Garuda - Garba Rujukan Digital

CEDERANYA AKAD/PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Danu
Syari'ah Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Cedera akad adalah yang merusak terjadinya akad atau perjanjian karena tidak terpenuhi syarat atau unsur yang saling meridhai antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sahnya suatu akad atau perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasa 1320 diantaranya 1) Kecakapan, 2) Kata Sepakat, 3) Objek Perjanjian, 4) Kausa yang halal. Apabila dalam melakukan perjanjian ke-empat syarat tersebut terpenuhi maka sah hukumnya karena telah sesuai dengan aturan undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam undang-undang Pasal 1320 tersebut.Apabila syarat kesepakatan tersebut tidak terpenuhi maka akibat yang timbul adalah perjanjian tersebut cedera atau rusak dan bahkan batal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu kecacaran akad atau perjanjian menurut padangan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam sebuah perjanjian atau akad antara hukum Islam dan hukum Positif terdapat suatu kesamaan. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya kecacatan dalam perjanjian adalah, dalam hukum postif adalah adalah: paksaan (dwaag), kekhilapan (awalig), penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan atau pengaruh tidak pantas (Undue Influence). Sementara dalam Hukum Islam adalah: paksaan (al-ikrahi) penipuan, (at-tadlis at-takrir), kekhilafan (al-ghalad/al-khotok) dan Tipu muslihat (al-ghobnu).

Perbandingan Model Pembelajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Syaputra, Ahmad Danu; Fitria, Fitria; Rimbano, Dheo
FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jf.v4i2.1092

The lack of analytical, critical and creative attitudes occurs because of the mindset of students or their teaching staff. This explanation is the basis for why researchers try to study with the aim of making a Comparative Study Model for Research Methodology Courses in Improving Student Competencies to Arrange Final Projects in PTS (Private Universities) in Lubuklinggau City and Musi Rawas Districts. The research population of 5,604 students spread across well-known private Universities in Lubuklinggau City and Musi Rawas District, researchers took a sample of 1%, with a uniform distribution. The researcher uses the frequency crosstab analysis (cross percentage), for the comparative type the researcher uses the technique of One Sample T Test, Independent Sample T Test, and One Way Anova. Research results (1) There are differences in each PTS in the application of learning models in general; (2) There is no difference in each PTS in the application of specific learning models, both the parametric approach model and the micromorph approach model; (3) There are differences in student competencies in each in terms of physical competence; and (4) There are no differences in student competencies in each in terms of intellectual competence; personal; social; and spiritual.

Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan Lukman Hakim; Ahmad Danu Syaputra
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6, No 3 (2020): JIEI : Vol.06, No. 03, 2020
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Berdasarkan fakta empirik tentang masalah kemiskinan di dunia, negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim mendapat banyak sorotan. penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil menemukan bahwa 30 dari 36 negara termiskin di Asia dan Afrika sebagian besar penduduknya beragama Islam. Maka tidak heran jika Islam sering kali dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Al-Qur’an merupakan sumber dari ajaran agama Islam merespon masalah kemiskinan. Diawali dengan pembahasan makna faqir dan miskin dalam al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang munculnya masalah kemiskinan menurut pandangan al-Qur’an dan terakhir solusi yang ditawarkan oleh al-Qur’an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain intepretatif yaitu langkah-langkah penafsiran tematik oleh ‘Abd al-Hayy al-Farmawi tentang ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang mengkaji masalah kemiskinan, selain itu juga menambah pandangan ulama tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Adapun sumber dalam kajian ini menggunakan ayat-ayat al-Qur’an sebagai sumber primer dan hadis-hadis Nabi, kitab tafsir, serta karya para ulama dan cendekiawan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan sebagai sumber sekunder. Kemudian al-Qur’an di dalam menggambarkan latar belakang munculnya masalah kemiskinan lebih ditujukan kepada kesalahan manusia itu sendiri (human error). Tentang sikap hidup yang tertanam dalam diri mereka seperti malas dan bekerja tidak sungguh-sungguh, boros dan berlebih-lebihan, kikir dan enggan berbagi dengan sesama, serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi, serta adanya sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi. Sedangkan untuk solusi al-Qur’an menempuh tiga jalur. Pertama, ditujukan kepada personal umat Islam di dalam memberikan panduan tentang sikap hidup dan tingkah laku yang seharusnya ditanamkan. Kedua, ditujukan kepada personal umat Islam umumnya, dan khususnya kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagi dan memberikan pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa untuk menegakkan keadilan dan struktur sosial yang dibangun terbebas dari penindasan, eksploitasi, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.

