Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion
Tarihoran, Dina Miranda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Tahun 2022 Tarihoran, Dina Miranda; Pinem, Windawati
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 2, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v2i1.5029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Sei Beluru pada tahun 2022. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya pendidikan politik masyarakat di desa sei beluru. Hal ini ditandai dengan pola perilaku politik masyarakat yang cenderung emosional dalam memilih kepala desanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem ekonomi, sistem politik dan media massa. Selain itu perilaku politik juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial politik langsung, seperti agama, keluarga, sekolah dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.  Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat desa sei beluru. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Teknik analisis data yang dipakai meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu seperti sosiologis, psikologis, dan rasional. Kekalahan petahana dalam pemilihan menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kinerja kepala desa, khususnya dalam hal pembangunan yang tidak merata dan kebijakan yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, praktik politik transaksional masih terjadi, yang menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan politik.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN) Fadilah, Siti; Sari Waruwu, Dela Septi; Tarihoran, Dina Miranda; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Lbn Batu, Dewi Pika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hayati, dimana sumber daya alam hayati tersebut meliputi sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan hewan (satwa) serta unsur-unsur faktor abiotik lainnya yang terdapat pada lingkungan hidup secara umum yang membentuk suatu ekosistem. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangansatwa Yang Dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif (normative legal research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber hukum sekunder melalui studi pustaka (literatur research). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggung-jawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
Co-Authors Lbn Batu, Dewi Pika Pinem, Windawati Sari Waruwu, Dela Septi Siahaan, Parlaungan Gabriel siti fadilah