Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Smart Society: Community Service and Empowerment Journal Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Zulfika Ikrardini
Universitas Jenderal Achmad Yani
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Inovasi Digital dalam Sistem Pertanahan di Indonesia: Transformasi Sertipikat Tanah dari Konvensional Menjadi Elektronik R. Ardini Rakhmania Ardan; Lily Andayani; Zulfika Ikrardini
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4453

Abstract

Transformasi sistem pertanahan di Indonesia dari sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik (e-sertipikat) merupakan inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum atas hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fokus pada kegiatan penyuluhan mengenai e-sertipikat, yang mencakup paparan regulasi, demonstrasi prosedur, dan sesi tanya jawab antara petugas pertanahan dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi penyuluhan, pencatatan pertanyaan peserta, dan wawancara dengan petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-sertipikat mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses penerbitan sertipikat, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen. Namun, kegiatan penyuluhan mengungkap kendala lapangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital dan perlunya peningkatan kapasitas petugas pertanahan. Secara yuridis, regulasi yang ada memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi pengalaman empiris menunjukkan pentingnya penyuluhan sebagai sarana meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendukung implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara dasar hukum, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital sistem pertanahan di Indonesia.
Penguatan Literasi Hukum Masyarakat dalam Mencegah Eksploitasi dan Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Indah Dwiprigitaningtias; Haris Djoko Saputro; R. Ardini Rakhmania Ardan; Hannana Fitria; Ferdian Rinaldi; Zulfika Ikrardini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.528

Abstract

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural masih menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, ketidakjelasan hubungan kerja, tidak terpenuhinya hak upah, hingga kerentanan terhadap kekerasan dan perdagangan orang. Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama PMI memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara memadai prosedur penempatan, persyaratan dokumen, hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko hukum dari keberangkatan melalui jalur tidak resmi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah praktik eksploitasi dan penempatan nonprosedural ke Malaysia. Metode kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, identifikasi permasalahan, serta pemberian informasi mengenai prosedur penempatan PMI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi diarahkan pada pemahaman mengenai hak-hak PMI, tahapan penempatan yang sah, dokumen yang harus dipenuhi, karakteristik modus perekrutan nonprosedural, risiko eksploitasi, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, membentuk sikap yang lebih kritis terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak sesuai prosedur, serta memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural. Penguatan literasi hukum dengan demikian menjadi instrumen preventif yang penting dalam membangun perlindungan pekerja migran sejak tahap sebelum bekerja serta mendorong terwujudnya migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan berperspektif perlindungan hak asasi manusia.
Strengthening JAMPIDMIL’s Authority in Handling Joint Civilian–Military Criminal Cases Wahyoedho Indrajit; Zulfika Ikrardini; Ferdian Rinaldi
Smart Society Vol. 6 No. 4 (2026): Smart Society
Publisher : FOUNDAE (Foundation of Advanced Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58524/smartsoc.v6i4.1677

Abstract

This article examines the statutory and institutional scope of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs (JAMPIDMIL) in joint civilian–military criminal cases (perkara koneksitas), with particular attention to Attorney General Guideline No. 2 of 2025 and its relationship to Indonesia's 2025 Criminal Procedure Code. Using normative juridical analysis through statutory and conceptual approaches, the study compares prosecutorial authority, forum determination, and coordination across civilian and military justice institutions. The analysis identifies three normative concerns: optional military participation in some preliminary activities, divided central–regional accountability, and potentially prolonged coordination between prosecutors and military authorities. It also distinguishes the authority established in binding legislation from procedures established in an internal prosecutorial guideline. The TWP-AD corruption case is used solely as a pre-guideline illustration of connectivity proceedings, not as evidence of the 2025 guideline's effectiveness. The study argues that clearer allocation of procedural responsibility, written coordination requirements, and alignment with the new Criminal Procedure Code could improve legal certainty without displacing powers reserved by statute. These conclusions concern normative regulatory design rather than empirically measured implementation outcomes.
Peran Hukum Lingkungan dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat menuju Green Environment Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini; Firdaus Muhammad Iqbal; Lily Andayani
MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 4 (2026): JIMI - OKTOBER
Publisher : PT. PENERBIT TIGA MUTIARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61404/mutiara.v4i4.574

Abstract

The complexity of environmental issues indicates that regulations have not guaranteed sustainable public participation. The gap between the recognition of participation rights and their implementation remains a concern because environmental quality depends on involvement in decision-making, monitoring, and ecological action. This study aims to analyze the role of environmental law in strengthening participation toward a green environment, forms of participation developed through legal instruments, and factors hindering its effectiveness. It employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through qualitative juridical analysis involving identification, classification, interpretation, and evaluation of norms. The findings show that environmental law establishes rights and obligations, provides opportunities for participation, shapes ecological behavior, and strengthens monitoring and law enforcement. Public participation encompasses informational, deliberative, ecological action, monitoring, and reporting dimensions. Its effectiveness remains constrained by limited legal and ecological literacy, unequal access to information, institutional capacity, and inconsistent law enforcement.
Co-Authors Ferdian Rinaldi Firdaus Muhammad Iqbal Hannana Fitria Haris Djoko Saputro Indah Dwiprigitaningtias Lily Andayani R. Ardini Rakhmania Ardan Wahyoedho Indrajit