Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Jurnal Dialektika Hukum
Hannana Fitria
Universitas Jenderal Achmad Yani
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Hannana Fitria; Sherly M. Imam Slamet; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.889 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.490

Abstract

Air susu ibu atau biasa disingkat (ASI) memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak bisa tergantikan dengan susu atau makanan dan minuman lainnya. Hal ini telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah.Pemerintah juga telah mengakui keistimewaan yang terkandung di dalam ASI, bahkan pemerintah menetapkan mengenai ibu pengganti untuk membantu para ibu yang berhalangan untuk menyusui bayinya karena beberapa alasan medis. Untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya bisa diperoleh dengan cara membeli ASI baik secara langsung maupun secara Online. Akan tetapi untuk memperoleh ASI dari ibu lain harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data-data sekunder, studi kepustakaan dan wawancara lapangan untuk mempelajari data primer, data sekunder dan data tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran dihubungkan dengan peraturan hukum positif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kedudukan ASI di dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif tidak diperbolehkan karena ASI yang dijual apalagi secara online tidak diketahui kualitas dari ASI tersebut, dan jika terjadi kerugian yang terjadi karena jual beli ASI maka pihak penjual berkewajiban untuk mengganti kerugian berupa santunan, dan biaya perawatan kesehatan. Apabila pihak penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk mengganti rugi maka pihak pembeli ASI bisa melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.
Pengelolaan Sampah Sebagai Instrumen Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Keluarga Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Indah Dwiprigitaningtias‎; Hannana Fitria; Nur Asih
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12341

Abstract

Limbah sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga khususnya pada anak-anak dan kelompok rentan lain. Artikel ini mengkaji tentang kedudukan pengelolaan sampah sebagai instrumen pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai kerangka hukum utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas tanggung jawab negara menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari pengurangan pada sumber hingga pemrosesan akhir yang aman bagi lingkungan. Akan tetapi masih terdapat hambatan dan ketidakselarasan antara regulasi dan realisasi penerapannya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) lebih dari separuh timbulan sampah nasional belum dikelola secara optimal sehingga hak konstitusional keluarga atas lingkungan yang sehat belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mengatasi hal tersebut artikel ini mengusulkan peningkatan pengawasan, percepatan,penghapusan praktik pembuangan terbuka (open dumping) serta pelibatan aktif masyarakat dan keluarga.
Co-Authors Indah Dwiprigitaningtias‎ Lily Andayani Nur Asih Sherly M. Imam Slamet