Ni Putu Ika Putri Sujianti
Universitas Dwijendra

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peranan Guru dalam Mengembangkan Kecerdasaan Moral Siswa Ni Putu Ika Putri Sujianti
Widya Accarya Vol. 15 No. 1 (2024): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.15.1.1537.58-62

Abstract

Guru merupakan sosok yang memiliki peranan penting di dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa Kelas lX H SMP Dwijendra. Karena tugas guru bukan hanya sebagai pengajar melainkan guru juga wajib mengembangkan nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui Peranan Guru dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan rekduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan (1) peranan guru dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa sangatlah berperan guru sebagai motivator di dalam membantu perkembangan siswa dan mengarahkan diri siswa untuk berdisiplin, etika, sopan santun dan menciptakan siswa yang berakhlak mulia serta dapat menciptakan peradaban yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (2) faktor-faktor yang menyebabkan menurun nya moral siswa Kelas lX H SMP Dwijendra Tahun Pelajaran 2023/2024. Diantaranya yang pertama kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dapat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak-anak dan kemajuan teknologi ini ada yang berdampak positif tetapi ada juga yang berdampak negatif, siswa itu mulai kurang rasa penghargaannya terhadap guru maupun orangtua.yang kedua faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, faktor lingkungan sangat berpengaruh sehingga dapat merusak moral pada anak. Tingkah laku anak-anak seperti ini tentunya butuh kesabaran dalam menghadapi. (3) Kendala-kendala yang yang dihadapi guru dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa yaitu kurangnya kesadaran beberapa orang siswa untuk disiplin dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dikarenakan karakter siswa yang berbeda-beda.
Peranan Guru Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran PPKn Ni Putu Ika Putri Sujianti; Geraldine Thirdaswari Adnyana; I Wayan Kandia
Widya Accarya Vol. 15 No. 2 (2024): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.15.2.1573.145-150

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Siswa cenderung tidak tertarik mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama ini PPKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran, sehingga menyebabkan rendahnya keaktifan belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa di sekolah. Pada umumnya guru selalu beranggapan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Penelitian yang peneliti lakukan disini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Dwijendra Denpasar dan informan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn Kelas VIII SMP Dwijendra dan beberapa siswa kelas VIII SMP Dwijendra. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematis. Berdasarkan hasil keseluruhan dari wawancara dengan guru PPKn serta tabulasi hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berupa RPP mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP Dwijendra mengenai peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn maka diperoleh hasil, bahwa peran guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn berperan sebagai pengajar. Peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn lebih berperan selaku mediator dan fasilitator.
Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis dan Yuridis I Gusti Ngurah Santika; Ni Putu Ika Putri Sujianti; Adrianus Ahas; I Gede Agus Juliawan
Journal of Multidisciplinary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2026): Journal of Multidisciplinary Law Studies
Publisher : CV. Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jomlas.3i2.258

Abstract

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara sekaligus norma dasar (grundnorm) dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang menjiwai pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum nasional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami reduksi makna dan belum terinternalisasi secara substantif dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kedudukan Pancasila sebagai grundnorm dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan Pancasila, filsafat hukum, dan negara hukum Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan interpretatif untuk menilai konsistensi antara kedudukan normatif Pancasila dan realitas praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif Pancasila sebagai norma dasar dan implementasinya dalam sistem hukum. Pembentukan hukum masih didominasi pendekatan legal-formal dan kepentingan politik praktis, sementara penegakan hukum cenderung bersifat positivistik dan kurang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai paradigma hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.