Garuda - Garba Rujukan Digital

Perspektif Ulama dan Tenaga Kesehatan di Sumedang tentang Dampak Perceraian terhadap Tumbuh Kembang Anak nazzar_123; Natasya Kamila Maulida; Hilya Gina Masruroh; Salma Sofiya Nazhiroh; Salsabila Alia Safariyah; Vina Yulianti; Tedi Supriyadi; Akhmad Faozi
Jurnal Ilmu Keperawatan Anak Vol. 8 No. 1 (2025): JIKA
Publisher : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32584/jika.v8i1.3155

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang meningkat dan berdampak luas terhadap anak sebagai pihak paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak dari dua perspektif, yakni pandangan Islam dan tenaga kesehatan, serta mengeksplorasi pendekatan strategis yang mengintegrasikan keduanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan enam partisipan yang terdiri dari tenaga kesehatan (dokter dan perawat), tokoh agama, dan anggota masyarakat di Kabupaten Sumedang, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian berdampak negatif pada aspek psikososial, kesehatan fisik, dan perkembangan spiritual anak. Perspektif Islam menekankan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak tetap wajib dijalankan. Sementara dari sisi kesehatan, anak korban perceraian memerlukan pemantauan tumbuh kembang, dukungan psikologis, dan intervensi gizi. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara orang tua, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan guna memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal. Kata kunci: Dampak psikologis anak, intervensi kolaboratif, perceraian orang tua, perspektif Islam dan kesehatan, tumbuh kembang anak. Parental divorce is a social phenomenon that is increasing and has a wide impact on children as the most vulnerable party. This study aims to describe and analyze the impact of divorce on child development from two perspectives, namely the Islamic perspective and health workers, and to explore a strategic approach that integrates the two. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies and in-depth interviews with health workers, religious leaders and the community in Sumedang Regency, then analyzed thematically. The results of the study indicate that divorce has a negative impact on the psychosocial aspects, physical health, and spiritual development of children. The Islamic perspective emphasizes that although divorce is permitted, parental responsibility for children's rights must still be carried out. Meanwhile, from a medical perspective, children who are victims of divorce require growth and development monitoring, psychological support, and nutritional intervention. Thus, child protection after divorce requires a holistic approach that involves collaboration between parents, health workers, religious leaders, and educational institutions to ensure optimal child growth and development. Keywords: Psychological impact on children, collaborative intervention, parental divorce, Islamic and health perspectives, child development

Analisis Pengalaman dan Strategi Wisatawan Muslim untuk Mencari Makanan Halal di Vietnam Salsabila Karimah; Fahrudin, Ladiva Mahaputri; Firyal Nazhifa Humaira; Risma Dwi Apriliyana; Halwa Sabrina Rasin Fibahrani; Tedi Supriyadi
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.400

Penelitian ini berfokus pada menganalisis pengalaman dan strategi yang diterapkan oleh wisatawan Muslim dalam memenuhi kebutuhan makanan halal saat mereka berada di Vietnam, sebuah negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan memiliki infrastruktur halal yang masih terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan wisatawan Muslim dari Indonesia yang pernah mengunjungi Vietnam, serta pendapat dari para pemimpin agama atau ulama. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa para wisatawan menghadapi berbagai tantangan besar, seperti sedikitnya restoran yang memiliki sertifikasi halal, tidak adanya penanda halal yang jelas pada produk makanan, serta masalah dalam komunikasi bahasa. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, wisatawan mengembangkan beberapa strategi adaptif, seperti membawa makanan dari negara asal, memilih makanan vegetarian atau seafood, serta memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pencarian restoran halal dan platform media sosial. Dukungan dari komunitas Muslim setempat juga berperan sebagai sumber informasi yang signifikan. Studi ini menganjurkan perlunya meningkatkan infrastruktur pariwisata halal di Vietnam melalui pelatihan bagi pelaku industri, sistem sertifikasi halal, dan penyediaan informasi halal yang akurat serta mudah diakses untuk meningkatkan daya saing Vietnam sebagai destinasi wisata halal di tingkat global.

Perspektif Ulama Sumedang Terhadap Perjalanan Ibadah Haji, Gelar dan Akhlak Spritual Muslim dalam Pendidikan Agama Islam Arifin Putra, Radan; Dendi Agustiana; Muhamad Rizki; Muhamad Samsul Hidayatulloh; Ray Antariksa; Tedi Supriyadi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.7249

This study investigates the interaction between the Hajj pilgrimage, the title "Haji/Hajjah," and spiritual morals in the religious journey of Muslims in Sumedang Regency. This research seeks to answer three main research questions: (1) How is the title of Hajj socially constructed within Sumedang society? (2) How does the Hajj pilgrimage influence an individual's behavior and beliefs? and (3) What role does Islamic religious education play in aligning religious titles with daily morality? The study is based on the fact that the term "Hajj" is often used as a symbol of social status, despite the essence of Hajj being the transformation and internalization of Islamic values. The phenomenological method was employed through in-depth interviews with scholars, pilgrims, and community members, supplemented by participatory observation and documentation research. Data were analyzed through phenomenological reduction, imaginative variation, and synthesis of meaning. The study shows that although performing the Hajj can improve the quality of worship, sincerity, and social concern, the title of Hajj is often "commodified" as a social status without accompanying significant moral change. Instead, an individual's behavior is more highly valued by society today than a formal title. Based on the study's results, the religious education curriculum should be strengthened by emphasizing sincerity, simplicity, and the internalization of noble morals so that religious titles truly reflect a genuine spiritual journey.

