Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) PESHUM
Yunika Depri Listiana
Politeknik Negeri Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN ACHIEVING PEOPLE'S WELFARE Yunika Depri Listiana; Jackson Yumame; Melyana R Pugu
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 4 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i1.2642

Abstract

The implementation of public policy is a complex process and faces various challenges, including limited resources, social resistance, and the need for coordination between institutions. This challenge demands a holistic approach that involves the active participation of the community and synergy between policy and local needs. This study explores various solutions to overcome obstacles in the implementation of public policies, such as the importance of data-based policies, effective communication, the provision of adequate resources, and continuous monitoring and evaluation. In addition, strong leadership and commitment from all stakeholders play a key role in the successful implementation of policies. With an integrated approach and collective support, the main goal of achieving people's welfare can be realised effectively and sustainably.
Kepemimpinan dalam Mewujudkan Good Governance Kabupaten Kubu Raya: Studi Literatur Yunika Depri Listiana; Agisna Mar’atana; Eka Mustika Sari; Andjani Trimawarni
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15964

Abstract

Kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan tata kelola administrasi publik dalam mewujudkan good governance. Pergantian kepemimpinan daerah di Kabupaten Kubu Raya pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengkaji peran kepemimpinan sebagai upaya memperkuat praktik pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab melibatkan peran aktif masyarakat, serta mampu menanggapi kebutuhan publik secara efektif. Penelitian bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik literature review berbentuk narrative review. Data diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis melalui analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepemimpinan berperan sebagai kekuatan dinamis dalam menggerakkan tata kelola administrasi publik. Gaya kepemimpinan yang responsif, partisipatif, adaptif, dan inovatif terbukti efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa good governance tidak hanya merupakan output kepemimpinan, melainkan sistem tata kelola yang terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antara kepemimpinan, birokrasi, dan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam penguatan kepemimpinan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.
EXPANDING THE VISIBILITY OF WEST KALIMANTAN MSMES THROUGH MARKET INTRODUCTION IN KUCHING, SARAWAK Verdico Arief; Henrian Stiawan; Ika Lusiana Sari; Andjani Trimawarni; Yunika Depri Listiana; Muhammad Rachimoellah; Vera Aryani; Muhammad Habibie; Winda Chelsea Meisari; Grace Kelly Hadi Putri Sihombing
International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Vol. 6 No. 2 (2026): July-October 2026
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.23004537

Abstract

Limited product visibility in cross border markets constitutes a primary barrier to optimizing the economic potential of local MSMEs specializing in West Kalimantan handicrafts. This Community Service activity was designed as a strategic intervention to facilitate the visibility expansion of partner products through participation in the 24th Borneo Island International Big Bike Festival (BIIBBF) 2026 in Kuching, Sarawak, Malaysia. Employing a qualitative approach based on the POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) management framework, primary data were gathered through observation, interviews, and questionnaire administration. The results demonstrate that the integration of structured operational governance and the implementation of an interactive exhibition method effectively fostered cross cultural interaction and stimulated a commercial response from the global audience. A measurable evaluation under the controlling function involving 68 respondents confirmed significant product acceptability in international markets, achieving an accumulated average satisfaction score of 96.34%. These empirical findings serve as strategic feedback to continually refine the partners' product quality standards in support of export orientation.
Network Governance dalam Implementasi Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat Yunika Depri Listiana; Winda Chelsea Meisari; Grace Kelly H.P. Sihombing
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 5 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i5.12161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana network governance beroperasi dalam mengintegrasikan agenda ekonomi hijau serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Analisis penelitian menggunakan kerangka network governance dari Klijn dan Koppenjan yang terdiri atas aktor, interdependensi dan frames, manajemen jaringan, karakteristik kelembagaan, serta interaksi dan kompleksitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi agenda ekonomi hijau melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga menciptakan hubungan yang saling bergantung di antara mereka. Network governance dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Regulasi dan dokumen perencanaan menjadi landasan kelembagaan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Faktor pendukung meliputi regulasi, keterlibatan aktor lintas sektor, forum koordinasi, serta peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas dan sumber daya fiskal daerah, kompleksitas pembagian kewenangan, ketidakkonsistenan kebijakan, serta koordinasi dan indikator ekonomi hijau yang belum optimal.
Co-Authors Agisna Mar’atana Andjani Trimawarni Eka Mustika Sari Grace Kelly H.P. Sihombing Grace Kelly Hadi Putri Sihombing Henrian Stiawan Ika Lusiana Sari Jackson Yumame Melyana R Pugu Muhammad Habibie Muhammad Rachimoellah Vera Aryani Verdico Arief Winda Chelsea Meisari