Prasya Putri Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Autopsi Kedokteran Forensik dan Tanatologi Dalam Pembuktian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Mediko-Legal) Prasya Putri Ramadhani; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang membutuhkan pembuktian materiil secara akurat untuk menentukan sebab, mekanisme, dan cara kematian. Dalam proses peradilan pidana, dokter forensik memegang peranan krusial melalui pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) untuk menyusun Visum et Repertum (VeR) Jenazah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran autopsi forensik dan indikator tanatologi dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana pembunuhan serta kedudukan hukumnya sebagai alat bukti di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan autopsi (seperti trauma benda tajam/tumpul, asfiksia, atau luka tembak) bersama dengan indikator tanatologi (lebam mayat, kaku mayat, dan suhu tubuh) sangat menentukan dalam merekonstruksi tempus delicti (waktu kejadian) dan membuktikan adanya penderitaan fatal akibat perbuatan orang lain. VeR Jenazah berfungsi sebagai alat bukti surat dan Keterangan Ahli yang mengikat secara objektif sesuai Pasal 184 KUHAP.
Implikasi Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis Prasya Putri Ramadhani; Hudi Yusuf; Chrisbiantoro Chrisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selain bullying, tekanan dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, masalah percintaan dan masalah ekonomi, dapat mendukung terjadinya gangguan mental, selain itu terdapat factor lain yang dapat mempengaruhi mental seseorang seperti turunan atau genetic. Di zaman yang maju secara teknologi dan berimbas pada perekonomian serta sektor pekerjaan yang dimana banyak posisi pekerjaan manusia di gantikan oleh teknologi atau robot, serta mudah nya masyarakat dalam mengakses berbagai macam platform sehingga banyak memicu dan menciptakan nilai kesenjangan sosial yang nyata, kemudahan ini banyak menuai pro dan kontra khusus nya di lingkungan yang kurang mendukung serta keluarga atau orang tua yang kurang mengikiti perkembangan zaman,  Banyak tekanan datang dari orang terdekat seperti lingkungan keluarga, sosial dan kehidupan yang membuat beberapa orang menjadi kehilangan kesehatannya dan berdampak pada kesehatan mentalnya, jurnal ini membasa tentang implikasi hukum jika terjadi kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), serta penanganan secara psikologis, treatment atau penanganan pertama yang dapat dilakukan oleh keluarga sebelum memutuskan untuk melangkah ke tahap selanjutnya serta penanganan secara medis jika dirasa membutuhkan bantuan, serta kapan waktu yang tepat untuk pergi ke tenaga professional seperti dokter psikiater agar dapat penanganan yang tepat agar dapat memulihkan dan mencegah hal buruk lain terjadi.
Dampak Buruk atas Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia Prasya Putri Ramadhani; Hudi Yusuf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17815737

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has wide–ranging impacts on national development. This study aims to analyze the elements of corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, the factors contributing to the rise of corruption cases, and strategies for combating them. The research employs a literature study method involving legislation, court decisions, and previous studies. The analysis shows that corruption is caused by weak integrity among officials, ineffective supervisory systems, and a permissive culture. Combating corruption requires repressive, preventive, and systemic approaches through bureaucratic reform. Corruption in Indonesia is no longer a new legal problem for the state, as corruption has existed for thousands of years in both developed and developing countries, including Indonesia. The Anti-Corruption Law stipulates that individuals who commit corruption must compensate for state losses due to the economic and social impacts inflicted on state finances. Over time, increasing prison sentences for corruptors is expected to create a deterrent effect, thereby reducing corruption crimes.