Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Aminah Aminah
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Menakar Perlu Tidaknya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis di Indonesia Muhammad Arsy Revaldy; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4502

Abstract

Guna menjalankan pemerintahan, Negara memiliki kewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan keamanan, pertahanan dan kecerdasan kehidupan. Ini sesuai tujuan negara yang ada di Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. pajak ialah iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dikumpulkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa bersama untuk mencapai kemakmuran Bersama. Dengan menjalankan pemerintahan. Negara berkewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan sosial, keamanan, pertahanan dan intelejen. Berdasar pada Soeparman Soemahamidjaja. Pajak ialah sumbangan wajib berbentuk uang atau barang yang dipungut wakil yang berwenang sesuai ketnetuan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa Bersama untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Lalu berdasar pada Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. Pajak ialah sumbangan rakyat pada kas negara berdasar pada ketentuan peraturan UU, tanpa menerima jasa apapun, yang dapat dibuktikan secara langsung. Secara umum retribusi pajak ialah pungutan atas pembayaran jasa izin tertentu yang diterbitkan pemerintah atau diberikan pada perorangan atau badan hukum.
Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik Hapshah Azzahra Welvi Putri; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4973

Abstract

Etika profesi notaris memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan martabat notaris sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris dituntut untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi sebagai landasan dalam menjaga martabat notaris serta implikasinya terhadap kepercayaan publik. Etika profesi tidak hanya mencakup kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh notaris, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tindakan yang diambilnya dalam menjalankan tugas profesi. Dengan mematuhi kode etik, notaris dapat menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik-praktik yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta iklim kepercayaan yang kondusif bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, etika profesi menjadi dasar yang tak terpisahkan dari profesionalisme notaris, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan notariat sebagai penguat kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam men erapkan etika profesi serta pentingnya pendidikan etika bagi calon notaris sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kualitas layanan notariat.
Implementasi Fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Berdasarkan Undang – Undang Keimigrasian Salzavira Belliananda Birton; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6428

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi studi kepustakaan dan wawancara kepada Analisis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Subseksi Intelijen Keimigrasian. Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian dilakukan terhadap dokumen keimigrasian, personel, material dan cap keimigrasian, serta kantor dan instalasi vital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi.
Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Akta Pengakuan Hutang Afifah Khairani Siregar; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6656

Abstract

Akta Pengakuan Hutang yang disertai Kuasa Menjual merupakan instrumen hukum yang sering digunakan dalam praktik kenotariatan sebagai jaminan pelunasan utang di luar jaminan kebendaan formal seperti Hak Tanggungan, Fidusia, atau Gadai. Pemberian kuasa menjual dimaksudkan untuk mempermudah kreditur dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Namun, dalam praktiknya sering timbul permasalahan ketika kreditur menggunakan kuasa tersebut secara sepihak tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan kuasa menjual yang melekat pada akta pengakuan hutang serta menelaah tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan dan keseimbangan hak para pihak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas keadilan kontraktual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur mencakup perlindungan preventif, melalui peran notaris dalam mengawasi isi akta agar tidak merugikan salah satu pihak, dan perlindungan represif, melalui upaya hukum seperti pembatalan akta atau gugatan jika terjadi penyalahgunaan kuasa menjual. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak independen serta menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuatnya.
Refleksi Praktik Notaris: Penegakan Kode Etik terhadap Manipulasi Hak Atas Harta Klien Ilma Ayu Puspitaningrum; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6892

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan penerapan dan penegakan Kode Etik Notaris dalam mencegah manipulasi hak atas harta klien di Indonesia. Menggunakan metode penelitian non-doktrinal (socio-legal research) melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kasus, penelitian mengungkap kesenjangan sistemik antara law in books dan law in action yang dipicu faktor struktural (lemahnya koordinasi antar lembaga), kultural (rendahnya kepatuhan etika), dan individual (minimnya kesadaran moral). Temuan menunjukkan 73% pelanggaran etik berasal dari tekanan eksternal dan sistem verifikasi yang tidak memadai. Penelitian merekomendasikan penguatan refleksivitas etika melalui pendidikan berkelanjutan, mekanisme pengawasan independen, dan integrasi teknologi verifikasi digital untuk memitigasi risiko manipulasi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas notaris.
Co-Authors Afifah Khairani Siregar Hapshah Azzahra Welvi Putri Ilma Ayu Puspitaningrum Muhammad Arsy Revaldy Salzavira Belliananda Birton