Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Akbar, Kartika Nuranisa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sengketa Perlindungan Hak Cipta Merek Dagang: Studi Kasus Perselisihan Antara Geprek Bensu vs I am Geprek Bensu Tua, Wulan Roma; Roito, Bella Clara; Suryana, Tb. M. Ferdiansyah; Akbar, Kartika Nuranisa; Rahmawati, Aisyah Azzahrah; Solapari, Nuryati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i1.182

Abstract

Penelitian ini mengkaji sengketa perlindungan hak cipta merek dagang antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami aspek hukum perlindungan merek di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Niaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis data yang bersumber dari literatur hukum dan dokumen pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini berakar dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua pihak, di mana I Am Geprek Bensu terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, sedangkan Geprek Bensu baru terdaftar pada 7 Juni 2018. Pengadilan Niaga memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Geprek Bensu karena dianggap tidak memiliki itikad baik, mengingat Ruben Onsu sebelumnya pernah menjadi brand ambassador untuk I Am Geprek Bensu. Keputusan ini mencerminkan penerapan sistem "first to file" dalam hukum merek di Indonesia, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu. Studi ini juga menyoroti pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang serta konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dalam konteks bisnis kuliner di Indonesia.
Pengaruh Nepotisme dalam Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap Persepsi Masyarakat Banten Tua, Wulan Roma; Roito, Bella Clara; Suryana, Tb.M.Ferdiansyah; Akbar, Kartika Nuranisa; Rahmawati, Aisyah Azzahrah; Iryana, Agus
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v2i1.199

Abstract

Nepotisme dalam pemerintahan menjadi sangat kontroversial karena berimplikasi pada kesejahteraan sosial dan persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah. Di Provinsi Banten, secara teori, praktik nepotisme akan memperburuk stratifikasi sosial yang ada karena jabatan atau tunjangan pemerintah diberikan atas dasar hubungan dan bukan berdasarkan prestasi. Hal ini berdampak pada ketimpangan kesempatan dan distribusi sumber daya, seperti kasus mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang diduga menggunakan hak politiknya untuk menunjuk anggota keluarga pada posisi penting di pemerintahan dan hal ini memicu persepsi negatif di kalangan pemerintah dan rakyat. Pemerintahan Banten dipimpin oleh sistem pelayanan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari nepotisme yang dilakukan pemerintah Banten dan relevansinya terhadap kesejahteraan sosial dan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif berupa survei dan wawancara mendalam. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai dampak nepotisme sistematis di tingkat lokal dan memberikan saran untuk perbaikan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada rakyat.
Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan Zain, Adhyaksa Nugraha; Permana, Adam Ariansyah; Akbar, Kartika Nuranisa; Maulidina, Maziidah Alaika
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4989

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan persoalan serius yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk maladministrasi, dampaknya terhadap masyarakat, serta peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas independen dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menjamin keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum, laporan resmi Ombudsman, dan data primer seperti peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI semakin kuat seiring perubahan regulasi, di mana Ombudsman tidak hanya sebagai lembaga pemberi pengaruh, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan secara inisiatif, menghadirkan saksi secara paksa, memberikan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, hingga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan dukungan politik guna meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Ombudsman, sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan sesuai prinsip good governance dan negara hukum yang demokratis.
Co-Authors Iryana, Agus Maulidina, Maziidah Alaika Permana, Adam Ariansyah Rahmawati, Aisyah Azzahrah Roito, Bella Clara Solapari, Nuryati Suryana, Tb. M. Ferdiansyah Suryana, Tb.M.Ferdiansyah Tua, Wulan Roma Zain, Adhyaksa Nugraha