Can Tour de Singkarak Be Held in Sumedang An Implementation Study Muhamad Rizki Aditya; Tedi Supriyadi; Rizal Ahmad Fauzi
ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/active.v14i2.23731

This study analyzes the readiness of Sumedang Regency in organizing international sport tourism events such as Tour de Singkarak. Sumedang has supporting geographical and cultural potential, but it needs in-depth studies related to infrastructure, government support, and community and private sector participation. The methods used are literature studies and in-depth interviews with the Head of Disparbudpora and the local community. The results of the study show that Sumedang has potential routes for cycling in the Jatigede, Kampung Toga, and Gunung Tampomas areas. However, supporting infrastructure such as roads, public facilities, and accommodation still need to be improved. This event has the potential to improve the local economy through the culinary and accommodation sectors, but sponsorship support still needs to be strengthened. The community welcomed this event, with the hope of improving facilities and training. Environmental sustainability is also a major concern, especially in waste management. In conclusion, Sumedang has great potential as a host for sports tourism events, but requires infrastructure improvements, promotional strategies, and further collaboration between the government, community, and private sector in order to optimize the potential for sports tourism and improve the regional economy.

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG Nur Kholis Alfarizi; Indra Maulana; Farahiyah Haqi; Lintang Agustin Suhandi; Briliant Trisakti Muhammad Hanafiah; Tedi Supriyadi
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19981

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG Nur Kholis Alfarizi; Indra Maulana; Farahiyah Haqi; Lintang Agustin Suhandi; Briliant Trisakti Muhammad Hanafiah; Tedi Supriyadi
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19981

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang

TUBEKTOMI DI TENGAH MASYARAKAT: PENDEKATAN KEPERAWATAN KOMUNITAS DALAM HUKUM ISLAM Salsa Nazala Salsabil; Iskandar, Tasya Cesarina; Saputra, Syahla' Khairiyah; Rustandi, Kayla Salma Nazarra; Dian Novia; Tedi Supriyadi; Akhmad Faozi
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 5 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tubectomy, as a permanent contraceptive method, triggers ethical and religious dilemmas in society, especially in the context of Islam which emphasizes the importance of community regeneration. This study aims to explore the perspective of Islamic law and the views of community nursing on tubectomy, as well as to examine the medical and social factors that influence decision making. This study uses a qualitative approach with a phenomenological method and a case study design. Involving four participants from various backgrounds, namely two scholars, one community health nurse, one patient who has undergone a tubectomy procedure, all sources domiciled in Sumedang. Data were collected through offline interviews, then the results of the interviews were processed through various stages starting from collecting data from all interview sources and relevant journals, managing data by checking the accuracy of the data, interpreting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that there are various factors that cause tubectomy to become one of the contraceptive methods used, this is influenced by the number of children, health factors, economic factors, and career priorities. The perspective of scholars highlights that tubectomy is contrary to Islamic teachings because of its nature which causes infertility, and changes human nature. If used for birth control, it is forbidden unless it is used for reasons that are in accordance with sharia. Meanwhile, the findings also show the important role of community nurses as educators who bridge medical understanding and religious values in society. Formal and participatory education involving religious and community leaders has proven effective in increasing acceptance of this procedure. This study concludes that tubectomy is ethically and religiously acceptable if carried out within the framework of sharia, with appropriate health and educational considerations.

Strengthening the Character Profile of Pancasila Students through Physical Education Learning Qisthina Khoerunnisa Safwah; Tedi Supriyadi; Muhammad Nur Alif
ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/peshr.v13i2.4418

This study aims to analyze how the success of physical education in strengthening aspects of the Pancasila learner profile towards student character building in one of the elementary schools in Bandung district, West Java. This research uses descriptive qualitative research method with case study design. Participants in this study were Physical Education teachers and grade 5 students. data collection through observation, interviews, and documentation. Data analysis used by researchers is data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that physical education learning in one of the elementary schools in Bandung district, West Java had implemented the six aspects of the Pancasila learner profile, namely faith and devotion to God Almighty and noble character, global diversity, independence, mutual cooperation, critical reasoning, and creativity very well. The conclusion in this study shows that the Pancasila learner profile has been successfully implemented in learning PE material for short distance running. All aspects are in line with the results of interviews with physical education teachers and the results of observations of 5th grade students.

Physical Education Teachers’ Perceptions of Esports Adoption by KEMENPORA Restu Dwi Firmansyah; Tedi Supriyadi; Suherman, Ayi
ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/active.v14i1.20571

This research aims to determine the perceptions of physical education teachers in Cimahi, West Java regarding the designation of esports as a sport by the Ministry of Youth and Sports. Esports is an electronic sport that relies on an internet connection by presenting competition either as a team or individually to win matches that prioritize strategy without physical clashes. The method in this research uses a qualitative case study approach involving 10 selected physical education teachers in the city of Cimahi, West Java, where quite a lot of schools present esports extracurriculars through interview observations and data analysis documentation loaded in the NVivo 12 software application. The results obtained from this application is that all participants agree to the KEMENPORA's policy of classifying esports as sports. Esports also has a lot of relevance to the values that grow in the school environment, including: critical thinking, creativity and courage to make decisions. The conclusion of this research is that esports is currently developing in several big cities and there is a need for equitable distribution through outreach to the community, schools and parents of students. In this way, esports is no longer considered an unproductive activity but rather a sport that is being carried out without physical conflict, but must always be monitored and accommodated the potential of students by the school and the parents of the children concerned

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search