Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan JAKA QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Adpertens ; Jurnal Ekonomi dan Manjemen Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat
Arif Fikri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dani Amran Hakim; Agus Hermanto; Arif Fikri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i2.527

Abstract

Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan dan pengaturan CSR di provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi dan tim fasilitasi. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR dimulai dari; 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pembinaan dan pendampingan; 4) pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut secara khusus pemerintah kota Metro juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia Agus Hermanto; Arif Fikri; Imam Nur Hidayat
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v5i1.433

Abstract

Interfaith marriage is not a new problem in Indonesia, but a problem that often occurs in society, even though the laws and regulations on marriage have regulated it, in reality there are still such marriages in society. Like the marriage in Semarang, Central Java, which sparked a lot of debate among legal experts. What's interesting is how the interfaith marriage procession can be held solemnly, then what is the law, both legally and formally? The purpose of this study was to find scientific answers regarding interfaith marriages that occurred in Semarang, Central Java. This type of research is qualitative, by revealing the historical-philosophy of the socio-empirical reality that occurs in society with the form of normative studies. The results of this study indicate that the laws and regulations regarding marriage in Indonesia prohibit interfaith marriages, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI Fatwa Number: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 concerning Interfaith Marriage. The reality of marriages that have occurred so far, including in Semarang, Central Java, is that they are only registered in the Civil and Church Registry, but are not registered with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs (KUA).
Memutus Islamophobia di Indonesia Dengan Penguatan Moderasi Beragama Fathul Mu’in; Arif Budiman; Arif Fikri
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.596 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahaya Islamophobia bagi keutuhan negara. Sebab, belakangan ini islamophobia semakin berkembang dan didengungkan oleh para buzzer di tanah air. Di sisi lain, phobia terhadap Islam juga karena praktek keagamaan yang bertentangan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin sehingga diperlukan moderasi beragama. Kajian ini menggunakan metode kepustakan yang datanya diperoleh dari buku, artikel ilmiah dan pemberitaan di media massa. Kajian ini menemukan bahwa islamophobia sengaja diciptakan oleh orang yang benci terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Mereka menggambarkan simbol Islam dan ajarannya tidak cocok diterapkan di dunia lantaran mengajarkan terorisme dan radikalisme. Islamophobia belakangan ini makin karena konten maupun narasinya diproduksi dan disebarkan oleh buzzer melalui media sosial. Hal ini mengakibatkan medsos dipenuhi kebencian terhadap Islam sehingga baik antar sesama umat Islam maupun dengan umat non muslim saling caci maki dan lapor polisi. Islamophobia di Indonesia bisa diputus dengan penguatan moderasi beragama oleh pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Dengan begitu maka akan terwujud keharmonisan dan perdamaian di bumi nusantara bahkan dunia.
Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Fermentasi Sebagai Alternatif Bahan Pakan Serta Manfaatnya Terhadap Pertumbuhan Ternak Kambing Mahmudin Bunyamin; Arif Fikri; Rudi Santoso; Mufid Arsyad; Habib Ismail; Eti Karini; Irhamudin Irhamudin
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 6 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v4i6.1003

Abstract

This community service aims to evaluate the impact of fermented cocoa fruit peel feed on the growth of Ettawa Crossbreed (PE) goats. The research was conducted using a completely randomized design involving 20 goats aged 6-12 months, divided into two groups: the first group was fed fermented cocoa fruit peel, while the control group received regular feed. During the experiment, weight gain, health quality, and feed intake of the goats were measured weekly. The results showed that goats fed with fermented cocoa fruit peel had an average weight gain of 119 g/day, significantly higher than the control group, which gained only 64 g/day. Health quality and feed intake also improved significantly. This study highlights that fermented cocoa fruit peel can serve as a nutritious and efficient feed alternative, benefiting goat growth and reducing waste from the cocoa industry. These findings are expected to support the development of sustainable agricultural practices.ABSTRAKPengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemberian pakan kulit buah kakao fermentasi terhadap pertumbuhan kambing peranakan Ettawa (PE). Pengabdian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang melibatkan 20 ekor kambing umur 6-12 bulan, dibagi menjadi dua kelompok: kelompok pertama diberi pakan kulit buah kakao fermentasi, sedangkan kelompok kontrol diberi pakan biasa. Selama masa percobaan, pertambahan berat badan, kualitas kesehatan, dan asupan pakan kambing diukur setiap minggu. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kambing yang diberi pakan kulit buah kakao fermentasi memiliki pertambahan berat badan rata-rata 119 g/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang hanya 64 g/hari. Kualitas kesehatan dan asupan pakan juga meningkat secara signifikan. Pengabdian ini menekankan bahwa pakan kulit buah kakao fermentasi dapat berfungsi sebagai alternatif pakan yang bergizi dan efisien, memberikan manfaat bagi pertumbuhan kambing dan mengurangi limbah dari industri kakao. Temuan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan praktik pertanian berkelanjutan.
RESPONS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN DI INDONESIA Arif Fikri; Sawaluddin Siregar; Misbah Mardia
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 1 (2026): Februari: Itiqadiah
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i1.625

