Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Transformation of Mandalika Journal of Comprehensive Science PESHUM
Ang, Felix
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn Sda Ang, Felix; Wulan, Evi Retno
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8051

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan adalah penerapan alasan pemberat pidana, yang bertujuan untuk memberikan hukuman lebih berat terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam perkara nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana meskipun terdakwa memiliki relasi kuasa sebagai atasan korban di lingkungan kerja. Ketimpangan kuasa seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi hukum agar prinsip keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemberatan Pidana, Keadilan, Relasi Kuasa, Putusan Hakim
PERANAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Boediningsih, Widyawati; Ang, Felix
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 12 (2021): Desember
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i12.971

Abstract

Lingkungan hidup merupakan lingkungan utama yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yang dapat memberikan dampak positif jika dirawat dengan baik dan sebaliknya akan memberikan dampak negatif jika dibiarkan tercemar begitu saja. Saat ini kondisi hamper seluruh lingkungan hidup di dunia berada pada tingkat pencemaran yang menghawatirkan. Salah satu Negara khususnya Indonesia telah mengalami pencemaran lingkungan terutama yang berasal dari limbah. Penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup melalui website resminya yaitu www.menlh.go.id menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia telah menghasilkan 625 juta liter sampah setiap harinya. Ini bukanlah suatu hal yang sepele untuk diabaikan sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Jika diperhatikan dan diatasi dengan baik, dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Maka dari itu dibawah ini akan di uraikan mengenai permasalahan apa yang ada pada pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Perspektif Serta Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia Tanudjaja, Tanudjaja; Ang, Felix
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.718

Abstract

Kontribusi pendapatan yang didanai wajib pajak artinya komponen pendapatan yang esensial dan sangat penting bagi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu diperhatikan. Ini adalah inti atau akar dari pengaturan pajak dan sanksi hukum pidana. Tindak pidana dalam bidang pajak termasuk di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi atau delik subsider), Dengan mudah dan fleksibel untuk dituntut selama tujuan hukum itu tercapai. Wajib pajak dengan senang hati membayar sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan standar peraturan pidana umum dan unik untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak tidak tepat dan dapat menimbulkan masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian, pelanggaran umum dan pengecualian yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak dapat dituntut secara pidana dan segala akibatnya. Korupsi dapat diterapkan pada pelanggaran pajak dengan dua cara. Artinya, menurut pasal 43A(3), mereka berbeda satu sama lain, atau pasal 14 dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan. UU No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan PP No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Co-Authors Boediningsih, Widyawati Evi Retno Wulan Tanudjaja, Tanudjaja