Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Analisis Hukum TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bacarita Law Journal Tasyri'
Arzaqi, Nila
Hukum Universitas Safin Pati
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ADDENDUM DIBAWAH TANGAN DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Irma Lina Habibah; Nila Arzaqi
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v4i1.3341

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian di Indonesia salah satunya dengan cara restukturisasi kredit perbankan. Pandemi Covid -19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian sendiri, oleh karena itu perbankan sebagai salah satu agen pembangunan memberikan restrukturisasi kredit perbankan melalui addendum dibawah tangan. Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai stimulus peningkatan ekonomi secara nasional. Pihak Bank memberikan kemudahan debitur terdampak Covid-19 saat pengajuan restrukturisasi kredit yaitu dengan pembuatan addendum dibawah tangan dengan tanpa legalisasi secara notariil. Kekuatan addendum dibawah tangan perjanjian kredit pada perbankan bergantung pada pengakuan para pihak mengakui atau menyangkal terhadap kebanaran isi, tanda tangan dan cap jempol dalam perjanjian tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini pihak bank jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau sering disebut wanprestasi dalam addendum perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan dengan jaminan hak tanggungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan upaya menyelesaikan kredit dengan jalur litigasi yaitu melakukan penyelesaian secara damai dengan menjual obyek hak tanggungan dibawah tangan, dan upaya yang terakhir dengan jalur non litigasi
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA Nila Arzaqi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.896 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192

Abstract

Ada sementara pandangan bahwa keberadaan kelompok LGBT di Indonesia telah mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ke-Tuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu upaya dalam merespons keberadaan kelompok LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi maupun peraturan perundangan yang lain. Kebijakan hukum pidana dalam upaya merespons keberadaan kelompok LGBT ini juga dapat dilihat sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar Pancasila. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kajian perbandingan hukum agar dapat dirumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam merespons keberadaan LGBT.
Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah Dewi Ayu Wulandari; Nila Arzaqi; Laila Kholid Alfirdaus; Yuwanto Yuwanto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3279.861 KB) | DOI: 10.20961/sp.v17i1.64246

Abstract

PPDB zoning system is the acceptance of new students through the mechanism of school distance from the residence of prospective students. Therefore the quantity of the capacity of new students in the zoning area is the most important. This study aims to evaluate the PPDB mechanism in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java as a public service provider. The research method uses qualitative methods using an intrinsic case study approach, data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of research and discussion related to the PPDB evaluation in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java: Communication Factors in PPDB Policy Dissemination Lack of socialization of the PPBD zoning system results in a lack of public understanding when their children cannot go to school in the desired place because they are constrained by zoning policy, PPDB 2021/2022 has been carried out online, there are still many parents/students who are still confused about how to register. Commitment Factors for Central and Regional PPDB Regulations PPDB regulations for the zoning system in the regions should refer to references from the center. Technical Implementation of PPBD 2021/2022, Several inconsistencies in the technical guidelines for implementing PPDB 2021/2022 that occurred in several districts spread across Central Java based on reports and supervision of the Ombudsman RI Central Java. The implementation of the PPDB selection by SMP N 1 Karanganyar was not in accordance with technical instructions because it was carried out online and offline.
Efektivitas Rapid Test, PCR, Dan Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan Berinda Wiendya Zainar; Joko Setiyono; Nila Arzaqi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.233-244

Abstract

Transportasi umum mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yaitu menunjukkan hasil uji rapid test dan PCR yang negatif serta sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia, menurut sebagian penumpang membebani keuangan karena tambahan biaya untuk rapid test/PCR dan dinilai tidak efektif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kajian hukum tentang rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif hak kesehatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini rapid test tingkat keakuratan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, PCR umumnya dianggap sebagai "gold standard" dalam diagnosis COVID-19. Vaksinasi telah terbukti efektif dalam melindungi individu dari COVID-19 dan mengurangi tingkat keparahan penyakit jika seseorang terinfeksi virus tersebut. Meskipun vaksin tidak memberikan perlindungan 100%, mereka berperan penting dalam mengendalikan penyebaran virus. Disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tepat untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilihat dari segi Kesehatan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif, dimana pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik.
Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal Home Industry Di Desa Kertomulyo Arzaqi, Nila; Ikawati, Amalia Dewi; Alviolita, Fifink Praiseda
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24974

