Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Efa Rodiah Nur
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Adat terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam Liky Faizal; Efa Rodiah Nur; Abd. Qohar; Hilmi Yusron Rofi'i
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5745

Abstract

Indigenous peoples of Lampung have a tribal culture which is divided into two large customary groups, namely the Saibatin and Pepadun indigenous peoples, and most of the community members embrace Islam, in terms of marital affairs which will continue to be inherited in the family. Indigenous people in general still use the procedures contained in their customary law. This study aims to analyze the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in Way Kanan and Pesisir Barat districts from the perspective of Islamic Family Law in Indonesia. This research is field research, which describes and describes the situation and phenomena more clearly regarding the situation that occurred. This study intensively studied the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in Way Kanan and Pesisir Barat districts from the perspective of Islamic Family Law in Indonesia. Qualitative descriptive research method is research that only describes situations and events. This study does not seek or explain relationships, does not test hypotheses or make predictions, but only describes variable by variable. This study uses a purposive sample. The informants in this study were: Key Informants: 4 traditional leaders, Main Informants: 4 women who were heirs, Supporting informants: 4 indigenous people. Data sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques interview, observation, and documentation. The data collection activities are carried out after the research is carried out or compiled. Data collection is one of the processes in research that can help solve the problems being studied, therefore the data collected must be sufficient. Data analysis by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions.
TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PASAL 13 UU NO 19 TAHUN 2013 KEWENANGAN KEPALA DESA MELINDUNGI PETANI: (Studi di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran) Siti Rahayu; Efa Rodiah Nur; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1245

Abstract

Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Namun, berbagai program perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara optimal. Dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah desa berkewajiban menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan melalui pelaksanaan kebijakan eksekutif yang berpihak pada petani. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewenangan Kepala Desa dalam memberikan perlindungan kepada petani serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan petani, serta observasi lapangan terkait praktik pertanian dan program desa. Data sekunder dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi tematik, dan interpretasi berbasis teori Siyasah Tanfidziyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan petani di Desa Hurun masih jauh dari optimal. Penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan bibit tidak merata, pelatihan pertanian belum berjalan efektif, dan pendampingan kelembagaan petani sangat terbatas. Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pertanian juga masih lemah. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab eksekutif yang seharusnya menjadi landasan kepemimpinan desa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Kepala Desa belum melaksanakan kewenangan perlindungan petani secara maksimal sesuai amanat UU 19/2013 maupun nilai-nilai Siyasah Tanfidziyyah.
Co-Authors Abd. Qohar Arif Fikri Hilmi Yusron Rofi'i Liky Faizal Siti Rahayu