Garuda - Garba Rujukan Digital

Perspektif Ulama dan Tenaga Kesehatan di Sumedang tentang Dampak Perceraian terhadap Tumbuh Kembang Anak nazzar_123; Natasya Kamila Maulida; Hilya Gina Masruroh; Salma Sofiya Nazhiroh; Salsabila Alia Safariyah; Vina Yulianti; Tedi Supriyadi; Akhmad Faozi
Jurnal Ilmu Keperawatan Anak Vol. 8 No. 1 (2025): JIKA
Publisher : Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32584/jika.v8i1.3155

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang meningkat dan berdampak luas terhadap anak sebagai pihak paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak dari dua perspektif, yakni pandangan Islam dan tenaga kesehatan, serta mengeksplorasi pendekatan strategis yang mengintegrasikan keduanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan enam partisipan yang terdiri dari tenaga kesehatan (dokter dan perawat), tokoh agama, dan anggota masyarakat di Kabupaten Sumedang, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian berdampak negatif pada aspek psikososial, kesehatan fisik, dan perkembangan spiritual anak. Perspektif Islam menekankan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak tetap wajib dijalankan. Sementara dari sisi kesehatan, anak korban perceraian memerlukan pemantauan tumbuh kembang, dukungan psikologis, dan intervensi gizi. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara orang tua, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan guna memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal. Kata kunci: Dampak psikologis anak, intervensi kolaboratif, perceraian orang tua, perspektif Islam dan kesehatan, tumbuh kembang anak. Parental divorce is a social phenomenon that is increasing and has a wide impact on children as the most vulnerable party. This study aims to describe and analyze the impact of divorce on child development from two perspectives, namely the Islamic perspective and health workers, and to explore a strategic approach that integrates the two. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies and in-depth interviews with health workers, religious leaders and the community in Sumedang Regency, then analyzed thematically. The results of the study indicate that divorce has a negative impact on the psychosocial aspects, physical health, and spiritual development of children. The Islamic perspective emphasizes that although divorce is permitted, parental responsibility for children's rights must still be carried out. Meanwhile, from a medical perspective, children who are victims of divorce require growth and development monitoring, psychological support, and nutritional intervention. Thus, child protection after divorce requires a holistic approach that involves collaboration between parents, health workers, religious leaders, and educational institutions to ensure optimal child growth and development. Keywords: Psychological impact on children, collaborative intervention, parental divorce, Islamic and health perspectives, child development

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG Nur Kholis Alfarizi; Indra Maulana; Farahiyah Haqi; Lintang Agustin Suhandi; Briliant Trisakti Muhammad Hanafiah; Tedi Supriyadi
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19981

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG Nur Kholis Alfarizi; Indra Maulana; Farahiyah Haqi; Lintang Agustin Suhandi; Briliant Trisakti Muhammad Hanafiah; Tedi Supriyadi
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19981

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan para ulama dan akademisi terhadap praktik nikah siri di Kabupaten Sumedang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap 20 narasumber yang terdiri dari ulama dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun nikah siri dipandang sah secara fikih, ketidaktercatatan secara administratif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum yang rendah menjadi pendorong utama terjadinya nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Kata kunci: nikah siri, hukum Islam, hukum positif, perlindungan hukum, Sumedang Abstract This study aims to examine the views of Islamic scholars and academics on the practice of nikah siri (unregistered marriage) in Sumedang Regency from both Islamic law and positive law perspectives. Nikah siri is considered religiously valid but lacks official state registration, which leads to various legal and social implications. This research employs a qualitative phenomenological approach through semi-structured interviews with 20 respondents, including scholars and academics. The findings reveal that although nikah siri is deemed valid under Islamic jurisprudence (fiqh), the absence of legal documentation causes legal uncertainty for women and children, and fosters social stigma. Economic constraints, cultural factors, and lack of legal awareness are the main drivers behind this phenomenon. Therefore, collaborative efforts from the government, religious leaders, and society are essential to increase legal awareness and provide comprehensive protection for those involved. Keywords: nikah siri, Islamic law, positive law, legal protection, Sumedang