Abstract

Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sangat berpotensi dan kaya akan sumber daya alam yang dibuktikan dengan semakin berkembangnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas berbentuk home industry di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku home industry di Desa Kertomulyo. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahap pengidentifikasi masalah home industry yang ada di Desa Kertomulyo melalui kepala desa dan warga sekitar, kemudian dilajutkan tahap selanjutnya yaitu memberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal sampai dengan pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada kelompok home industry di Desa Kertomulnyo, dan untuk tahap terakhir setelah dijamin dengan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan dan proses pendaftaran sertifikasi halal ini, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen akan tingkat kehalalan sebuah produk sehingga produk bisa diberikan label yang menarik dan juga dipasarkan secara online maupun offline atau dapat melalui e-commerce. Education and Sustainable Assistance for Home Industry Halal Certification in Kertomulyo Village Abstract: Kertomulyo Village, Trangkil District, Pati Regency has great potential and is rich in natural resources as evidenced by the growing number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the majority of which are in the form of home industries in the region. This community service activity is carried out to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification. With this community service activity, it is hoped that it can increase productivity and competitiveness for home industry players in Kertomulyo Village. Extension activities are carried out through the stage of identifying home industry problems in Kertomulyo Village through the village head and local residents, then the next stage is to provide socialization on the importance of halal certification to assistance in registering online halal product guarantee certification in home industry groups in Kertomulnyo Village, and for the last stage after being guaranteed with halal certification. With this assistance and halal certification registration process, it can increase consumer confidence in the level of halalness of a product so that products can be given attractive labels and also marketed online and offline or through e-commerce.
Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum Puspitasari, Deny; Arzaqi, Nila
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.150

Abstract

This study examines Article 252 of the New Criminal Code (KUHP) regarding its relevance and legal proof. The analysis is conducted from an Islamic law perspective using maqashid syariah, Quranic evidence, and Hadith, and compares it with the concepts of hudud, qisas, and ta'zir. Using a qualitative method based on library research with a descriptive-analytical approach, this research aims to support the development of Islamic legal theory that is harmonious with national law and relevant to the pluralism of Indonesian society. The discussion of Article 252 reveals the differences between Islamic law and positivistic approaches in dealing with witchcraft (santet). In Islamic law, witchcraft is considered a major sin that damages faith and social harmony, with proof based on witnesses, confessions, and indications in accordance with maqashid syariah. Meanwhile, the positivistic approach faces challenges in proving witchcraft due to its supernatural nature, making confessions as the primary evidence in Article 252 vulnerable to bias and subjectivity.
Criminal Law Policy in Tackling Personal Possession of Marijuana for Medicine Alviolita, Fifink Praiseda; Arzaqi, Nila
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.19942

Abstract

The problem of personal possession of marijuana for medical purposes because according to the mandate of the constitution the right to life is guaranteed by the 1945 Constitution. The purpose of this study is to identify problems from the formulation aspect of the Narcotics Law to determine the appropriate criminal law policy to overcome these legal issues. This study uses a type of normative juridical research with a qualitative approach. The results of the study show that the Narcotics Law has a vagueness of norms that results in a person who has marijuana personally for treatment or therapy can be criminalized, even though if you look at the formulation of the Narcotics Law does not really prohibit it as long as it is in accordance with the results of research so that its use can be scientifically proven. In addition to the incessant eradication of narcotics trafficking and abuse, the government needs to take policies by revising the Narcotics Law. Efforts that can be made by decriminalizing personal possession of marijuana as a treatment does not mean that it will be impossible in the future, coupled with the regulation and supervision of marijuana trafficking, will open up space for the courts to focus on dealing with more serious narcotics crimes. This means that the government must be present to refocus the function of legislation and determine future regulations to regulate the maximum limit on the amount of psychotropic substances that can be legally owned or not so that they can distinguish the perpetrators of criminal acts whether they are categorized as owners, users, storers or dealers and the certainty of psychotropic abuse in order to achieve certainty, justice and usefulness.
The Implicature of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority to Freeze Bank Accounts on Citizens’ Constitutional Rights: A Democratic Rule of Law Perspective Rifa’i, Ahmad; Arzaqi, Nila
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 8, October 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i8.3354

Abstract

Introduction: This article examines the authority of Indonesia’s Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) to freeze bank accounts as a preventive measure against money laundering and related crimes. While effective in securing illicit assets, this authority raises concerns regarding proportionality, constitutional rights, and democratic accountability, highlighting the need for balanced safeguards within Indonesia’s legal system.Purposes of the Research: The purpose of this research is to analyze the constitutional implications of INTRAC authority to freeze bank accounts, evaluate its conformity with the principles of a democratic rule of law, and propose recommendations for ensuring a balanced approach between effective financial crime prevention and the protection of citizens’ constitutional rights.Methods of the Research: This study uses a normative juridical approach supported by limited empirical insights.Findings of the Research: The findings of this study show that while INTRAC account-freezing authority is an effective preventive tool against financial crime, its lack of judicial oversight creates risks of disproportionate rights restrictions. Using implicature analysis, this research uncovers hidden consequences such as reputational harm and financial paralysis, offering an original perspective that bridges normative law with socio-political impacts in a democratic rule of law.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) Arzaqi, Nila; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5057

Abstract

Kejahatan sekstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan. Modusnya mencakup layanan video panggilan seksual, cinta romantis, dan spam panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani Video Call Sex (VCS) seperti yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.
Co-Authors Berinda Wiendya Zainar Dewi Ayu Wulandari Fifink Praiseda Alviolita Ikawati, Amalia Dewi Irma Lina Habibah Joko Setiyono Laila Kholid Alfirdaus Puspitasari, Deny Rifa’I, Ahmad Yuwanto Yuwanto