Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perbandingan Hukum Administrasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ritonga, Joni Sandri; Sihotang, Audi Lestari; Nazara, Arya Pratama; Pane, Faiz Abdul Aziz Sitorus; Hakim, Lukmanul; Harahap, Lokot Hasanah; Prasetia, Muhammad Riyan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18332

Abstract

Hukum administrasi memiliki peran penting dalam memastikan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Artikel ini membahas perbandingan hukum administrasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan fokus pada perbedaan struktur, regulasi, dan prosedur. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang dipengaruhi hukum Belanda, dengan pengawasan yang terpusat melalui regulasi dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem common law yang menekankan desentralisasi berdasarkan Administrative Procedure Act (APA) tahun 1946, yang mengatur partisipasi publik dan tinjauan yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan Amerika Serikat menekankan keterlibatan publik dan tindakan hukum langsung sebagai mekanisme pengawasan. Kedua sistem menonjolkan perlindungan hak warga negara, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai tradisi hukum masing-masing. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum administrasi di dua sistem hukum yang berbeda dan memberikan wawasan untuk memperkuat praktik administrasi secara global.
MENGENAL KEJAHATAN ITE: PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN Rangkuty, Putri Ramadhani; Harahap, Lokot Hasanah; sihotang, Audi lestari; Husaini, Nur Jihan; Ramadhani, Suci
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1350

Abstract

Serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 menjadi salah satu kasus kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terbesar di sektor perbankan nasional. Kelompok ransomware LockBit 3.0 berhasil menembus sistem keamanan BSI, mengenkripsi data, serta menyandera layanan digital bank selama hampir satu minggu. Akibatnya, terjadi gangguan layanan perbankan dan kebocoran data pribadi jutaan nasabah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika serangan, dampak, serta strategi penanggulangan yang dilakukan oleh BSI dan pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan resmi, berita, dan hasil penelitian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa respons cepat BSI berupa isolasi sistem, pemulihan data, serta kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam meminimalisir dampak serangan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya pencegahan ke depan harus diperkuat melalui pembaruan sistem keamanan, edukasi siber, serta penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga. Kasus BSI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan perlindungan hukum dalam menghadapi ancaman kejahatan ITE yang semakin kompleks di era digital.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Perlunya Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana Berat Rangkuty, Putri Ramadhani; Aulia, Cindy; Inayah, Dea Zulfa; Pulungan, Mhd Fadillah; Harahap, Lokot Hasanah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18208730

Abstract

This research aims to examine, from a criminological perspective, the urgency of protecting witnesses and victims in the disclosure of serious crimes. In law enforcement practice, witnesses and victims are often in vulnerable positions due to threats, intimidation, psychological pressure, and social risks that may hinder their willingness to provide honest and complete testimony. These conditions directly affect the effectiveness of uncovering serious crimes such as gross human rights violations, terrorism, and organized crime. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, supported by criminological theories related to victimology and victim protection. The findings indicate that the protection of witnesses and victims is a crucial instrument within the criminal justice system, not only to ensure the safety of individuals involved but also to maintain the integrity of judicial processes. Adequate protection can enhance the participation of witnesses and victims, strengthen evidentiary processes, and promote the realization of substantive justice. Therefore, strengthening regulations and improving the implementation of witness and victim protection must be continuously developed in a sustainable manner.