Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Firman, Rendy; Sari, Dewi Arnita; Faizal, Nadya
Jurnal Ar-Risalah Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i2.5555

Abstract

AbstractThe state financial loss returns set forth in Article 18 paragraph 2 and Article 4 of the Corruption Act state that the state financial loss return does not and abolish the criminal offender on corruption. the mechanism of the replacement payment The state's financial loss return for the amount of corruption committed by the perpetrators of corruption is specified in the law of corruption. However, in the state financial loss, law enforcement officers continue to encounter obstacles faced is that the convicted corruption prefers to go to jail rather than have to pay the replacement fee charged. Subsidiary criminal or substitute penalty is very much avoided in order to replace the replacement money for the Defendant of corruption cases that have been proven to commit a criminal act of corruption. AbstrakPengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta menghapuskan pidana pelaku pada tindak pidana korupsi. mekanismen pembayaran uang pengganti Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara para aparat penegak hukum tetap menemui Kendala yang dihadapai ialah para terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam) Faizal, Nadya
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i2.4162

Abstract

Abstrak: Penelitian ini tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana status hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah ini diuraikan dengan pendekatan filsafat hukum Islam, dan pendekatan yuridis normatif, dibahas dengan metode deskriptif analitik.Status hukum anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, status dalam perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada diluar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Selanjutnya, status kewarisan anak angkat adalah ia tidak termasuk ke dalam kategori seseorang yang berhak menerima warisan. Hal ini berarti, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 membuka peluang baginya menerima wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.Status hukum pemberian wasiat wajibah  kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Penerima wasiat wajibah yaitu anak yang diangkat sebaiknya dari kalangan karib kerabat, jika tidak ada maka beralih kepada anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau anak temuan (al-laqit). Pemberi wasiat wajibah adalah orang yang memiliki harta yang banyak sehingga memungkinkan tidak mengurangi perolehan harta peninggalan untuk pembagian warisan. Abstrack: The Research is Wajibah Wills to Adopted Child (Review of Islamic Philosophy Article 209 Compilation of Islamic Law), the subject matter discussed in this thesis is how the legal status of adopted child in The Compilation of Islamic Law (KHI) and how the legal status of wajibah wills to adopted children in article 209 of Islamic Law Compilation (KHI). This issue is outlined by the approach of Islamic legal philosophy, and the normative juridical approach, discussed by analytical descriptive method.The legal status of the adopted child in The Compilation of Islamic Law are the status of marriage, the adopted child does not belong to the group who are forbidden to get marriage with adoptive parents, they are not in relationship with their adoptive parents, and they are not mahram from them. Furtheremore, inheritance status of the adopted child is that it does not fall within the category of a person entitled to inheritance. This means that between adopted child and his adoptive parents there is no relationship of inheriting with their adoptive parents, but in The Compilation of Islamic Law in article 209 opens the opportunity for him to receive a will or grant from his adoptive parents.The legal status of the provision of wills to the adopted child in article 209 of The Compilation of Islamic Law, the recipient of the wills is the child who should be raptured from among the close relatives, if no one then turns to the children of the poor, orphans, and children who are in weak economy class, or the child’s findings ((al-laqit). The holder of a will is a person who has a lot of property so as to allow not to reduce the acquisition of heritage treasures for the division of inheritance. 
IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone) Hardilla, Hardilla; Faizal, Nadya; Darna, Andi
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i2.5756