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) has increasingly influenced various aspects of social life, including religious practices among Muslim communities in Indonesia. The use of AI in religious contexts—such as Islamic question-and-answer applications, automated sermon and khutbah generation, religious text translation, and digital worship assistants—has raised normative and ethical debates regarding its legitimacy and legal boundaries within Islamic law. This article aims to examine the response of Islamic law to the use of artificial intelligence in religious practices in Indonesia by focusing on normative and ethical considerations. The study employs a qualitative normative–critical approach through document analysis of fatwas, contemporary scholarly opinions, relevant digital technology regulations, and previous research findings on AI and religion. The analysis is conducted using the frameworks of uṣūl al-fiqh and maqāṣid al-sharīʿah to assess the compatibility of AI applications with the fundamental principles of Islamic law. The findings indicate that Islamic law is generally receptive to the utilization of AI as a supportive tool in religious practices, provided that it does not replace scholarly authority, undermine core theological principles, or generate social and religious harm. Nevertheless, the use of AI in religious contexts requires clear normative boundaries and ethical oversight to prevent the erosion of religious meaning and scholarly legitimacy. This study underscores the need for an adaptive and critical Islamic legal framework to address the challenges posed by artificial intelligence in contemporary Indonesian religious life.
MUSYAWARAH DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH: ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI DI DESA RENO BASUKI Muhammad Syahputra; Frenki Frenki; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Reno Basuki melalui perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menggabungkan observasi lapangan di Kecamatan Rumbia dengan kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah tahun 2015–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa telah mengadopsi prinsip demokrasi partisipatif, transparansi dan pengambilan keputusan kolektif, aspek spiritual dan moral dari syura belum sepenuhnya terinternalisasi karena masih adanya dominasi kelompok tertentu serta ketimpangan informasi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah dan penguatan sistem komunikasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya prosedural, tetapi juga adil, amanah, dan berlandaskan integritas moral yang kuat.
MEMETAKAN WACANA KONTEMPORER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: ANALISIS BIBLIOMETRIK TEMA EKOLOGI,MODERASI, DAN TEKNOLOGI (2010-2025) Ardian Al Hidaya; Nurul Anisa; Efriliana Putri Nasution; Arif Fikri; Misronida Harahap
Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 3 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/ahsanitaqwim.v3i2.578

Abstract

This study aims to map the thematic evolution of Islamic Religious Education (PAI) research from 2010 to 2025, focusing on three contemporary discourses: religious moderation, Islamic ecology (eco-Islam), and science-technology integration. Bibliometric and sciencemapping methods were applied to 1,000 publications from Crossref, analyzed using VOS viewer based on title and abstract text mining. The co-occurrence analysis revealed an unequal intellectual structure: the religious moderation and character education clusters dominate as highly cohesive mainstreams, reflecting a strong response to Indonesia's socio-political context. Meanwhile, the digital transformation discourse forms a separate cluster with high citation influence but limited thematic integration. Critically, the discourse on Islamic environmental ethics (eco-Islam) emerges as an isolated cluster, marking a glaring research gap despite its solid theological foundation. An overlay analysis reveals moderation as an established theme, while environmental issues and artificial intelligence are emerging topics that have not yet been integrated. The study's conclusion highlights the need for an integrative research agenda to weave together these three discourses to address 21st-century challenges more holistically.
RELEVANSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA AKHLAK UMAT DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL Arif Fikri; Auliansyah Raja; Al Adam; Ardian Al Hidaya; Nabila Rispa Izzaty; Nurainun Lubis
Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 3 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/ahsanitaqwim.v3i2.651