TUBEKTOMI DI TENGAH MASYARAKAT: PENDEKATAN KEPERAWATAN KOMUNITAS DALAM HUKUM ISLAM Salsa Nazala Salsabil; Iskandar, Tasya Cesarina; Saputra, Syahla' Khairiyah; Rustandi, Kayla Salma Nazarra; Dian Novia; Tedi Supriyadi; Akhmad Faozi
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 5 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tubectomy, as a permanent contraceptive method, triggers ethical and religious dilemmas in society, especially in the context of Islam which emphasizes the importance of community regeneration. This study aims to explore the perspective of Islamic law and the views of community nursing on tubectomy, as well as to examine the medical and social factors that influence decision making. This study uses a qualitative approach with a phenomenological method and a case study design. Involving four participants from various backgrounds, namely two scholars, one community health nurse, one patient who has undergone a tubectomy procedure, all sources domiciled in Sumedang. Data were collected through offline interviews, then the results of the interviews were processed through various stages starting from collecting data from all interview sources and relevant journals, managing data by checking the accuracy of the data, interpreting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that there are various factors that cause tubectomy to become one of the contraceptive methods used, this is influenced by the number of children, health factors, economic factors, and career priorities. The perspective of scholars highlights that tubectomy is contrary to Islamic teachings because of its nature which causes infertility, and changes human nature. If used for birth control, it is forbidden unless it is used for reasons that are in accordance with sharia. Meanwhile, the findings also show the important role of community nurses as educators who bridge medical understanding and religious values in society. Formal and participatory education involving religious and community leaders has proven effective in increasing acceptance of this procedure. This study concludes that tubectomy is ethically and religiously acceptable if carried out within the framework of sharia, with appropriate health and educational considerations.

Strengthening the Character Profile of Pancasila Students through Physical Education Learning Qisthina Khoerunnisa Safwah; Tedi Supriyadi; Muhammad Nur Alif
ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/peshr.v13i2.4418

This study aims to analyze how the success of physical education in strengthening aspects of the Pancasila learner profile towards student character building in one of the elementary schools in Bandung district, West Java. This research uses descriptive qualitative research method with case study design. Participants in this study were Physical Education teachers and grade 5 students. data collection through observation, interviews, and documentation. Data analysis used by researchers is data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that physical education learning in one of the elementary schools in Bandung district, West Java had implemented the six aspects of the Pancasila learner profile, namely faith and devotion to God Almighty and noble character, global diversity, independence, mutual cooperation, critical reasoning, and creativity very well. The conclusion in this study shows that the Pancasila learner profile has been successfully implemented in learning PE material for short distance running. All aspects are in line with the results of interviews with physical education teachers and the results of observations of 5th grade students.

Moral Internalisation In The Character Development Of Young Martial Art at The Tapak Suci Sumedang Training Centre Muhammad Rizal Iskandar; Tedi Supriyadi; Muhammad Nur Alif
IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education) Vol. 7 No. 2 (2026): September
Publisher : Master of Islamic Studies Masters Program in the Postgraduate Institute of Islamic Studies Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/ijgie.v7i2.5238

This study aims to analyse the process of moral internalisation in shaping the character of adolescent martial arts students at the Tapak Suci Training Centre in Sumedang. The study highlights the novelty of martial arts education as a holistic medium for integrating moral, spiritual, and behavioural development among adolescents. A qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that moral internalisation occurs through the integration of cognitive (moral knowing), affective (moral feeling), and behavioural (moral action) dimensions. These dimensions interact continuously within adolescents’ social environments and daily training activities. Family support and a positive social environment strengthen the implementation of moral values outside the training centre. In contrast, negative peer influence, conflicting environmental values, unstable adolescent psychology, and inconsistency in practising moral values become inhibiting factors. The study also reveals that adolescents interpret the organisation’s motto not only as physical strength but also as spiritual and moral strength. This internalisation is reflected in disciplined behaviour, responsibility, and self-control in everyday life. Therefore, effective moral internalisation requires consistent support from family, community, and educational environments to sustain adolescent character development.

Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kedisiplinan di Sekolah Dasar Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Noval Aryanto; Sabiq Firdaus; Indrie Fauziyah Noverayanti; Ricky Hardiansyah; Dicky Satria Pratama; Tedi Supriyadi
ALSYS Vol 5 No 3 (2025): ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/alsys.v5i3.5610

Islamic Religious Education in elementary schools not only serves as the teaching of religious material but also as a means to instill discipline and character in students. This research aims to analyze the role of Islamic Religious Education (PAI) in shaping student discipline at the Elementary School in South Sumedang District, Sumedang Regency. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations. The results indicate that Islamic Religious Education plays a significant role in instilling discipline values through the habituation of worship practices, such as congregational prayers, exemplary behavior by teachers, and constructive advice. Collaboration between the school and parents also proves to strengthen the formation of student discipline, creating consistency between learning at school and at home. Other supporting factors include good cooperation between teachers and parents, as well as a supportive school environment. This research concludes that the integration of religious education at school and parental support at home is crucial in shaping students' disciplined character, which in turn can enhance the quality of education at the elementary level. The implications of this study emphasize the importance of character development in discipline through Islamic Religious Education, as well as the collaboration between teachers, schools, and parents to ensure the sustainability of student discipline formation in schools. These findings provide a better understanding of the development of more effective strategies or methods for Islamic Religious Education (PAI) and highlight external collaboration in the sustainable formation of student discipline.

Islamic Legal View on Crypto in Sumedang: Halal or Speculative Haya Faiha; Meylani Sagita; Muhammad Verdy Syahputra; Nurwulan Fitriani; Tiara Siti Nurjanah; Tedi Supriyadi
ALSYS Vol 5 No 3 (2025): ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/alsys.v5i3.5784

The rapid adoption of cryptocurrency as a digital asset has sparked extensive discourse within Islamic legal scholarship, particularly concerning its permissibility under Sharia law. This issue remains contentious due to the absence of authoritative legal fatwas from recognized institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI), compounded by concerns over gharar (excessive uncertainty), maysir (speculation), and riba (usury) inherent in cryptocurrency transactions. This study investigates the perceptions of both Islamic scholars and the local Muslim community in Sumedang, Indonesia, regarding the Sharia compliance of cryptocurrency. Employing a qualitative case study design, data were collected through participant observation, semi-structured interviews, and document analysis. The findings revealed a divergence of opinion: a majority of respondents viewed cryptocurrency as speculative and incompatible with Sharia principles, while a minority expressed conditional support, emphasizing the potential for permissibility with stringent regulatory oversight. The analysis further identified a pervasive lack of Islamic economic literacy and regulatory clarity, which exacerbates uncertainty and influences public skepticism. Younger participants, despite showing strong interest in crypto assets due to profitability and accessibility, demonstrated limited understanding of Islamic financial jurisprudence. These findings highlight the critical need for formalized guidance through fatwas, alongside robust Islamic financial education initiatives. A nuanced, Sharia-compliant framework—developed in collaboration with knowledgeable scholars—could offer pathways for integrating cryptocurrencies into the Islamic economic system in a manner that upholds doctrinal integrity.

The Role of Islamic Policy Values in the Hospitality Sector: A Comparative Study of Conventional and Sharia Hospitality in Sumedang Regency Chantika Salsabila Nababan; Ima Nurhayati; Shelyna Mardiana Putri; Sou Anci; Valentina Hidayani; Tedi Supriyadi
ALSYS Vol 5 No 4 (2025): ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/alsys.v5i4.6305

This study compares conventional and Sharia-compliant hotels in Sumedang Regency, with a focus on the application of Islamic values within the hospitality sector. The research aims to analyze how the integration of Sharia principles influences hotel operations and customer satisfaction. Utilizing a qualitative approach, data were collected through interviews and observations at selected hotels. Sharia-compliant hotels adhere to Islamic guidelines by providing halal food, designated prayer facilities, gender-segregated amenities, and marriage verification at check-in. These practices foster trust and enhance satisfaction among Muslim guests. In contrast, conventional hotels emphasize general guest comfort without prioritizing religious considerations and often encounter difficulties in consistently applying Islamic values. The findings indicate that aligning hospitality services with Sharia principles not only enhances competitiveness but also strengthens customer loyalty. This alignment supports the moral and spiritual well-being of Muslim travelers and contributes to the advancement of halal tourism. The study underscores the potential of Sharia-compliant hospitality to offer culturally and religiously sensitive services that meet the growing demands of the Muslim travel market.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search