Abstract

AbstrackThis research discucces the Pledge of Talak Outside the Court Reviewed According to Islamic Family Law (Case Study in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency). The problem in this study is how the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and how the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. The purpose of this study is to find out the perception of the people of Pattimpa Village, Ponre District about the Talak Pledge outside the court and the review of Islamic Family Law about the Talak Pledge outside the court in the people of Pattimpa Village, Ponre District. This research is a field research with a qualitative approach.The results of the study showed that there were several people in Pattimpa Village, Ponre District who divorced out of court. This is due to several reasons, namely: their lack of knowledge of how to litigate in court and the considerable amount of costs, long distance from the court, following previous divorces. Even though divorces carried out outside the court will not get legality, there are still people in Pattimpa Village, Ponre District who divorce outside the court. Divorce out of court results in the perpetrator not being able to legally carry out the next marriage according to the law. This is because her marital status has not been legally broken. In a sense, as a result of this out-of-court divorce, the perpetrator can only carry out the next marriage in a series.Abstrak Penelitian ini membahas tentang Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre tentang Ikrar Talak diluar pengadilan dan tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Ikrar Talak diluar pengadilan pada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu: kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di pengadilan dan jumlah biaya yang cukup besar, jarak tempuh yang jauh dengan pengadilan, mengikuti perceraian sebelumnya. Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas, namun masih saja ada masyarakat Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri.
Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia Faizal, Nadya
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i1.5829

Abstract

Urgensi pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam pembagian harta bersama menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi rumah tangga di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi ekonomi istri dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menelaah putusan peradilan agama sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, mengandalkan studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama serta analisis teori keadilan distributif (Rawls), teori kontribusi harta dalam hukum perdata, dan konsep maslahah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri masih sering diabaikan dalam praktik peradilan, meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang mendukung kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap wacana hukum keluarga dan keadilan gender, dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yudisial. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum dan pendekatan yang lebih adil serta responsif terhadap gender dalam sistem peradilan agama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan data dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika pembagian harta dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.
Pembuktian dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Perselingkuhan dalam Sengketa Harta Bersama Faizal, Nadya; Arnita Sari, Dewi
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 6 No 2 (2024): Volume 6, Nomor 2, Desember 2024
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ashki.v7i1.10306

Abstract

This article systematically examines the process of proving infidelity and the forms of legal protection available to victims in disputes over the division of marital property following divorce in Indonesia. The research employs a normative juridical method and a comparative legal approach to analyze positive legal provisions, court decisions, and the practices of religious courts related to divorce cases caused by infidelity. The findings indicate that although infidelity is recognized as a legitimate ground for divorce under Indonesian law, the legal system does not yet provide adequate protection for the victims in the division of marital assets. Judges continue to divide property proportionally without considering the moral wrongdoing of the unfaithful party. Meanwhile, in jurisdictions such as Malaysia and several U.S. states, mechanisms for compensation or limitations on property rights for the at-fault party exist. This article recommends a reform of Indonesian marital law to be more responsive to victims of infidelity, including strengthening the recognition of digital evidence, drafting prenuptial agreements, and providing compensation in the form of mut’ah or unequal division of assets. These findings are expected to enrich the discourse on substantive justice in Indonesia’s family law system.
LOCAL WISDOM AS A FOUNDATION OF JUSTICE: EXAMINING POLYGAMY WITHIN ISLAMIC LAW IN SOUTH SULAWESI Muhammadong, Muhammadong; Asroni, Ahmad; Achmad Widodo, Syukri Fathudin; Faizal, Nadya; Tahir, Tarmizi
Jurnal Al-Dustur Vol 8 No 2 (2025): December
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/aldustur.v8i2.10391

Abstract

In South Sulawesi, justice in polygamy is not merely a matter of law—it is a living dialogue between divine principles and ancestral wisdom. This study explores how local wisdom, particularly the adat system, serves as a foundational pillar of justice in the practice of polygamy under Islamic law. Employing a qualitative methodology, the research draws on interviews and document analysis involving religious leaders, community elders and affected families. The findings reveal that while Islamic law provides the formal legal framework, local customs deeply influence its interpretation and implementation. Adat norms ensure that polygamy is practiced with fairness, emphasizing the equitable treatment of wives, fulfillment of economic responsibilities and preservation of familial harmony. These traditions act as a moral compass, guiding the community to uphold justice in ways that resonate with their social values. Rather than conflicting with Islamic principles, local wisdom complements them—creating a hybrid system that is both legally sound and culturally sensitive. The study concludes that integrating local wisdom into formal legal structures can enhance the contextual relevance and social legitimacy of family law. It recommends a pluralistic approach to justice that honors both religious doctrine and indigenous knowledge, fostering a more humane and balanced legal practice.