PERANAN LAZISMU DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MASYARAKAT D.I YOGYAKARTA Ahmad Danu Syaputra
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 21 No 2 (2016): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Agustus
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/jurmek.v21i2.533

Zakat as one of the instruments of economic empowerment of the people is defined as giving to someone what is their right. And the demand itself is economic balance and not a buildup of wealth in a particular group. To be able to make this happen in the community, LAZISMU as the Amil Zakat Institution has an obligation to empower the community so that efforts to alleviate it in society are achieved. In this study the method used was qualitative by analyzing the data obtained from interviews with LAZISMU administrators. In addition to conducting interviews, data mining techniques are also carried out with documentation. Once collected, the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that poverty alleviation efforts carried out by LAZISMU in Yogyakarta can be said to have shown a big role because in conducting community empowerment it does not work alone but collaborates with Muhammadiya Institutions which in fact have been very experienced and have a wide range.

Hubungan Sistem bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Keinginan Nasabah untuk Berinvestasi Di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta Ahmad Danu Syaputra
Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam ISLAMADINA, Volume 18, No. 2, Juni 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat diartikan penentuan besarnya rasio atau nisbah berdasar atas keuntungan yang diperoleh secara nyata. Dengan demikian pelaksanaan bagi hasil hanya terjadi apabila adanya keuntungan dari usaha yang dijalankan, sehingga pada perbankan syariah tidak dikenal dengan keuntungan pasti akan tetapi bagi hasil ditentukan kepasitasnya setelah mendapat keuntungan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya sistem bagi hasil yang digunakan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga dengan sikap nasabah dalam berinvestasi dan untuk mengetahui ada tidaknya peluang perkembangan perbankan Islam sehubungan dengan sistem bagi hasil dan sikap nasabah dalam berinvestasi. Alat analisis statistik yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson dengan mengolah data-data yang didapat melalui penyebaran angket kepada nasabah BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi. Hal ini ditunjukkan dari tingkat korelasi sebesar (rhitung) 0,770 > 0,361 (rtabel pada taraf signifikan 5%) dan nilai p-value 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan berinvestasi nasabah.

Pendirian dan Pendampingan Forum Pemuda Lintas Agama Di Rejang Lebong Hendra Harmi; Syaputra, Ahmad Danu; Irwan Faturhman
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/00202303739000

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait implementasi pendirian dan pendampingan Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) di Rejang Lebong. Metode yang diterapkan adalah Partisipatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 15 informan yang terlibat langsung dalam proses pendirian FPLA. Data dikumpulkan melalui angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan pemuda di Rejang Lebong mendukung pendirian FPLA sebagai inisiatif untuk merawat dan memperkuat interaksi sosial antar pemuda lintas agama. Meskipun telah terbentuk struktur kepengurusan FPLA, beberapa kendala muncul, seperti absennya pelantikan pengurus, kurangnya dukungan formal dari pihak terkait, serta kekurangan pedoman dan peraturan yang mendukung eksistensi FPLA. Tingkat partisipasi pemuda dalam rapat koordinasi juga terbilang rendah. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pendirian FPLA dan tantangan yang dihadapi. Rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut dapat melibatkan pihak terkait dalam memberikan dukungan formal, menyusun pedoman dan peraturan yang jelas, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan FPLA. Dengan demikian, diharapkan FPLA dapat menjadi wahana yang efektif dalam memperkuat hubungan sosial antar pemuda lintas agama di Rejang Lebong

Wage sale and purchase practices among agricultural workers in Curup, Bengkulu: A Maqasid of Shariah perspective on economic justice and wealth protection‎ Arifin, Rahman; Syaputra, Ahmad Danu; Triyanto, Andi; Muharir, Muharir; Saifudin, Ahmad; Samawi, Mohammad Wirmon; Yudha, Ana Toni Roby Candra
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol11.iss1.art14

IntroductionWage trading, a practice where agricultural workers sell their future wages before receiving them—often at a reduced value—has become prevalent in the farming communities of Curup, Bengkulu. Although rooted in mutual agreement, this system raises critical ethical and legal questions regarding its alignment with Islamic economic principles, especially those outlined in the framework of Maqashid Shariah, which emphasizes justice and the protection of property.ObjectivesThis study aims to analyze the wage sale and purchase system through the lens of Maqashid Shariah, particularly focusing on whether such practices fulfill the objectives of wealth protection and social justice or contribute to economic exploitation and uncertainty among vulnerable workers.MethodUsing a qualitative case study approach, this research collected primary data through interviews with agricultural workers engaged in wage trading in Curup, Rejang Lebong, and Bengkulu. Secondary data were obtained from Islamic jurisprudence literature on Maqashid Shariah. The analysis applies the five core principles of Maqashid Shariah to evaluate the implications of deferred wage payments and wage sales.ResultsFindings indicate that although wage deferral is seen as a cooperative tradition, it often places workers at risk of financial instability, compelling them to sell their wages at unfair prices. This practice undermines the principle of property protection (hifz al-mal) and the protection of life (hifz an-nafs). It also contradicts the ideals of justice and welfare that Maqashid Shariah promotes. The study emphasizes that the presence of mutual consent does not automatically legitimize practices that may harm the economically disadvantaged.ImplicationsThe analysis suggests that reforms are needed to make wage systems more just and compliant with Islamic economic values. These include timely wage payments and the provision of Sharia-based financial alternatives to prevent exploitation. Educating communities about their economic rights within the Maqashid framework can also foster more ethical labor practices.Originality/NoveltyThis study contributes a unique perspective by applying Maqashid Shariah to assess the socio-economic impact of wage trading. It addresses a rarely examined issue in Islamic economic discourse and offers practical recommendations to bridge the gap between traditional practices and Islamic legal objectives.

