analisis Yuridis Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) Fadli, Achmad Said; Abdul Rahman Nur; Hisma Kahman; Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/8pw17040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH KABUT EPISTEMIK Fachruddin, Andi Juana; Haedar Djidar; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/rdmvj030

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpang tindih regulasi, serta kompleksitas teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif sebagai mekanisme korektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi karakteristik tindak pidana koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.
Co-Authors Ahmadi Abbas Amruddin Awaluddin Dahlan lama bawa Djidar, Haedar Fachruddin, Andi Juana Fadli, Achmad Said Hisma Kahman Hj. Salmi Imam Wahyudi Makkawaru Ismail Ismail Kasmad Kamal Mohammad Natsir Muh. Arifin Fattah Salmi Sri Mardiyati Sunarding Sundari Suparman Mannuhung