Garuda - Garba Rujukan Digital

STAKEHOLDER FRAMING AND POLICY LEGITIMACY: BREASTFEEDING POLICY IN ACEH PROVINCE Angreni, Dyah Kuntorini Dwi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1403

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi AcehÂ dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian iniÂ menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui Â analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksudÂ yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan.

KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM EKSPOR KERAJINAN SANGKAR BURUNG Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Sulikah Asmorowati
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 4 No 2 (2021): Vol. 4 No. 2, Mei 2021
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32630/sukowati.v4i2.211

Bird cage craft is a economy creative effort that utilizes local potential as well as hone abilities and skills. Bird cage made of wood with added carvings. The management of bird cage crafts is able to improve the economy of the residents of Gedog Wetan Village, Turen District, Malang Regency. Able to produce super quality with marketing outside Java and even export to Mexico. The research approach carried out by the researcher is a type of qualitative research. The research objective is to describe the empowerment of the community in managing bird cage crafts and the impact on improving the economy of the community of Gedog Wetan Village. The economic empowerment of village communities in making bird cages has good future prospects so that it can become a characteristic of the village and be able to prosper the economy of the village community. The proposed model was approved and has been applied to next year's government budget as a pilot project with the support of various stakeholders. It is hoped that this model will be able to accelerate rural economic development and the expansion of handicraft businesses that are managed in a sustainable manner.

Social Network Analysis of Indonesia Migrant Workers in Hong Kong: Study Social Integration Between Health Care and “KOTKIHO” Dyah Kuntorini Dwi Angreni
International Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2022): International Journal of Public Administration Studies
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/ijpas.v2i1.7854

In the research, the relationship between the social networks of migrant domestic workers from Indonesia in Hong Kong and the accessibility of medical care and legal protection is investigated. To help others and support the struggle of BMI organizations and groups in Hong Kong, the Coalition of Indonesian Labor Organizations in Hong Kong (KOTKIHO) was founded out of concern and solidarity.. Similarly, participant observations from formal and informal activities were used in this research, which also drew on field notes. In order to control risk and gain access to resources for their health and well-being, KOTKIHO strategically use their strong and weak ties, deciding within their social network who and what to discuss with reference to medical issues. For characterizing and assessing the continuous dynamic social integration process, researchers suggest using social network analysis. Their employers, who can also provide them with access to institutional and social resources, are carefully negotiated with regarding their rights and opportunities. Participate in online discussions and debates regarding the health policies of their native and host nations. To better comprehend the complexity and intricacy of social integration, social network analysis must be done using a mixed-methods approach due to its limitations as a relatively new tool in the field of social integration research. It also demonstrates the establishment, activation, and mobilization of migrant social networks around discourses on state-designed immigration-related health policy

Stakeholder framing and policy legitimacy: breastfeeding policy in Aceh Province Dwi Angreni, Dyah Kuntorini; Asmorowati, Sulikah
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.76 KB)

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan

Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe T Sofianus; Fidhia Aruni; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Nurul Kamaly
Journal of Governance and Social Policy Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v4i1.31136

At this time the position of the Qanun on the Expansion of the Kandang Makmur District is in the province and awaiting a register number that requires a letter of recommendation from the Minister of Home Affairs. In the discussion process to analyze the problem using political system theory in the formulation of public policy according to David Easton which consists of input, withinput, and output. Researchers chose to use a qualitative approach because a qualitative approach is believed to be able to assist researchers in interpreting and describing the phenomena that occur. The process of expansion of the Kandang Makmur sub-district is full of political elements. The political element is the efforts of Mayor Suaidi Yahya and the Aceh Party to control the legislature of the expansion agenda of the Kandang Makmur sub-district. This is in accordance with the concept that in the policy making process there is the use of interests and power in order to form a policy. So in the formulation process there is a conflict of interest between the executive and the legislature. The Lhokseumawe DPRK as the legislature rationalized the expansion policy of the Kandang Makmur District by providing an alternative policy to the executive as the party proposing the expansion policy of the Kandang Makmur District. So that the next researcher can continue the discussion regarding the implementation of the Qanun for regional expansion in Kandang Makmur District.

Pendampingan Optimalisasi Layanan Administrasi Online Berbasis Teknologi Informasi di Gampong Jawa Lama Zahara, Ana; Angreni, Dyah Kuntorini Dwi; Farida, Ratna; Oktaviajianti, Firda; Syahputra, Haris; Saifuddin, Imam; Hanum, Mulyatun; Ramadhan, Jehan; Andriansyah, Andriansyah; Maulana, Fazil; Doni, Dona; Nanda P.S, Josua
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v2i1.15463

Administrative services are a basic need for society. However, its implementation is still not practical and simple, resulting in effects that can impact other sectors such as the economy. The demographic condition of Gampong Jawa Lama shows that there is no time efficiency which will result in many losses. Apart from that, the absorption of existing village funds shows that the use of paper for administration is still very large which is not in accordance with point 13 of the Sustainable Development Goals, coupled with the impact of the pandemic which has worsened the situation by implementing various restrictions on sectors of society. It is urgent to find a solution that facilitates the community in the administrative sector and Gampong Jawa Lama needs a solution to facilitate the administrative process in terms of delivery distribution and management by village officials to create a minimum system that is effective, efficient and interacts directly. Based on the needs and conditions of Gampong Jawa Lama Village, the online administration solution, namely "Smart Village: Empowering Gampong Jawa Lama through an Intelligent Information System for Online Application-Based Community Administration Services", is an application that can accommodate administrative processes at the village level using the Android system.

Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe T Sofianus; Fidhia Aruni; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Nurul Kamaly
Journal of Governance and Social Policy Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v4i1.31136

At this time the position of the Qanun on the Expansion of the Kandang Makmur District is in the province and awaiting a register number that requires a letter of recommendation from the Minister of Home Affairs. In the discussion process to analyze the problem using political system theory in the formulation of public policy according to David Easton which consists of input, withinput, and output. Researchers chose to use a qualitative approach because a qualitative approach is believed to be able to assist researchers in interpreting and describing the phenomena that occur. The process of expansion of the Kandang Makmur sub-district is full of political elements. The political element is the efforts of Mayor Suaidi Yahya and the Aceh Party to control the legislature of the expansion agenda of the Kandang Makmur sub-district. This is in accordance with the concept that in the policy making process there is the use of interests and power in order to form a policy. So in the formulation process there is a conflict of interest between the executive and the legislature. The Lhokseumawe DPRK as the legislature rationalized the expansion policy of the Kandang Makmur District by providing an alternative policy to the executive as the party proposing the expansion policy of the Kandang Makmur District. So that the next researcher can continue the discussion regarding the implementation of the Qanun for regional expansion in Kandang Makmur District.

Living As Citizen In Smart City Lestari, Lara Ayu; Angreni, Dyah Kuntorini Dwi; Zana, Iqbal Saputra; Andreastuti, Desie; Bato, Bulan Erika; Perwitasari, Dyah Rahayuning
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 9 No 1 (2025): Phenomenal Issues in Today's Government
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v8i02.563

The idea of smart cities has gained traction recently. It has attracted much attention from administrators, legislators, urban planners, and others in response to the complicated problems caused by unparalleled urbanization. However, public participation or citizen engagement is essential in the smart city concept to achieve the goals optimally. This research will primarily focus on several methodologically crafted problem sets to produce thorough analytical results. They ask how the notion of "smart cities" fits into the bigger picture of how citizen engagement in green cities affects Indonesia's green economy and ultimately, how well Indonesia's smart cities align with the 1945 Constitution. This study looks at smart city-based policies from the perspectives of participation, economy, and constitution, which is different from previous studies. The findings indicate that several smart city programs and regulations still rely on local government policies, which means that residents' rights are not allocated fairly. The construct is significant in developing ecologically sound entrepreneurship through initiatives to promote interest in community participation through green entrepreneurship orientation. The smart city concept is a means of achieving the success of community engagement in promoting a green economy and constitution.

Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif Bulan Erika Bato; Iqbal Saputra Zana; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Desi Andreastuti; Dyah Rahayuning Perwitasari; Lara Ayu Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.506

Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan untuk setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Berdasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, keterwakilan perempuan secara keseluruhan dalam pemilu legislatif mengalami peningkatan. Namun tidak pernah mencapai angka 30% dari keseluruhan anggota legislatif, bahkan setelah undang-undang 30% diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilu legislatif dari hasil pemilu masih perlu didorong secara maksimal. Norma sosial dan budaya yang masih cenderung patriarkis membatasi peran perempuan di ranah publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, melalui komitmen dukungan partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam memilih calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif untuk memastikan hadirnya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi dan laporan yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan untuk memilih anggota legislatif perempuan. Sistem kepartaian masih meremehkan pendidikan dan kaderisasi politik perempuan

Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Ansyari, Farlian; Alim, Bimantara Nur; Angreni, Dyah Kuntorini Dwi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47863

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the implementation of public information disclosure in Batu Kajang Village, Batu Sopang Sub-district, Paser Regency, East Kalimantan. Referring to Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure, this study examines how the principles of transparency, accountability and participation are implemented in the context of village government. The approach used is descriptive qualitative with a case study strategy, where data is fully obtained through a literature study of official documents, government reports, trusted online news, and statutory regulations. The results showed that Batu Kajang Village has started the implementation of public information disclosure through digital channels such as the official village website that presents information about the APBDes, government structure, and development activities. Transparency is the most visible aspect, although the updating and completeness of information is still a challenge. Accountability is implemented through financial reporting and annual accountability meetings, but is not yet accompanied by adequate feedback mechanisms from the community. Community participation is facilitated through village meetings and DPRD recesses, but does not yet cover all levels of society, especially vulnerable groups. Meanwhile, PPID has been established in Batu Kajang Village, but still lacks a standard operating procedure that regulates the classification of information.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search