Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Government Capability In Drug Control In East Kotawaringin Regency From The Dynamic Governance Perspective Bimantara Nur Alim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 8, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v8i2.8102

Abstract

AbstractBased on the rapid development and environmental conditions, the drug problems in East Kotawaringin Regency are serious issues that must be resolved. The study aims to describe the government's capability in preventing drugs in the East Kotawaringin regency in terms of a dynamic governance perspective as well as to fill the gap since there are not many scholarly works on this study specifically at the local level. This research uses a qualitative method with a descriptive research type. The research was conducted in East Kotawaringin Regency with data collection techniques sourced from primary data in the form of in-depth interviews with the Head of the Narcotics Investigation Unit and the Secretariat of the Regency Narcotics Agency, then secondary data in the form of official reports and scientific articles. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study indicate that there is a capability improvement effort, but it is still not running optimally. The elements of thinking ahead and thinking again need more attention. Constraints faced are the lack of human resources and budgeting, the role of inter-agency is not coordinated in a structured manner, and the absence of a definitive agency, namely the Regency National Narcotics Agency, which also has a major influence on operational implementation. Meanwhile, the element of thinking across can be understood by the ranks of the local government with the efforts for comparative studies.AbstrakBerdasarkan perkembangan dan kondisi lingkungan yang cepat berubah, permasalahan narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjadi isu serius yang harus di selesaikan. Tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan kapabilitas pemerintah dalam pencegahan narkoba di kabupaten Kotawaringin Timur ditinjau dari perspektif dynamic governance sebagaimana untuk mengisi gap karena belum banyak yang membahas studi ini pada tingkat lokal. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskritif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan teknik pengumpulan data bersumber dari data primer berupa wawancara mendalam dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, kemudian data sekunder berupa laporan resmi dan artikel ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya upaya peningkatan kapabilitas namun masih belum berjalan dengan optimal. Elemen thinking ahead dan thinking again perlu mendapatkan perhatian lebih. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, peran antar instansi tidak terkoordinasi dengan terstruktur, selain itu tidak adanya instansi definitif yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten juga memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan operasional. Adapun, elemen thinking across sudah dapat dipahami oleh jajaran pemerintah daerah dengan adanya upaya untuk studi banding. 
UPAYA MEWUJUDKAN DYNAMIC GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Bimantara Nur Alim
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i2.14645

Abstract

Bertambahnya jumlah layanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdampak pada pelayanan yang terkesan tidak terorganisir dengan baik. Tujuan penelitian ini menganalisi dynamic governance dalam pelayanan public dengan memperhatikan elemen culture dan capabilities yang meliputi thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa kurang meratanya kompetensi dan kurang banyaknya tenaga kerja menyebabkan gagasan thinking ahead belum dapat direncanakan dengan lebih matang. Elemen kapabilitas yang dapat dijalankan dengan baik yaitu thinking again dimana instansi selalu meninjau evaluasi kinerja pegawai dan menganalisa respon masyarakat terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, thinking across menjadi elemen kapabilitas yang juga telah dijalankan dengan baik dengan mempelajari keberhasilan daerah lain dalam menyelenggarakan mal pelayanan publik lalu mengadopsinya.
Urban Farming Sebagai Strategi Inovasi Manajemen Publik di Kutai Kartanegara Andreastuti, Desie; Bimantara Nur Alim
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v14i1.18016

Abstract

Urban farming merupakan strategi inovatif dalam manajemen publik yang berpotensi meningkatkan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kutai Kartanegara. Dengan memanfaatkan ruang terbatas melalui teknologi modern seperti hidroponik dan akuaponik, urban farming mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan dampak implementasi urban farming. Dukungan kebijakan, pelatihan, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Urban farming di Kutai Kartanegara menunjukkan model kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan lebih lanjut. Kata kunci: urban farming, manajemen publik, inovasi, pembangunan berkelanjutan, Kutai Kartanegara.
POLICY CAPACITY PADA SEKTOR OPERASIONAL KEPOLISIAN RESOR UNTUK PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Bimantara Nur Alim; Farlian Ansyari
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.18508

Abstract

The purpose of this study is to describe the policy capacity in the operational sector of the Resort Police to control drug abuse in East Kotawaringin Regency. The research refers to the implementation scope by using the theory of policy capacity in the operational sector at the individual, organizational, and system levels. This study uses a qualitative method with a descriptive type. The research was conducted in 2022 at the Resort Police in East Kotawaringin Regency with data collection techniques sourced from primary data in the form of in-depth interviews with the Narcotics Investigation Unit and secondary data sourced from the media. The results showed several indicators running well, namely operational capacity at the individual and organizational levels. On the other hand, the operational capacity of policies at the system level has not run optimally. The police try to coordinate with local governments, communities, and other institutions. However, coordination between institutions is not going well, as one of which makes coordination difficult because there is no definitive institution, namely the Regency National Narcotics Agency, which is the axis for drug control.
Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Ansyari, Farlian; Alim, Bimantara Nur; Angreni, Dyah Kuntorini Dwi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47863

Abstract

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the implementation of public information disclosure in Batu Kajang Village, Batu Sopang Sub-district, Paser Regency, East Kalimantan. Referring to Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure, this study examines how the principles of transparency, accountability and participation are implemented in the context of village government. The approach used is descriptive qualitative with a case study strategy, where data is fully obtained through a literature study of official documents, government reports, trusted online news, and statutory regulations. The results showed that Batu Kajang Village has started the implementation of public information disclosure through digital channels such as the official village website that presents information about the APBDes, government structure, and development activities. Transparency is the most visible aspect, although the updating and completeness of information is still a challenge. Accountability is implemented through financial reporting and annual accountability meetings, but is not yet accompanied by adequate feedback mechanisms from the community. Community participation is facilitated through village meetings and DPRD recesses, but does not yet cover all levels of society, especially vulnerable groups. Meanwhile, PPID has been established in Batu Kajang Village, but still lacks a standard operating procedure that regulates the classification of information.
Ruang Terbuka Hijau untuk Ruang Publik di Palangka Raya: Tantangan Implementasi Kebijakan dan Manajemen Strategis Alim, Bimantara Nur; Andreastuti, Desie
SERUNAI Vol. 5 No. 1 (2025): SERUNAI
Publisher : IDFoS Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63019/serunai.v5i1.81

Abstract

Green Open Space (GOS) plays a crucial role in creating sustainable urban settlements, offering ecological, social, and economic benefits. In Palangka Raya, GOS serves as a public space that enhances environmental quality, promotes social interactions, and provides recreational opportunities. However, the implementation of GOS policies faces various challenges, including inadequate urban planning, lack of coordination among stakeholders, and insufficient facilities. This study aims to analyze the management of GOS as a public space by examining policy implementation challenges and strategic management approaches. Using a qualitative descriptive method, the study explores policy frameworks, government regulations, and urban management strategies. The findings indicate that the lack of coordination between municipal authorities and limited public participation hinder effective GOS development. Additionally, the absence of a comprehensive strategic management approach affects the sustainability of green spaces. Urban expansion and land-use changes further threaten the availability of GOS, reducing its accessibility for the community. Moreover, the lack of financial resources and maintenance strategies leads to deteriorating infrastructure in existing GOS areas. The research suggests that local governments should strengthen evidence-based policies, enhance inter-agency coordination, and integrate strategic management frameworks to ensure the sustainability of GOS. This study contributes to the discourse on urban sustainability by providing recommendations for improving GOS governance and strategic planning in Palangka Raya. Future research should explore innovative solutions, including smart urban planning and public-private partnerships, to enhance the quality and accessibility of GOS.