Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Administrasi Publik Influence: International Journal of Science Review
Herman Dema
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris: Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Supardi Nasir; Muliani Sam; Herman Dema
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3479

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemohon layanan. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: efisiensi proses pelayanan, kualitas pelayanan yang diukur berdasarkan model SERVQUAL (keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik), serta tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pelayanan di Kecamatan Pancarijang sudah cukup andal dan transparan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pelayanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala utama dalam pelayanan adalah keterbatasan sumber daya yang menghambat kemampuan petugas untuk merespons permintaan pemohon secara cepat. Selain itu, meskipun aspek empati dan jaminan mendapat respons positif, faktor daya tanggap dan keandalan dinilai masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan yang diusulkan mencakup optimalisasi sumber daya, otomatisasi beberapa tahapan administrasi, dan pelatihan petugas untuk meningkatkan responsivitas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara dimensi kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, serta diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyediakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN Nur Ariyani; Herman Dema; Irwan Irwan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1579

Abstract

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah kebijakan strategis nasional dalam upaya meningkatkan level kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada proses implementasi dan kualitas tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola Program MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap siswa, guru, kepala sekolah, pengelola dapur MBG, serta koordinator MBG kecamatan. Tahapan analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dioperasikan melalui perangkat lunak NVivo, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG dipengaruhi oleh empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai faktor yang paling dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan MBG telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi,dan responsivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG ditentukan oleh integrasi antara kapasitas implementasi kebijakan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat satuan pendidikan.
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA LOMBO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Badrul Ahmad Ramadhan; Muhammad Rais Rahmat Razak; Herman Dema
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1778

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui identifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang didukung aplikasi NVivo 12 Plus melalui teknik coding dan Crosstab Query. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Faktor pendukung utama adalah partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Dari aspek kualitas pelayanan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi indikator yang paling dominan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembangunan jalan telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi anggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Model Gaya Kepemimpinan Inovatif-Progresif sebagai Pendekatan Efektif dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang Reski Nasrullah; Muliani Sam; Herman Dema; Andi Nilwana
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (November - Desember 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i2.3489

Abstract

Gaya kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pengelolaan Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur kepada 275 responden, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan inovatif-progresif memiliki potensi terbesar dalam menciptakan tata kelola Dana Desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan transparan. Gaya ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi. Sebaliknya, gaya regresif ditemukan kurang efektif karena minimnya inovasi dan keterlibatan masyarakat. Gaya konservatif-involutif memberikan stabilitas tetapi kurang responsif terhadap tuntutan modern. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peralihan menuju gaya inovatif-progresif menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan pelatihan kepemimpinan bagi kepala desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Rezky Ahmadi; Erfina; Muhammad Arisal Asad; Sapri; Herman Dema
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.530

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.
The Influence of the FOMO (Fear of Missing Out) Phenomenon on Digital Community Participation on the Sidenreng Rappang Regency Government's TikTok Account as a Means of Public Communication Aswan A.; Sapri; Herman Dema
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 8 No. 3 (2026): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/influencejournal.v8i3.334

Abstract

The digitalization of public services has encouraged government institutions, including the Sidenreng Rappang Regency Government, to use TikTok as an official communication channel through the @pemkab.sidrap account. This study aims to analyze the level of Fear of Missing Out (FOMO) among the public in accessing government TikTok content, assess the level of digital participation, and examine the effect of FOMO on digital participation. A quantitative approach was employed, involving 108 respondents selected from 4,371 followers using purposive sampling, followed by snowball sampling due to the absence of an accessible sampling frame on TikTok. Data were collected through an online questionnaire using a four-point Likert scale and analyzed using SPSS through descriptive analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression. The findings indicate that FOMO has a positive and significant effect on public digital participation in the Sidenreng Rappang Regency Government’s TikTok account. This suggests that individuals’ desire to avoid missing information encourages them to access, follow, and interact more actively with government social media content. However, FOMO does not fully explain digital participation, as 31.7% of its variation remains attributable to other factors outside the research model. These findings highlight the relevance of psychological factors in understanding public engagement with digital government communication.
Co-Authors Andi Nilwana Aswan A. Badrul Ahmad Ramadhan Erfina Erfina Irwan Irwan Muhammad Arisal Asad Muhammad Rais Rahmat Muliani Sam Nur Ariyani Reski Nasrullah Rezky Ahmadi Sapri Sapri Supardi Nasir