Abstract

Education plays a strategic role in shaping character and fostering the morals of Muslims as the moral foundation of both individuals and society. Education focuses not only on intellectual development but also emphasizes the internalization of religious values ​​that can shape good and responsible behavior. This study aims to analyze the role of education as a means of moral development, the challenges faced, and effective methods in its implementation. The research method used is a qualitative literature study approach, through the collection and analysis of literature from books, journals, and academic documents related to Islamic education and morals. The results show that education can be a means of moral development through the introduction of social and religious norms from an early age, the role model of educators, the habituation of positive behavior, and the synergy between formal, non-formal, and informal education. In addition, challenges to moral education include the influence of modernity, the digital era, misinformation, limitations of educators, and differences in societal understanding. Therefore, an effective moral development strategy must be adaptive to current developments, but still based on noble religious and moral values. By implementing appropriate educational methods, it is hoped that the younger generation will be able to internalize noble morals, develop a character of integrity, and form a harmonious, morally upright society that adheres to Islamic teachings.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING DI PEKON JAGA RAGA KECAMATAN SUKAU Arif Fikri; H. Rima Denisa
EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2026): EduImpact: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat
Publisher : Cipta Pustaka Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63324/eipm.3v.1i.161

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting di Pekon Jaga Raga, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi langsung kepada ibu hamil dan ibu balita dengan melibatkan 35 peserta. Metode pelaksanaan terdiri atas observasi awal, perizinan, pemberian pre-test, penyampaian materi sosialisasi tentang pengertian, dampak, dan pencegahan stunting, pemberian post-test, serta pemberian makanan tambahan berupa umbi-umbian dan jagung rebus. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi hanya 8 peserta atau 23% yang mengetahui pencegahan stunting, sedangkan 27 peserta atau 77% belum mengetahui. Setelah sosialisasi, jumlah peserta yang mengetahui pencegahan stunting meningkat menjadi 29 peserta atau 83%, sedangkan yang belum mengetahui menurun menjadi 6 peserta atau 17%. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan stunting dapat meningkatkan pengetahuan peserta tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi, dan deteksi dini stunting.
ANALISIS REGULASI PREDATORY PRICING DALAM BISNIS DIGITAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Arif Fikri; Rahayu Utami Caniago; Ramos Panggabean; Abdul Azis Lasahido
Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 3 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/adpertens.v3i2.659

Abstract

  This study analyzes regulations concerning predatory pricing practices in digital businesses in Indonesia from an Islamic law perspective. Predatory pricing is a strategy of setting extremely low prices to eliminate competitors, potentially harming other businesses and consumers. The research employs a qualitative field-based approach, collecting data through in-depth interviews with 12 digital business actors, 5 regulatory officials, and document analysis of regulations and fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding business ethics. Thematic analysis with source triangulation was applied to ensure the validity of findings. The results indicate that predatory pricing practices still occur, particularly during market penetration stages, despite existing anti-monopoly regulations. From the perspective of Islamic law, this practice contains elements of gharar (uncertainty) and dzulm (injustice) because it creates unfair conditions for other business actors and consumers. The study also identifies a gap between formal regulations and their implementation in the field, including weak supervision and insufficient sanctions against violators.
Co-Authors Abdul Azis Lasahido Agus Hermanto Al Adam Ardian Al Hidaya Arif Budiman Auliansyah Raja Bunyamin, Mahmudin Dani Amran Hakim Efriliana Putri Nasution Eti karini Fathul Mu’in Fathul Mu’in Frenki Frenki H. Rima Denisa Habib Ismail Habib Shulton A Imam Nur Hidayat Irhamudin Irhamudin Misbah Mardia Misronida Harahap Mufid Arsyad Muhammad Andriansyah Muhammad Syahputra Nabila Rispa Izzaty Nurainun Lubis Nurul Anisa Rahayu Utami Caniago Ramos Panggabean Rudi Santoso Sawaluddin Siregar Tri Winarsih