Exploring zakat payment intentions using the Theory of Planned Behavior among members of Muhammadiyah in Indonesia Syaputra, Ahmad Danu; Ardiansyah, Misnen; Sa'adah, Nurus
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol11.iss1.art23

IntroductionZakat plays a fundamental role in promoting economic justice and social welfare in Muslim communities. Muhammadiyah, as one of the largest Islamic organizations in Indonesia, actively manages zakat through its philanthropic institution. Despite this, zakat compliance remains uneven, prompting the need to understand what drives individuals' intentions to pay zakat within religious organizations.ObjectivesThis study aims to analyze the behavioral intentions to pay zakat among members of the Muhammadiyah organization. It specifically examines how attitude, subjective norms, and perceived behavioral control influence the intention to pay zakat, using the Theory of Planned Behavior as the guiding framework.MethodA quantitative approach was employed with a structured online questionnaire distributed to 200 members of Muhammadiyah. The data collected were analyzed using Structural Equation Modeling with the Partial Least Squares method to assess the relationships between the three behavioral constructs and zakat intention.ResultsThe findings reveal that perceived behavioral control and subjective norms significantly influence the intention to pay zakat among Muhammadiyah members. Perceived behavioral control emerged as the strongest predictor, indicating that the ability and convenience to pay zakat play a critical role. Subjective norms also had a notable positive impact, suggesting that social expectations and religious community influence enhance zakat intention. Contrary to common assumptions, attitude did not have a significant effect on behavioral intention in this context. The model explained 49 percent of the variance in zakat intention, demonstrating a moderate level of predictive power.ImplicationsThese results suggest that increasing zakat compliance in Islamic organizations such as Muhammadiyah requires strategies that enhance accessibility and social reinforcement. Strengthening the influence of religious leaders, promoting collective obligations, and improving ease of payment through institutional services can foster a stronger intention to fulfill zakat.Originality/NoveltyThis study contributes to the literature by applying the Theory of Planned Behavior to a specific religious organizational context. It provides new insights by highlighting that perceived control and normative influence are more decisive than individual attitudes in shaping zakat behavior among committed Muslim communities. This research offers a valuable reference for designing effective zakat campaigns and improving philanthropic engagement in Islamic institutions.

The role of LAZISMU in eradicating poverty in D.I. Yogyakarta Syaputra, Ahmad Danu
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 2 No. 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol2.iss2.art4

Zakat is one of economic empowerment instruments that is defined as giving someone his right. And the demand is to have the financial balance, not the accumulation of wealth in a particular group. To realize this idea in the society, LAZISMU as Amil Zakat Institution must empower the economics of the society to eradicate poverty. The method used in this study is qualitative by analyzing data from interview to LAZISMU board. Besides, the gathering data technique is also done by documentation. Once the data collected, they are processed and analyzed descriptively qualitative. The results of this study indicate that efforts to alleviate poverty conducted by LAZISMU in Yogyakarta have shown a significant role since they cooperate with Muhammadiyah Institutions that in fact has been very experienced and already has a wide range.

Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah Triyanto, Andi; Syaputra, Ahmad Danu; Saifudin, Ahmad; Hinawati, Titik
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 3 (2023): JIEI : Vol.9, No.3, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i3.10810

Diskusi zakat selalu menarik untuk dikaji secara akademik karena memadukan nilai taufiqi dan ijtihadi, terdapat nilai ubudiyah dan muamalah sekaligus dalam satu praktik ibadah. Surah At Taubah (9): 60 telah menunjuk secara jelas siapa saja para penerima manfaat zakat (disebut mustahiq zakat) sebagai dasar pendistribusian zakat diberikan kepada yang berhak secara tepat. Namun, kata yang menyebut delapan golongan (ashnaf) penerima zakat yang disebutkan dalam nash tidak semua selalu bisa diaplikasikan dalam kondisi kekinian secara aktual, sehingga membuka ruang diskusi akademik terutama untuk memaknai kembali kata yang menyebut para penerima manfaat zakat dengan tidak menyelisihi maqashidu asy-syariah. Penulis menawarkan pendekatan sosiologi dengan paradigma teori realitas sosial untuk memaknai kata per kata yang digunakan al-Qurâ€™an untuk menyebut para mustahiq zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibn sabil. Hasil pencarian kata per kata yang paling mendekati yang disebut al-Qurâ€™an mengenai mustahiq zakat dengan istilah kata tersebut dalam sosiologi menunjukkan bahwa identitas para penerima zakat lebih jelas diketahui indikatornya, lebih dinamis, lebih fleksibel, dan lebih sinkron sehingga lebih aktual dengan kehidupan realitas sosial

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search